TEL AVIV (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel', Benjamin Netanyahu, menggelar rapat konsultasi keamanan darurat bersama Kabinet Terbatas serta jajaran petinggi lembaga intelijen dan militer pada Kamis (11/6/2026) malam. Pertemuan ini khusus didedikasikan untuk membahas perkembangan eskalasi militer dan manuver diplomasi terbaru terkait berkas nuklir Iran.
Saluran televisi 'Israel', Channel 13, melaporkan bahwa fokus utama pertemuan malam itu adalah membedah kelanjutan negosiasi intensif yang tengah berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Intelijen 'Israel' memproyeksikan bahwa jika Washington dan Teheran gagal mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, potensi pecahnya konfrontasi militer skala besar di Timur Tengah akan melonjak drastis dalam beberapa pekan mendatang.
Namun, jalannya rapat kabinet tersebut berubah secara dramatis. Berdasarkan laporan Channel 12, PM Netanyahu terpaksa menghentikan jalannya konsultasi keamanan setelah menerima laporan intelijen bahwa Presiden AS Donald Trump secara mendadak membatalkan rencana serangan udara dan operasi pengeboman strategis yang sedianya akan diluncurkan terhadap wilayah Iran.
Melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, Presiden Trump mengonfirmasi pembatalan operasi militer tersebut. Trump menyatakan bahwa keputusan itu diambil menyusul tercapainya sejumlah kesepakatan awal yang progresif dalam jalur negosiasi dengan delegasi Teheran.
Menyusul pengumuman mengejutkan tersebut, Kantor Perdana Menteri 'Israel' merilis pernyataan bahwa Netanyahu langsung melakukan sambungan telepon darurat dengan Trump untuk membahas draf Nota Kesepahaman yang sedang digodok oleh Washington dan Teheran.
Pemerintah 'Israel' menetapkan sejumlah poin tuntutan mutlak yang harus dipenuhi dalam perjanjian akhir antara Amerika Serikat dan Iran, dimulai dari pembersihan material nuklir di mana seluruh stok uranium yang telah diperkaya wajib dikeluarkan dari wilayah kedaulatan Iran.
Selain itu, Tel Aviv juga menuntut pembongkaran total yang mencakup penghancuran dan pembongkaran secara menyeluruh terhadap seluruh situs serta instalasi pengayaan nuklir bawah tanah milik Iran. Tuntutan ini diperketat dengan poin pembatasan rudal dan proksi melalui penerapan sanksi serta batasan tegas terhadap program rudal balistik Iran, sekaligus penghentian total pendanaan Teheran terhadap faksi-faksi perlawanan regional, termasuk Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon.
Terkait dinamika diplomasi tersebut, rilis resmi Kantor Perdana Menteri 'Israel' menegaskan secara eksplisit bahwa Tel Aviv bukan merupakan bagian atau pihak yang terikat di dalam Nota Kesepahaman yang saat ini sedang dipersiapkan oleh Washington dan Teheran.
Sejumlah laporan internal mengonfirmasi bahwa pemerintah 'Israel' sangat terkejut oleh manuver sepihak Trump yang membatalkan serangan militer di saat jet-jet tempur regional telah bersiap. Di sisi lain, sumber-sumber diplomatik 'Israel' membantah bahwa telah terjadi kesepakatan final antara kedua belah pihak.
Bagi Tel Aviv, program nuklir Iran adalah sebuah ancaman eksistensial yang tidak bisa dikompromikan. Meskipun para pemimpin Teheran berulang kali menegaskan bahwa program nuklir mereka murni untuk tujuan damai dan tidak bermaksud memproduksi hulu ledak nuklir, Badan Energi Atom Internasional (IAEA) dalam laporan terbarunya tetap menyuarakan keprihatinan mendalam bahwa Iran kini berada dalam jarak yang sangat dekat untuk memiliki kapasitas memproduksi senjata pemusnah massal tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)