YERUSALEM (Arrahmah.id) – Dokumen perencanaan menunjukkan bahwa pemerintah ‘Israel’ telah mempercepat pembangunan permukiman di seluruh Yerusalem Timur, dengan lebih dari 20 proyek telah disetujui atau dikembangkan sejak 7 Oktober, menurut The Guardian.
“Proyek terbesar dan paling kontroversial”, yang berjumlah ribuan unit perumahan, didukung oleh “kementerian dan kantor dalam pemerintahan ‘Israel’,” kata surat kabar itu, “terkadang bekerja sama dengan kelompok nasionalis sayap kanan yang memiliki sejarah upaya untuk mengusir warga Palestina dari rumah mereka di beberapa bagian kota.”
“Percepatan rencana ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam enam bulan terakhir,” kata Sari Kronish, dari organisasi hak asasi manusia ‘Israel’ Bimkom – Planners for Planning Rights.
“Meskipun banyak badan pemerintah ditutup atau dibatasi operasinya setelah 7 Oktober, otoritas perencanaan terus bergerak maju, memajukan rencana ini dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.”
Pemrakarsa dan Pemohon
Otoritas perencanaan telah menyetujui dua permukiman baru sejak 7 Oktober, kata laporan itu, “yang pertama disetujui di Yerusalem Timur dalam lebih dari satu dekade.”
Ada juga permukiman berpintu yang disebut Kidmat Zion, “di jantung” lingkungan Palestina Ras al-Amud di sisi timur kota, yang akan dibangun sambil menunggu komentar publik, kata The Guardian.
Dua proyek besar akan berlokasi di dekat komunitas Palestina di Beit Safafa, “yang sebagian besar berada di Yerusalem Timur.”
Menurut dokumen perencanaan resmi terbaru, “pemrakarsa” dan “pemohon” untuk salah satu proyek, Givat Hamatos, “adalah Otoritas Pertanahan ‘Israel’, sebuah badan pemerintah. Dokumen tersebut mencantumkan para pemangku kepentingan antara lain negara ‘Israel’ dan pemerintah kota Yerusalem.”
Proyek perumahan kedua, Givat Shaked, akan dibangun di sisi barat Beit Safafa, “di atas lahan rumput dan pepohonan,” kata surat kabar itu.
“’Pemrakarsa’ proyek ini adalah Kementerian Kehakiman, melalui sebuah kantor yang dikenal sebagai Kustodian Umum, yang mengaku bertanggung jawab atas tanah tersebut.”
Daerah Mayoritas Muslim
Rencana tersebut “melibatkan blok-blok bertingkat tinggi yang berisi 700 unit rumah yang menempati satu-satunya lahan di Beit Safafa di mana komunitas mayoritas Muslim yang berjumlah 17.000 orang dapat diperluas untuk mengakomodasi kaum muda.”
Ini menerima persetujuan penuh pada 4 Januari tahun ini.
“Keluarga kami telah berada di sini selama 250 tahun… Sekarang saya mempunyai lubang hitam di hati saya karena saya tidak dapat melihat bagaimana anak-anak dan cucu-cucu saya dapat menghabiskan hidup mereka di sini,” cerita Ahmed Salman (71) ketua dewan komunitas Beit Safafa, seperti dikutip.
“Kami pernah menjalin hubungan baik dengan pemerintah kota, namun tidak dalam beberapa tahun terakhir. Sejak perang, kehidupan terus berjalan tetapi mereka menyetujui rencana tersebut dan menolak semua keberatan kami. Kami mengajukan banding tapi saya tidak optimis.”
Proyek ketiga, juga dekat Beit Safafa, melibatkan pembangunan permukiman besar yang berdekatan dengan lingkungan Palestina, kata The Guardian dan mendapat persetujuan penuh pada 29 Desember.
“Pemrakarsa dan pemohon proyek ini adalah Otoritas Pertanahan Israel, menurut dokumen.”
Dirancang Secara Strategis
Amy Cohen, dari Ir Amim, sebuah LSM hak asasi manusia ‘Israel’ yang berbasis di Yerusalem, dilaporkan mengatakan bahwa “Banyak dari rencana permukiman tersebut secara strategis ditujukan untuk wilayah di sepanjang perimeter selatan Yerusalem Timur.”
“Jika dibangun, hal tersebut akan semakin memecah ruang Palestina… dan menciptakan efek ‘penutupan’ Yerusalem Timur dari Betlehem dan Tepi Barat bagian selatan,” tambah Cohen. “Langkah-langkah seperti itu secara langsung melemahkan kondisi yang diperlukan bagi negara Palestina merdeka yang layak dengan ibu kota yang berdekatan di Yerusalem Timur.”
Bulan lalu, Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Türk mengecam rencana ‘Israel’ “untuk membangun 3.476 rumah pemukim di Maale Adumim, Efrat dan Kedar melanggar hukum internasional.”
Türk mengatakan, dalam sebuah laporan kepada Dewan Hak Asasi Manusia, bahwa pendirian dan perluasan permukiman yang berkelanjutan berarti pemindahan penduduk sipil oleh ‘Israel’ ke wilayah yang didudukinya, yang merupakan kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
‘Pelanggaran Hukum Internasional’
Laporan tersebut menyatakan bahwa ukuran permukiman ‘Israel’ yang ada telah berkembang pesat, yang mencakup periode dari 1 November 2022 hingga 31 Oktober 2023.
“Sekitar 24.300 unit rumah di permukiman ‘Israel’ yang ada di Tepi Barat telah dibangun selama periode ini, rekor tertinggi sejak pemantauan dimulai pada 2017. Jumlah ini mencakup sekitar 9.670 unit di Yerusalem Timur.”
Kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell pada Februari juga mengkritik pengumuman ‘Israel’ untuk memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, dengan mengatakan hal itu merupakan “pelanggaran berat terhadap hukum internasional.”
Serangan kekerasan pemukim di Tepi Barat telah membuat orang-orang dari 20 komunitas mengungsi dan membuat setidaknya tujuh komunitas mengungsi sejak 7 Oktober, kata Human Rights Watch (HRW), seraya menambahkan bahwa militer ‘Israel’ ikut serta dalam serangan tersebut atau tidak melindungi warga Palestina dari serangan tersebut.
“Pengumuman Menteri ‘Israel’ (Bezalel) Smotrich untuk membangun 3.300 unit baru di permukiman ilegal Tepi Barat bersifat menghasut dan berbahaya,” kata Borrell di X.
“Permukiman membuat warga ‘Israel’ dan Palestina menjadi kurang aman, memicu ketegangan, menghambat upaya perdamaian, dan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.”
Perkiraan menunjukkan sekitar 700.000 pemukim ‘Israel’ tinggal di sekitar 300 pemukiman ilegal dan pos-pos terdepan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki. (zarahamala/arrahmah.id)
