XINJIANG (Arrahmah.id) – Cina telah secara sistematis mengubah nama ratusan desa yang memiliki makna religius, historis, atau budaya bagi masyarakat Uighur menjadi nama-nama yang sesuai dengan ideologi Partai Komunis Cina, demikian menurut sebuah laporan baru dari Human Rights Watch.
Kelompok hak asasi manusia tersebut, yang bekerja sama dengan organisasi advokasi Norwegia, Uyghur Hjelp, mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi 630 desa di wilayah barat jauh Xinjiang yang namanya telah diubah dengan cara ini, dengan mengorek data dari tahun 2009 hingga 2023 di situs web Biro Statistik Nasional Cina. Nama-nama yang paling sering diganti adalah Kebahagiaan, Persatuan, dan Harmoni, lansir Al Jazeera (18/6/2024).
“Pihak berwenang Cina telah mengubah ratusan nama desa di Xinjiang dari nama-nama yang kaya akan makna bagi warga Uighur menjadi nama-nama yang mencerminkan propaganda pemerintah,” Maya Wang, direktur sementara Cina di Human Rights Watch, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang menyertai laporan tersebut. “Perubahan nama ini tampaknya merupakan bagian dari upaya pemerintah Cina untuk menghapus ekspresi budaya dan agama Uighur.”
Kebijakan Cina di Xinjiang menarik perhatian internasional pada 2018 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan bahwa setidaknya satu juta orang Uighur yang sebagian besar Muslim dan minoritas Turki lainnya ditahan di jaringan pusat pendidikan ulang. Beijing mengatakan bahwa kamp-kamp tersebut adalah pusat pelatihan kejuruan yang mengajarkan bahasa Mandarin dan keterampilan lain yang diperlukan untuk mengatasi “ekstremisme” dan mencegah “terorisme”.
Bocoran dokumen resmi pemerintah, investigasi oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia dan akademisi, serta kesaksian dari warga Uighur sendiri mengungkapkan bahwa warga Uighur juga menjadi target dalam dugaan pelanggaran lainnya, mulai dari sterilisasi paksa, pemisahan keluarga, hingga penargetan keyakinan dan tradisi agama.
Laporan terbaru Human Rights Watch mengatakan sebagian besar perubahan nama desa terjadi antara tahun 2017 dan 2019 -puncak dari tindakan keras- dan memastikan referensi sejarah Uighur, termasuk nama-nama kerajaan, republik, dan pemimpin lokal sebelum Republik Rakyat Tiongkok didirikan pada 1949, dihapus. Nama-nama desa juga diubah jika mengandung istilah yang menunjukkan praktik-praktik budaya Uighur, seperti mazar (kuil), dan dutar (kecapi dengan dua senar).
Di antara contoh-contoh dalam laporan tersebut adalah desa Qutpidin Mazar di Kashgar, yang awalnya dinamai sesuai dengan nama kuil dari seorang penyair dan polimatik Persia abad ke-13, Qutb al-Din al-Shirazi, tetapi kemudian dikenal sebagai desa Bunga Mawar pada 2018. Sementara itu, desa Dutar di Kabupaten Karakax berganti nama menjadi desa Bendera Merah pada 2022.
Uyghur Hjelp mewawancarai 11 orang Uighur yang tinggal di desa-desa yang namanya telah diganti, dan menemukan bahwa pengalaman tersebut memiliki dampak yang mendalam bagi mereka. Seorang penduduk desa mengatakan kepada kelompok tersebut bahwa ia menghadapi kesulitan untuk pulang ke rumah setelah dibebaskan dari kamp pendidikan ulang karena nama desa yang ia ketahui tidak lagi termasuk dalam sistem tiket. Seorang penduduk desa lainnya mengatakan kepada Uyghur Hjelp bahwa dia telah menulis sebuah puisi dan membuat sebuah lagu sebagai peringatan atas lokasi-lokasi yang sekarang hilang di mana dia pernah tinggal.
Kepala hak asasi manusia PBB saat itu, Michelle Bachelet, meminta akses ke Xinjiang ketika rincian kamp-kamp pendidikan ulang pertama kali muncul.
Dia akhirnya diizinkan untuk berkunjung pada 2022 dan menyimpulkan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang serius” telah terjadi dan bahwa skala penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap warga Uighur dan kelompok-kelompok yang sebagian besar beragama Islam “mungkin merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Abduweli Ayup, pendiri Uyghur Hjelp, mendesak pemerintah-pemerintah internasional untuk berbuat lebih banyak lagi untuk menekan Cina atas situasi di Xinjiang, di mana ia mengatakan bahwa ratusan ribu orang Uighur masih “dipenjara secara tidak adil”.
“Pemerintah-pemerintah yang peduli dan kantor hak asasi manusia PBB harus mengintensifkan upaya mereka untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Tiongkok atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya di wilayah Uighur,” ujarnya dalam pernyataan tersebut. (haninmazaya/arrahmah.id)
