JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian diterpa isu pencegahan bepergian ke luar negeri atau pencekalan.
Kabar yang beredar luas di media sosial tersebut dikaitkan dengan penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turut menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengaku belum mengetahui kebenaran informasi tersebut. Ia juga belum dapat memastikan apakah nama Tito masuk dalam daftar pencegahan ke luar negeri.
"Kalau Pak Tito saya belum bisa jawab ini," ujar Yusril kepada wartawan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Yusril mengatakan akan melakukan pengecekan langsung kepada pihak yang berwenang di bidang keimigrasian. Ia berencana meminta konfirmasi kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Direktur Jenderal Imigrasi untuk memastikan kebenaran kabar tersebut.
"Nanti kalau saya ke kantor saya bisa tanya Menteri Imipas atau Dirjen Imigrasi untuk memastikan apakah ada pencegahan beliau ke luar negeri. Sampai hari ini saya belum tahu tentang hal itu," jelasnya.
Isu pencekalan Tito mencuat di tengah proses penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, hingga kalangan media dan organisasi masyarakat.
Nama Tito ikut menjadi sorotan karena dirinya pernah menjabat sebagai Kapolri pada periode 2016–2019. Meski demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Imigrasi maupun aparat penegak hukum yang membenarkan adanya pencegahan terhadap Tito.
Sehari Sebelumnya Hadiri Pertemuan dengan Prabowo di Hambalang
Menariknya, kabar mengenai dugaan pencekalan tersebut muncul sehari setelah Tito menghadiri pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan 10 mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (8/11/2026).
Tito membenarkan kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Ia mengatakan datang setelah menerima undangan langsung dari Presiden Prabowo serta Ketua Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.
"Oh ya, saya karena saya diundang juga oleh apa, Bapak Presiden, saya juga diundang oleh Ketua PP Polri, saya hadir," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Menurut Tito, pertemuan tersebut membahas perkembangan situasi terkini di Indonesia, termasuk persoalan kebocoran keuangan negara.
"Ya, saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain," ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa para purnawirawan Polri memberikan dukungan terhadap langkah-langkah Presiden Prabowo dalam menjalankan program pemerintah, khususnya upaya mencegah kebocoran keuangan negara.
Kendati demikian, belum terdapat informasi yang menunjukkan adanya hubungan antara kehadiran Tito dalam pertemuan di Hambalang dengan isu pencekalan yang beredar di media sosial.
Hingga pernyataan Yusril disampaikan pada Senin (9/11/2026), status pencegahan Tito Karnavian ke luar negeri masih belum dapat dipastikan.
Kepastian mengenai kabar tersebut masih menunggu konfirmasi resmi dari otoritas keimigrasian.
(ameera/arrahmah.id)