TEHERAN (Arrahmah.id) - Agensi Berita Mehr merilis bocoran krusial dari sumber internal yang dekat dengan tim negosiasi Teheran mengenai draf Nota Kesepahaman (MoU) berisi 14 poin yang tengah digodok bersama Amerika Serikat. Dokumen rahasia ini memuat konsesi besar dari kedua belah pihak, termasuk komitmen penghentian permusuhan permanen di semua front secara langsung (termasuk Lebanon), serta jaminan AS untuk menghormati kedaulatan Iran tanpa intervensi internal.
Poin yang paling mengejutkan dalam draf tersebut mewajibkan Amerika Serikat dan para sekutunya untuk menyusun serta membiayai rencana rekonstruksi bagi Iran dengan nilai fantastis, yakni tidak kurang dari 300 miliar dolar AS (sekitar Rp4.900 triliun). Sebagai imbalannya, Teheran bersedia membuka kembali Selat Hormuz di bawah pengaturan mereka dalam waktu 30 hari, berbarengan dengan tenggat waktu pencabutan blokade laut oleh militer AS.
Draf perjanjian ini menetapkan garis waktu diplomasi selama 60 hari untuk merumuskan kesepakatan final terkait program nuklir dan pencabutan sanksi ekonomi internasional secara menyeluruh melalui mekanisme Dewan Keamanan PBB.
Dalam periode tersebut, Teheran menegaskan kembali kepatuhannya pada Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) serta menjamin tidak akan memproduksi senjata nuklir. Sebagai bagian dari timbal balik, Amerika Serikat diwajibkan mencairkan aset Iran yang dibekukan senilai 24 miliar dolar AS selama masa negosiasi, dengan ketentuan setengah dari dana tersebut harus sudah cair sebelum perundingan final resmi dimulai.
Langkah ini dibarengi dengan komitmen gencatan senjata ekonomi dan militer, di mana Pentagon dilarang menambah kehadiran militernya di Timur Tengah ataupun menjatuhkan sanksi baru; sebaliknya, sanksi terhadap ekspor minyak, sektor petrokimia, dan akses finansial Iran akan ditangguhkan, diikuti dengan keharusan AS untuk menarik mundur pasukannya dari sekitar wilayah perbatasan Iran.
Di samping itu, terjadi perubahan agenda yang sangat krusial dalam draf ini, di mana sumber internal menyebutkan bahwa poin-poin sensitif yang selama ini menjadi tuntutan mutlak 'Israel', seperti pembatasan program rudal balistik Iran dan penghentian dukungan Teheran terhadap faksi perlawanan regional seperti Hamas dan Hizbullah, telah dihapus sepenuhnya dari agenda perundingan final.
Kendati Presiden AS Donald Trump sebelumnya mengklaim bahwa kesepakatan sudah sangat dekat hingga dirinya membatalkan serangan militer, otoritas Teheran langsung meredam spekulasi tersebut. Berbicara kepada Mehr News Agency, Juru Bicara Kementerian Luar Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan bahwa belum ada draf yang disetujui secara final.
"Secara tekstual, sebagian besar bagian utama draf ini memang hampir selesai. Namun, masalahnya terletak pada sikap kontradiktif Amerika Serikat yang selalu menimbulkan turbulensi dan gangguan dalam proses ini," ujar Esmaeil Baghaei pada Jumat (12/6/2026).
Baghaei menuduh Washington kerap mengubah posisi tawarnya, mengajukan tuntutan baru di tengah jalan, dan justru meluncurkan serangan militer saat negosiasi sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah berkompromi pada garis merah mereka, yaitu kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat Iran.
Sementara itu, Kantor Berita Tasnim melaporkan bahwa AS sempat mencoba mengajukan beberapa amendemen perubahan teks pada draf 14 poin tersebut. Namun, Washington akhirnya mengabarkan kepada para mediator melalui Qatar bahwa usulan perubahan itu dibatalkan setelah pihak Iran menolaknya mentah-mentah.
Otoritas Teheran menilai ancaman militer maupun tekanan diplomatik yang dilancarkan AS beberapa hari terakhir merupakan upaya gagal untuk memaksa Iran memberikan konsesi. Badan-badan terkait di Iran menegaskan bahwa draf ini masih memerlukan tinjauan mendalam dan persetujuan dari lembaga-lembaga tinggi negara, sehingga klaim sepihak dari Washington mengenai kesepakatan yang telah final dianggap terlalu prematur. (zarahamala/arrahmah.id)