DEN HAAG (Arrahmah.id) - Mahkamah Internasional (ICJ) dijadwalkan membacakan putusan terkait dugaan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Myanmar pada Kamis (19/11/2026) mendatang. Putusan ini dinilai berpotensi memengaruhi gugatan genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap 'Israel' atas serangan militernya di Jalur Gaza.
Kasus yang diajukan Gambia tersebut menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida PBB 1948 melalui penindasan sistematis dan operasi militer terhadap Rohingya. Putusan ini menjadi momen penting karena ICJ belum pernah secara langsung menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas genosida.
Kedua perkara, Myanmar dan 'Israel', sama-sama menyoroti dugaan kekerasan sistematis oleh kekuatan militer terhadap kelompok tertentu. Karena itu, putusan ICJ dapat memberikan gambaran mengenai standar pembuktian niat genosida dan tanggung jawab negara.
Salah satu persoalan utama dalam perkara Myanmar adalah pembuktian adanya niat untuk memusnahkan kelompok tertentu, sebagaimana disyaratkan Konvensi Genosida.
Antonia Mulvey, pendiri Legal Action Worldwide (LAW), organisasi yang mewakili ratusan penyintas Rohingya, mengatakan pola operasi militer menunjukkan upaya sistematis menghancurkan komunitas tersebut.
Menurutnya, tentara menyerang warga sipil, membakar desa, memisahkan laki-laki dan perempuan, serta melakukan kekerasan seksual sebelum membunuh warga yang melarikan diri.
LAW juga mengumpulkan kesaksian penyintas mengenai penyiksaan dan mutilasi terhadap perempuan. Mulvey menilai kekerasan seksual menjadi bukti penting untuk menunjukkan niat menghancurkan suatu kelompok.
Dalam sidang tertutup pada Januari lalu, ICJ mendengarkan langsung kesaksian penyintas dari kamp pengungsian di Bangladesh. Salah satu saksi menceritakan anaknya direbut, ditikam, lalu dilemparkan ke dalam api. Saksi lainnya mengaku melihat tumpukan jenazah di kuburan massal.
Menteri Kehakiman Gambia Dawda Jallow menegaskan bahwa perkara tersebut bukan sekadar persoalan hukum, melainkan menyangkut nasib masyarakat Rohingya yang menjadi sasaran pemusnahan.
Rohingya telah mengalami diskriminasi dan pencabutan hak kewarganegaraan selama puluhan tahun di Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Kekerasan meningkat pada 2017 setelah kelompok bersenjata Rohingya melancarkan serangan. Militer Myanmar kemudian melakukan operasi yang disebut sebagai "operasi pembersihan", memaksa ratusan ribu warga mengungsi ke Bangladesh.
Para penyintas melaporkan pembantaian warga sipil, termasuk anak-anak, di Desa Tula Toli. Citra satelit kemudian menunjukkan desa tersebut telah dihancurkan.
Jika ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida, tekanan internasional terhadap Min Aung Hlaing diperkirakan meningkat. Ia memimpin militer saat operasi 2016–2017 dan kemudian merebut kekuasaan melalui kudeta pada 2021.
Min Aung Hlaing juga tengah diselidiki Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Berbeda dengan ICJ yang menangani sengketa antarnegara, ICC mengadili individu.
Perkara ini berlangsung di tengah ketegangan antara Washington dan lembaga peradilan internasional. AS bahkan menjatuhkan sanksi terhadap ICC.
Meski pemerintahan Joe Biden mengakui kekejaman terhadap Rohingya sebagai genosida, Duta Besar AS untuk PBB pada masa pemerintahan Trump, Mike Waltz, memperingatkan ICJ agar tidak menetapkan standar genosida yang dapat diterapkan terhadap tentara negara-negara sekutu.
Pernyataan itu menjadi sorotan karena 'Israel' juga menghadapi gugatan genosida di ICJ atas tindakannya di Gaza.
Para pendukung gugatan Myanmar menilai putusan genosida seharusnya mendorong negara-negara menghentikan pengiriman senjata dan bahan bakar jet yang dapat mendukung operasi militer. Meski tidak memiliki mekanisme penegakan sendiri, putusan ICJ memiliki bobot hukum dan politik yang besar. Namun, perbedaan kepentingan negara-negara besar, terutama AS dan Cina, dapat menghambat pelaksanaannya.
Putusan ini diperkirakan memiliki dampak lebih luas dari perkara Myanmar. Penilaian ICJ mengenai niat genosida, kekerasan sistematis, dan tanggung jawab negara dapat menjadi rujukan penting bagi kasus lain, termasuk gugatan Afrika Selatan terhadap 'Israel' atas perang di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)
