KUALA LUMPUR (Arrahmah.id) – Tindakan efisiensi anggaran menjadi kelaziman negara untuk mewujudkan program kerja atau menghadapi situasi zaman, seperti krisis dan tantangan lain.
Di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis dan membiayai Danantara. Akibatnya, banyak pos-pos anggaran di Kementerian/Lembaga yang tidak punya urgensi besar akan dipotong.
BacaJuga
Selain Indonesia, negara tetangga Malaysia rupanya juga pernah melakukan efisiensi anggaran. Hanya saja, Malaysia melakukannya dengan memotong gaji pejabat supaya tak mengorbankan rakyat.
Potong Gaji Pejabat Demi Efisiensi
Tindakan pemotongan gaji pejabat dilakukan Malaysia di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Mahathir Mohamad (1981-2003).
Pada awal kepemimpinan, Malaysia, sama seperti Indonesia, terkena krisis ekonomi 1980 yang lumayan merusak sendi-sendi perekonomian. Pada saat bersamaan Malaysia juga sedang melakukan akselerasi pembangunan.
Maka, sebagai keluar dari krisis dan efisiensi belanja anggaran, Mahathir memutuskan untuk memotong gaji dirinya sendiri sebagai orang nomor satu dan diikuti para pejabat tinggi negara lain, seperti wakil perdana menteri dan para menteri.
Dalam pewartaan Straits Times (30 April 1982), Mahathir Mohamad juga memotong fasilitas khusus dan tunjangan untuk menteri, wakil menteri dan sekretaris parlemen.
“Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad mengatakan pasti memotong tunangan dan fasilitas menteri, wakil menteri, dan sekretaris,” tulis Straits Times, dikutip dari CNBC Indonesia.
Jurnalis senior Barry Wain dalam Malaysian Maverick (2009) menyebut, keputusan Mahathir memotong gaji dan fasilitas pejabat tinggi negara dilakukan agar rakyat tidak menjadi korban dan agar lebih berpihak pada masyarakat.
Sebab, jika efisiensi berdampak pada anggaran yang memengaruhi kehidupan, maka rakyat-lah yang merasakan itu semua. Terlebih, PM ke-4 Malaysia itu melihat banyak ruang-ruang publik tak terawat dan perlu perbaikan.
“Untuk menyelamatkan pengeluaran publik, dia (Mahathir) memotong gajinya sendiri dan para kabinet. Selain itu dia juga mengurangi jumlah pegawai negeri dan memangkas berbagai keistimewaannya,” ungkap Barry.
Mahathir memotong gajinya sebesar 1.000 ringgit dari total 7.500 ringgit. Lalu wakil perdana menteri juga melakukan hal sama diikuti pejabat tinggi negara lain. Kebijakan ini berlangsung selama 5 tahun sampai 1 periode kekuasaan Mahathir selesai tahun 1987.
Tak berhenti sampai di situ, sepuluh tahun kemudian, saat krisis ekonomi 1997/1998 melanda, Mahathir juga melakukan hal sama. Harian South China Morning Post (13 Desember 1997) melaporkan, Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad memutuskan memotong 10% gaji bulanan dirinya dan para anggota kabinet demi membantu negara mengatasi krisis ekonomi.
Tak hanya itu, Mahathir juga merencanakan semua perusahaan swasta di Malaysia memotong gaji para eksekutif perusahaan. Sebab, gaji yang diperoleh harus sesuai dengan keuntungan agar tidak membebani perusahaan. Meskipun rencana ini tak bisa diwujudkan. Hanya pemotongan gaji pejabat saja yang terjadi.
Dalam tulisan James Chin dalam riset “Malaysia in 1997” (1998) disebutkan, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Anwar Ibrahim, juga memangkas belanja anggaran 10-20%. Lalu, melarang pejabat melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Gaji anggota parlemen dan birokrat senior juga dipangkas 3-5%.
Saat krisis ekonomi melanda Mahathir berjuang mati-matian memperbaiki situasi. Sebab dia menolak bantuan IMF, tak seperti keputusan Thailand dan Indonesia. Alhasil, berbagai cara pun ditempuh, salah satunya, melakukan efisiensi anggaran dengan memotong gaji pejabat. Berkat upaya ini Malaysia keluar dari lubang jarum krisis ekonomi lebih cepat.
Mahathir Mohamad sendiri menyelesaikan jabatan Perdana Menteri pada 2003, setelah 22 tahun berkuasa. Namun, pada 2018 dia kembali memegang jabatan yang sama dan melepas jabatan pada 2020.
(ameera/arrahmah.id)
