JAKARTA (Arrahmah.id) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkap tiga alasan utama penetapan hukum haram terhadap penggunaan vape atau rokok elektrik (REL).
Ketiga alasan tersebut meliputi risiko kesehatan, potensi penyalahgunaan perangkat untuk peredaran narkotika cair, serta beban ekonomi negara akibat dampak kesehatan yang ditimbulkan.
Penjelasan tersebut disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menyusul terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL).
Dalam pengajian rutin di Pondok Pesantren An-Nahdlah, Sabtu (14/11/2026), Ni’am menjelaskan bahwa penetapan fatwa tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk fakta kesehatan dan dampak sosial penggunaan rokok elektrik.
Ia juga menyoroti penerimaan cukai vape yang mencapai sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp2,8 triliun per tahun.
Menurutnya, penerimaan tersebut tidak sebanding dengan potensi biaya pemulihan kesehatan masyarakat akibat dampak penggunaan vape.
Ni’am menjelaskan terdapat perbedaan mendasar antara rokok konvensional dan rokok elektrik dalam pembahasan hukum Islam. Menurutnya, rokok konvensional masih memiliki ruang perbedaan pendapat atau khilaf di kalangan ulama mengenai status hukumnya.
Sementara itu, penggunaan vape dinilai memiliki fakta ilmiah mengenai risiko kesehatan yang menjadi pertimbangan dalam penetapan fatwa.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa penerimaan cukai vape menjadi alasan pemerintah membiarkan peredaran produk tersebut.
Berdasarkan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, pengenaan cukai justru dimaksudkan sebagai instrumen pengendalian untuk membatasi akses masyarakat terhadap produk rokok elektrik.
“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," jelas Prof Ni’am.
Beban Kesehatan Negara Jadi Pertimbangan
Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut menegaskan, penerimaan cukai vape harus dilihat bersama potensi beban kesehatan yang harus ditanggung negara.
Menurutnya, dampak penggunaan vape dapat berkaitan dengan gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung yang membutuhkan biaya pemulihan.
Ni’am mengibaratkan kebijakan cukai tersebut seperti denda dalam transaksi keuangan syariah. Tujuannya bukan untuk memperbesar pendapatan lembaga, melainkan menjadi instrumen pendisiplinan dan pengendalian.
Perangkat Vape Berpotensi Disalahgunakan untuk Narkotika
Alasan kedua yang menjadi perhatian MUI adalah temuan praktik penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana peredaran narkotika cair.
Atas dasar tersebut, Komisi Fatwa MUI menggunakan kaidah saddu dzari'ah, yakni prinsip menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan seseorang kepada keburukan maupun perbuatan yang diharamkan.
MUI juga menerapkan kaidah li al-wasa'il hukm al-maqasid, yaitu hukum suatu sarana mengikuti hukum tujuan penggunaannya.
Dengan demikian, perangkat yang berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan dan peredaran narkotika turut menjadi pertimbangan dalam penetapan fatwa.
MUI Ingatkan Bahaya Nikotin bagi Generasi Muda
Selain persoalan kesehatan dan penyalahgunaan narkotika, Ni’am mengingatkan generasi muda agar tidak mudah percaya pada narasi yang menyebut vape lebih aman dibandingkan rokok konvensional atau efektif sebagai sarana berhenti merokok.
Menurutnya, cairan vape tetap dapat mengandung nikotin yang bersifat adiktif dan berpotensi mengganggu kesehatan, termasuk sistem saraf manusia.
Ia berharap penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko penggunaan rokok elektrik.
"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," kata Prof Ni’am.
Melalui fatwa tersebut, MUI menekankan pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat, pencegahan penyalahgunaan narkotika, serta upaya menjaga generasi muda dari berbagai risiko penggunaan rokok elektrik.
(ameera/arrahmah.id)