JAKARTA (Arrahmah.id) — Jumlah korban gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dilaporkan bertambah.
Berdasarkan data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Kamis (20/8/2026) pukul 08.00 WIB, sebanyak 72 orang meninggal dunia, 900 orang mengalami luka atau sakit, dan 82.691 orang harus mengungsi akibat bencana tersebut.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan sekaligus Direktur Mitigasi Bencana BNPB, Berton Panjaitan, menjelaskan bahwa jumlah pengungsi tersebar di sejumlah kabupaten.
Nagekeo menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni mencapai 28.104 jiwa.
Selanjutnya, jumlah pengungsi tercatat sebanyak 20.333 jiwa di Manggarai, 19.803 jiwa di Manggarai Timur, 7.104 jiwa di Sikka, 3.666 jiwa di Ende, 1.920 jiwa di Ngada, 1.161 jiwa di Kepulauan Selayar, dan 600 jiwa di Manggarai Barat.
Selain menimbulkan korban jiwa dan memaksa puluhan ribu warga meninggalkan tempat tinggalnya, gempa juga menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas umum dan hunian masyarakat.
BNPB mencatat sebanyak 804 fasilitas pendidikan rusak, disusul 257 kantor, 237 fasilitas layanan kesehatan, dan 195 rumah ibadah yang terdampak. Sementara itu, jumlah rumah atau hunian warga yang mengalami kerusakan mencapai 28.901 unit.
Di tengah penanganan dampak bencana, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR akan mendorong pemerintah melakukan relokasi anggaran yang diperlukan untuk mempercepat penanganan dampak gempa di NTT.
Menurut Dasco, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR sekaligus upaya memastikan pemerintah segera mengambil kebijakan yang diperlukan untuk menangani dampak bencana.
“DPR RI telah mengirimkan perwakilannya pada tanggal 16 Agustus ke NTT, dan telah mengadakan rapat koordinasi dengan pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, serta mendorong pemerintah mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk segera menangani dampak dari bencana,” kata Dasco di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dasco mengatakan pimpinan DPR juga telah menugaskan sejumlah pimpinan dan anggota DPR untuk kembali berangkat ke NTT pada Rabu (19/8/2026).
Rombongan tersebut berangkat bersama Menteri Keuangan dan sejumlah menteri terkait. Selain memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak, kehadiran mereka juga dimaksudkan untuk mendorong dukungan anggaran agar penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih cepat.
Dengan bertambahnya jumlah korban dan luasnya kerusakan yang ditimbulkan, percepatan penanganan menjadi penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, memperbaiki fasilitas publik yang rusak, serta memastikan masyarakat terdampak dapat segera memperoleh bantuan dan perlindungan.
(ameera/arrahmah.id)
