GAZA Hamas dan Kementerian Luar Negeri Palestina secara tegas menolak pernyataan Board of Peace bentukan pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump, yang menyebut bahwa UNRWA tidak memiliki tempat di Gaza yang baru. Pihak Palestina menilai langkah tersebut sebagai upaya sistematis untuk menghapus isu pengungsi Palestina dan merusak hak historis mereka.
Hamas menegaskan bahwa menargetkan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) adalah serangan terhadap legitimasi internasional. Menurut Hamas, UNRWA didirikan melalui mandat Majelis Umum PBB dan berfungsi sebagai saksi sejarah atas Nakba serta hak-hak pengungsi Palestina. Hamas memperingatkan bahwa upaya untuk menghentikan pendanaan atau mengganti mandat UNRWA bertujuan untuk melenyapkan "hak untuk kembali" (right of return) bagi warga Palestina.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Palestina menyebut UNRWA sebagai jalur kehidupan yang tak tergantikan. Dalam tanggapannya, pihak kementerian menekankan peran vital badan tersebut dalam menyediakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan darurat bagi pengungsi di wilayah pendudukan dan kamp-kamp pengungsi di seluruh kawasan.
"UNRWA beroperasi di bawah mandat PBB dan hukum internasional. Mencoba melemahkan badan ini tanpa menyelesaikan akar masalah pengungsi adalah tindakan yang mengabaikan hak-hak asasi rakyat Palestina sebagaimana diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB 194," tegas pernyataan kementerian. Selain itu, pemerintah Palestina menolak narasi yang berupaya memisahkan Gaza dari entitas negara Palestina, dengan menegaskan bahwa Gaza tetap merupakan bagian integral dari Negara Palestina.
Polemik ini muncul di tengah peringatan UNRWA mengenai kondisi kemanusiaan yang masih sangat buruk di Gaza meskipun gencatan senjata telah diberlakukan. Direktur Kesehatan UNRWA, Akihiro Seita, melaporkan bahwa situasi di lapangan tetap sangat memprihatinkan karena pasokan bantuan kemanusiaan yang masuk ke Jalur Gaza masih jauh dari jumlah yang dibutuhkan, sementara korban jiwa terus berjatuhan.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza, sejak gencatan senjata berlaku pada 10 Oktober 2025, tercatat 1.045 warga Palestina tewas dan 3.380 lainnya terluka akibat berbagai insiden, dengan 786 jenazah baru berhasil dievakuasi dari reruntuhan. Secara keseluruhan, perang di Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan 73.058 orang dan melukai 173.488 lainnya.
Dewan Perdamaian, yang dibentuk Trump awal 2026 sebagai kerangka politik pasca-perang, sebelumnya mempromosikan visi Gaza Baru, yang kini memicu kritik tajam karena dinilai tidak menghormati peran institusi internasional dan masa depan tata kelola yang diinginkan oleh rakyat Palestina. (zarahamala/arrahmah.id)