JAKARTA (Arrahmah.com) – Ketua Fraksi PKB Ida Fauziyah mengungkapkan data bahwa 94% madrasah dikelola masyarakat, kehadiran negara pun dipertanyakan.
Padahal pendidikan madrasah yang sudah berusia ratusan tahun seperti madrasah di Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, selama ini belum mendapatkan perhatian berarti dari pemerintah, kehadiran negara pun dipertanyakan. Terlebih, 94% pesantren dikelola masyarakat.
BacaJuga
“Selama ini 94% pendidikan madrasah dikeola oleh masyarakat, maka negara sangat beruntung dimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara diambil-alih oleh masyarakat, tanpa bantuan negara. Lalu, dengan kondisi madrasah yang tertinggal khususnya dari sisi anggaran (APBN dan APBD) pemeirntah akan tetap diam?” ungkap Ida Fauziyah, Rabu (22/6/2016), lansir Poskota.
Ida mengungkapkan itu ketika membuka diskusi ‘Tasheh Draft Naskah Akademik RUU Pendidikan Madrasah’ bersama Prof. DR. Nur Cholis Setiawan MA (Direktur Pendidikan Madrasah Kemenag RI), Dr. Hadiat MA (Direktur Pendidikan dan Agama Bappenas RI), HZ. Arifin Junaidi (Ketua PP LP Ma’arif NU), dan Asrori S. Karni (Gatra) di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu.
Menurut Ida Fauziyah, pendidikan madrasah itu dalam kondisi memprihatinkan, atau tidak hidup tapi juga tidak pula mati (layamutu wala yahya). Belum lagi berbicara guru, bangunan, infrastruktur, dan sebagainya.
“Gaji guru saja jauh dari standar UMR atau UMK. Bahkan masih banyak yang digaji Rp 100 ribu sebulan. Tapi, mereka tetap semangat untuk mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.
Karena itu kata Ida Fauziyah, negara harus hadir melalu RUU Pendidikan Madrasah sebagai payung hukum, untuk menunjukkan keperpihakan negara melalui anggaran (APBN dan APBD). “Makanya FPKB DPR akan terus memperjuangkan anggaran madrasah ini meski pemerintah saat ini terus melakukan pemotongan anggaran,” pungkasnya.
Sementara Nur Cholis Setiawan berpendapat sama jika kehadiran negara hampir tidak ada. “Pemerintah masih diskriminatif. Terlebih PP No.19 tahun 2016 tentang tunjangan gaji ke-13 untuk 76.551 guru non PNS dihapus. Kan, memang tidak mungkin mereka mengajar di sekolah negeri. Padahal, jumlah lembaga pendidikan madrasah sudah mencapai 776,893 ribu,” katanya.
Alasannya, sekolah di daerah sekarang ini sudah milik bupati, walikota, dan gubernur. Tapi kata Nur Kholis, yang dipertanyakan adalah kenapa pemerintah pusat masih mengelola 40 % dana Bansos dari Rp 40 triliun?
“Jadi, kalau caranya seperti ini, maka sampai kiamat pun pengelolaan madrasah ini tak akan beres. Padahal, anggaran dari APBN Rp 18,7 triliun untuk madrasah itu habis untuk membayar yang wajib, dan tersisa kurang dari Rp 1 triliun,” tambahnya.
Dan, dari 94 % madrasah yang dikelola masyarakat tersebut terdapat 16 % atau 813 ribu guru yang PNS, sedangkan 84 % adalah non PNS dengan segala tantangannya. “Tantangan itu antara lain soal gaji, tunjangan, sertifikasi, dan sebagainya, yang masih memprihatinkan. Itulah antara lain yang harus diperhatikan dalam RUU Pendidikan Madrasah ini,” jelas Nur Cholis.
Tapi kata Hadiat, kebiajakan antara pendidkan madrasah dan pendidikan umum sebenarnya tidak ada perbedaan.”Posisinya sama dan APBN pendidikan dari tahun ke tahun terus meningkat. Dan, jika ternyata masih ada kesenjangan, maka ke depan harus diperbaiki,” katanya singkat.
(azm/arrahmah.com)
