MOSKOW (Arrahmah.id) – Rusia dilaporkan tengah mempertimbangkan mobilisasi hingga 500 ribu tentara tambahan sebagai langkah memperkuat kekuatan militernya dalam perang melawan Ukraina. Jika benar direalisasikan, langkah tersebut diperkirakan akan memperpanjang konflik, meski belum tentu mengubah hasil akhir di medan perang.
Laporan ini diungkap majalah Newsweek, mengutip sejumlah media oposisi Rusia yang menyebut Kremlin sedang mengkaji berbagai kebijakan untuk memperluas rekrutmen militer. Di antaranya adalah kemungkinan penerapan darurat militer dan pengetatan pembatasan terhadap masyarakat guna mencegah potensi gejolak di dalam negeri.
Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa Moskow berpotensi memobilisasi antara 300 ribu hingga 500 ribu personel setelah pemilu parlemen Rusia yang dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan tekad Rusia untuk terus melanjutkan perang meski harus menanggung biaya yang sangat besar.
Meski demikian, para analis menilai penambahan personel dalam jumlah besar belum tentu menjadi penentu kemenangan Rusia.
John Hardie, Wakil Direktur Program Rusia di Foundation for Defense of Democracies, mengatakan bahwa mobilisasi baru memang dapat membantu Moskow mempertahankan perang lebih lama. Namun, persoalan utama yang dihadapi militer Rusia saat ini bukan lagi jumlah prajurit, melainkan menurunnya kualitas pasukan akibat tingginya korban perang dan ekspansi militer yang berlangsung sangat cepat.
Di sisi lain, Direktur Eksekutif organisasi Hope for Ukraine, Yuri Boyechko, berpendapat bahwa penambahan ratusan ribu tentara akan meningkatkan kemampuan Rusia menjalankan perang berkepanjangan, mengganti kerugian personel, sekaligus memperkuat posisi pertahanannya menghadapi kemungkinan serangan balasan Ukraina.
Dalam laporannya, Newsweek juga menyebut Rusia telah melakukan sejumlah perubahan administratif untuk mempermudah mobilisasi di masa mendatang. Langkah tersebut meliputi pemberlakuan sistem wajib militer sepanjang tahun, digitalisasi data calon wajib militer, serta perluasan akses pemerintah terhadap data personel militer dan keluarganya sehingga proses pemanggilan dapat dilakukan lebih cepat.
Namun demikian, para pakar mengingatkan bahwa mobilisasi dalam skala besar juga akan menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan pelatihan, kekurangan perwira, hingga minimnya perlengkapan tempur. Kondisi tersebut dikhawatirkan justru meningkatkan jumlah korban tanpa menghasilkan terobosan militer yang signifikan.
Sementara itu, pemerintah Rusia membantah kabar adanya rencana mobilisasi baru. Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyebut laporan tersebut sebagai "kebohongan yang disebarkan musuh". Ia menegaskan bahwa sekitar 200 ribu sukarelawan telah menandatangani kontrak untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia selama paruh pertama tahun ini.
Newsweek menyimpulkan, apabila mobilisasi besar benar-benar dilakukan, Ukraina akan menghadapi tekanan militer yang lebih besar. Namun di saat yang sama, Rusia juga harus menanggung beban ekonomi dan sosial yang semakin berat serta kemungkinan memperketat pengawasan terhadap masyarakat guna mencegah keluarnya tenaga kerja dari negara itu.
Hingga kini, keputusan akhir mengenai mobilisasi skala besar tersebut diyakini masih bergantung pada penilaian Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap perkembangan situasi di medan perang.
(Samirmusa/arrahmah.id)
