XINJIANG (Arrahmah.id) – Sebagian besar warga Uighur di Xinjiang belum mau ke masjid, meski telah dibuka kembali oleh otoritas Cina untuk layanan keagamaan terbatas.
Pembukaan masjid tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kritik keras internasional terhadap kebijakan represif yang menargetkan sebagian besar kelompok etnis Muslim, kata sumber di dalam dan luar negeri.
Pihak berwenang di wilayah barat laut yang bergolak mulai mengurangi tindakan keras mereka terhadap agama pada awal tahun 2020 dengan membuka kembali beberapa masjid yang sebelumnya mereka tutup selama puncak penganiayaan agama pada tahun 2017.
Perubahan itu terjadi setelah Amerika Serikat dan parlemen beberapa negara Barat menyatakan penindasan Cina terhadap Uighur, termasuk penahanan sewenang-wenang dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pada akhir Agustus, kepala hak asasi manusia PBB mengeluarkan laporan atas tuduhan tersebut dan menyimpulkan bahwa represi tersebut “dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan.”
Terlepas dari sikap “melunak” terhadap Islam di Xinjiang, sebagian besar orang Uighur yang kehilangan kepercayaan pada kebijakan agama Cina yang secara resmi mengakui lima agama, termasuk Islam, karena tindakan keras tersebut, telah menahan diri untuk tidak kembali ke masjid yang dibuka kembali.
“Setelah dikritik oleh komunitas internasional atas kamp konsentrasi, Cina membela diri dengan melonggarkan sebagian pembatasan agama,” kata Ilshat Hassan Kokbore, seorang analis politik yang berbasis di Amerika Serikat dan wakil ketua komite eksekutif Kongres Uighur Dunia.
“Namun, karena mereka yang dibawa ke kamp belum dibebaskan, warga tidak percaya dengan kebijakan ‘pelunakan’ ini,” katanya, seperti dilansir RFA pada Rabu (23/11/2022).
Secara resmi Pemerintah Cina mengakui lima agama, yakni Buddha, Katolik, Taoisme, Protestan, dan Islam, tetapi mereka selalu khawatir bahwa orang asing dapat menggunakan praktik keagamaan untuk memicu separatisme.
Di bawah Presiden Xi Jinping, Partai Komunis Cina telah berfokus pada Sinisasi agama agar sesuai dengan doktrin partai ateis resmi dan kebiasaan mayoritas penduduk Cina Han.
Tetapi Beijing memandang ekspresi Islam di Xinjiang sebagai ekstremis karena bekas gerakan kemerdekaan dan ledakan kekerasan sesekali di wilayah tersebut.
Pada tahun 2017, pemerintah Xinjiang menerapkan undang-undang anti-ekstremisme dan mulai menahan warga Uighur secara sewenang-wenang di pusat-pusat “pendidikan ulang” dalam upaya untuk menghilangkan “ekstremisme agama” dan “terorisme”.
Pihak berwenang juga menugaskan kader partai untuk tinggal di rumah Uighur untuk memantau perilaku penduduk dan menghancurkan banyak masjid di seluruh wilayah, mengklaim bahwa secara struktural tidak aman. Mereka juga menyeret para imam Muslim dan cendekiawan sebagai bagian dari penumpasan.
Pada Januari 2020, otoritas Korla, kota terbesar kedua di Xinjiang, mengeluarkan dokumen yang memberi tahu penduduk bahwa mereka berhak untuk mempraktikkan Islam. Mereka kemudian mencoba membujuk mereka untuk kembali ke masjid setempat, kata seorang polisi yang menolak disebutkan namanya karena tidak berwenang berbicara dengan media.
Seorang anggota komite manajemen masjid mengatakan kepada warga bahwa jika mereka percaya pada Islam, mereka dapat melakukan kegiatan keagamaan secara rutin di masjid setempat yang dapat menampung 100-150 orang, katanya.
“Penduduk mengatakan mereka percaya pada agama, dan beberapa menandatangani dokumen,” kata petugas itu kepada RFA.
Tapi hanya empat atau lima pensiunan Uighur yang bergantung pada bantuan pemerintah yang melakukan ibadah di sana, katanya.
Di prefektur Hotan pihak berwenang telah menggembar-gemborkan peningkatan masjid yang ada untuk mendorong warga Uighur kembali ke sana.
Di Masjid Jeymehel, departemen propaganda prefektur telah menggunakan pengeras suara untuk mencoba menarik jemaah.
Masjid ini dibangun pada tahun 1848 dan dilengkapi dengan AC, pendingin air, ruang penyimpanan untuk sepatu dan barang-barang pribadi lainnya, serta alat pemadam api ketika dibangun kembali pada tahun 2019, menurut pengumuman yang direkam sebelumnya oleh departemen tersebut.
“Kondisi masjid kami adalah yang terbaik,” demikian pengumuman yang terdengar di siaran TV Xinjiang. “Cerah, luas, dan bersih, dan lingkungannya nyaman. Renovasi ini menyenangkan para jamaah kami,” kata pengumuman departemen melalui pengeras suara dengan suara ayat Al Quran menjadi latar belakang.
Di prefektur Kashgar, daerah yang padat penduduk Uighur, pihak berwenang mengubah beberapa masjid menjadi pusat penyebaran propaganda politik, kata penduduk setempat kepada RFA dalam laporan tahun 2017.
Mereka meminta penjaga masjid untuk mengibarkan bendera nasional Tiongkok di atas bangunan masjid dan memerintahkan mereka untuk menghapus kaligrafi Islam dari dinding dan menggantinya dengan spanduk merah besar yang menyatakan cinta untuk Tiongkok dan PKC.
Pihak berwenang sebelumnya menutup tiga masjid di lingkungan Bazar Cina di Ghulja, yang dikenal sebagai Yining dalam bahasa Cina, dan menghukum tujuh anggota Masjid Tahtiyun ke penjara, kata sumber di sana.
Penindasan agama sangat parah di Ghulja, baru-baru ini diperumit oleh penguncian ketat di tengah wabah virus corona Agustus dan September ini yang dalam beberapa kasus menyebabkan kematian sekitar 90 orang karena kelaparan atau kurangnya akses obat-obatan di kota yang berpenduduk kira-kira setengah juta orang, di mana mayoritas merupakan Muslim Uighur dan Muslim Turki lainnya.
Ketika jenazah dikumpulkan, pihak berwenang tidak memberi tahu keluarga almarhum tentang apakah jenazah mereka ditangani sesuai dengan ritual penguburan Islam atau tidak, menurut laporan RFA sebelumnya.
Pihak berwenang menghancurkan sebuah masjid di Jalan Saman dan mengunci masjid lain di lingkungan Tahtiyun Ghulja dan memindahkan menaranya, menurut seorang pensiunan polisi dari prefektur otonom Ili Kazakh (Yili Hasake), tempat Ghulja berada.
Mereka juga menutup Masjid Tung’gan, sebuah bangunan Muslim Hui Cina, tempat tujuh ulama, termasuk imam dan muadzin, dipenjarakan.
Seorang imam Muslim Hui Cina dari desa Uch’un Hui di Ghulja ditunjuk untuk mengadakan salat Jumat di sebuah masjid yang dibangun satu dekade lalu di kota Qarayaghach, kata seorang pejabat keamanan dari komunitas tersebut.
Penduduk setempat merekrut seorang Muslim Hui Tionghoa karena tidak ada imam Uighur yang dapat ditemukan, kata penduduk.
Perlakuan pemerintah Cina terhadap Muslim berbeda menurut garis etnis dan geografis, kata sumber-sumber di negara itu. Muslim Hui, yang dianggap tidak terlalu berbahaya, diberi kelonggaran lebih besar daripada Uighur untuk mempraktikkan Islam, seperti berpuasa selama bulan suci Ramadhan dan mengenakan jilbab, kata mereka.
“Para jamaah shalat hanya pada hari Jumat [ketika] mereka membuka masjid,” kata kepala keamanan desa, yang menolak disebutkan namanya karena alasan keamanan.
Empat warga Uighur lanjut usia yang menerima pensiunan dari pemerintah pergi ke sana untuk beribadah tetapi mengalami kesulitan memahami khotbah imam karena kemampuan bahasa Uighurnya yang buruk, yang mengakibatkan beberapa kata dan frasa disalahartikan, kata penduduk desa.
Tetapi para tetua tidak berani menertawakan atau mengungkapkan ketidakpuasan terhadapnya, kata mereka.
Seorang penduduk desa mengatakan masjid tetap ditutup pada hari selain Jumat.
“Pada hari-hari lain, satpam mengawasi masjid,” kata orang tersebut, seraya menambahkan bahwa pengeras suara masjid tidak lagi digunakan untuk azan, kecuali pada hari Jumat. (rafa/arrahmah.id)
