TEPI BARAT (Arrahmah.id) – Pihak berwenang “Israel” melarang Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly mengunjungi sebuah desa Palestina yang baru-baru ini kosong dari penduduknya setelah bertahun-tahun kekerasan yang dilakukan pemukim “Israel”, demikian ungkap Middle East Eye.
Cleverly berencana mengunjungi desa Ein Samiya di Tepi Barat selama perjalanan tiga harinya ke “Israel” dan wilayah Palestina pada September, namun berbagai sumber mengatakan kepada MEE bahwa pihak berwenang “Israel” memblokir permintaan tersebut, dengan Menteri Luar Negeri Norwegia Anniken Huitfeldt dan Menteri Luar Negeri Irlandia Micheal Martin juga dilarang bepergian ke desa yang dilanda bencana.
BacaJuga
Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri “Israel” mengatakan kepada MEE pada Selasa (3/10/2023) bahwa pihak berwenang “Israel” “tidak mengizinkan Menteri Luar Negeri Inggris untuk memasuki Ein Samiya, serta Menteri Luar Negeri Norwegia dan Menteri Luar Negeri Irlandia.”
Dia menjelaskan bahwa “keputusan itu diambil setelah berkonsultasi dengan tokoh keamanan dan diputuskan untuk tidak mengizinkan mereka tiba di titik-titik tersebut.
“Ada titik-titik tertentu yang mereka minta untuk dikunjungi dan kami pikir hal ini akan menyebabkan eskalasi,” katanya.
Ketika ditanya apa maksudnya eskalasi, juru bicara itu menjawab “kekerasan”.
Kemudian, ketika ditanya apakah ada perubahan kebijakan seputar kunjungan diplomatik ke Tepi Barat, juru bicara tersebut menjawab: “kami akan melihat setiap kunjungan secara spesifik.”
“Mereka [para menteri] mengunjungi Ramallah dan sebagainya. Pada titik-titik tertentu dan pada waktu tertentu kami pikir hal itu dapat menyebabkan eskalasi,” tambahnya.
Setelah kembali ke Inggris, Cleverly tidak menyebutkan pembatasan “Israel” dalam rencana perjalanannya meskipun pemerintah Inggris menggelontorkan uang pembayar pajak ke Tepi Barat, termasuk sebuah sekolah dasar di Ein Samiya.
Sekolah tersebut dihancurkan pada pertengahan Agustus, tak lama setelah lebih dari 170 warga Palestina di Ein Samiya melarikan diri menyusul meningkatnya serangan pemukim.
Penduduknya saat ini tersebar di Tepi Barat, dan sebagian besar tinggal di daerah pegunungan terbuka dekat Ramallah.
Pada saat mereka mengungsi, Yvonne Helle, penjabat koordinator kemanusiaan PBB untuk Wilayah Pendudukan Palestina, mengatakan bahwa “keluarga-keluarga tersebut tidak pergi karena pilihan, pemerintah “Israel” telah berulang kali menghancurkan rumah-rumah dan bangunan lain yang mereka miliki dan mengancam akan menghancurkan rumah-rumah mereka bukan hanya sekolah”.
“Kami menyaksikan konsekuensi tragis dari praktik-praktik “Israel” yang sudah berlangsung lama dan kekerasan terhadap pemukim.”
Bagi banyak warga Palestina, keputusan untuk meninggalkan rumah leluhur mereka merupakan simbol dari tahap baru dalam konflik “Israel”-Palestina, di mana pemukim “Israel” biasanya diapit oleh tentara “Israel” ketika mereka melancarkan serangan ke desa-desa, kota-kota dan lingkungan sekitar Palestina.
Diperkirakan antara 650.000 dan 700.000 pemukim “Israel” tinggal di ratusan permukiman ilegal dan pos-pos terdepan di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, yang telah diduduki militer oleh “Israel” sejak 1967.
Mayoritas pemukim bersenjata dan warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur menderita akibat ratusan serangan pemukim “Israel” setiap tahunnya, termasuk pemukulan, penikaman, penembakan, dan pembakaran.
Menyusul keputusan “Israel” untuk memblokir kunjungan Cleverly ke Ein Samiya, MEE diberitahu bahwa menteri luar negeri mengundang perwakilan dari desa yang terkena dampak ke Ramallah.
Abu Najih Kaa’bniy, salah satu yang diundang, mengatakan bahwa dia berbicara dengan Cleverly tentang “penggusuran dan penghancuran komunitas kami serta [meningkatnya] kekerasan pemukim”.
Namun, ketika berbicara kepada MEE pada Selasa (3/10), dia mengatakan dia tidak melihat adanya manfaat nyata dalam pertemuannya dengan utusan Inggris.
“Saya tidak tahu apakah dia akan melakukan apa pun untuk kita,” keluhnya.
Hazem, warga desa lainnya, mengatakan bahwa pembatasan yang diberlakukan pada Cleverly tidak mengejutkan dan bahwa pihak berwenang “Israel” telah berulang kali melarang pejabat asing mengunjungi Ein Samiya.
“Kami telah diberitahu beberapa kali tentang delegasi yang dibatalkan beberapa hari sebelum delegasi tersebut dijadwalkan berlangsung,” kata Hazem.
“Pada Januari dan Februari, kami mempunyai beberapa delegasi formal internasional, terutama duta besar yang datang ke sekolah tersebut. Namun setelah itu tentara [Israel] mulai memblokir delegasi formal dari luar negeri.”
Chris Doyle, direktur Dewan Pemahaman Arab-Inggris (CABU), mengkritik Cleverly karena tidak mengumumkan pembatasan tersebut secara terbuka dan karena Inggris gagal meminta pertanggungjawaban “Israel”.
“Sekali lagi, pihak berwenang “Israel” menunjukkan penghinaan total terhadap negara-negara yang mengaku sebagai teman mereka. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah teman-teman mereka, terutama Inggris, menolak meminta pertanggungjawaban “Israel”,” katanya.
“Seharusnya orang yang cerdas berani bersuara. Tetap diam saat menghadapi ketidakadilan seperti ini adalah hal yang tidak bisa dimaafkan. Hal ini sudah terlalu sering terjadi.”
Sementara itu Sarit Michaeli, pemimpin advokasi internasional untuk kelompok hak asasi manusia “Israel” B’Tselem, menantang narasi keamanan sebagai “penjelasan yang salah”.
“Saya sebenarnya ada di sana Sabtu lalu (30/9) – kami sampai di sana dengan mudah, itu tidak masalah,” kata Michaeli kepada MEE. “Ada banyak pilihan yang bisa dijamin untuk menjaga kemampuan orang internasional mengunjungi tempat-tempat ini.”
Dia juga mengkritik diamnya Cleverly yang menghalangi pembayar pajak Inggris untuk mendengar tentang puing-puing yang tersisa dari sekolah yang sebagian didanai oleh mereka.
“Israel diperbolehkan untuk tidak melarang para menteri yang berkunjung untuk melihat kenyataan yang ditimbulkan oleh “Israel” terhadap warga Palestina karena para menteri yang berkunjung tersebut menolak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menuntut agar mereka diizinkan untuk berkunjung.
“Jelas, tanggung jawab ada pada pihak berwenang “Israel”, namun ada juga tanggung jawab parsial pada komunitas internasional yang menyetujui, menerima kebijakan ini, dan tidak mengambil tindakan untuk menuntut perubahan,” tambahnya. (zarahamala/arrahmah.id)
