PARIS (Arrahmah.com) – Seorang pejabat tinggi Mali mengatakan negara itu akan terus mendukung kehadiran militer Prancis di negara Afrika Barat itu di tengah ancaman serangan terhadap pasukan yang terlibat dalam operasi yang dijuluki “anti-teror”.
Dalam sebuah pernyataan hari Jumat (15/1/2021), kepala Dewan Transisi Nasional negara itu, Malick Diaw, berjanji untuk memberikan dukungan kepada semua mitra yang bekerja bersama Mali dalam perang melawan terorisme.
Ini terjadi di tengah kekhawatiran meningkatnya sentimen anti-Prancis di negara yang menjadi tuan rumah Operasi anti-teror Barkhane di wilayah Sahel, terutama setelah koalisi kelompok yang berafiliasi dengan al-Qaeda mengklaim bertanggung jawab atas serangan baru-baru ini yang melukai enam tentara Prancis yang ditempatkan di Mali sebagai bagian dari operasi tersebut.
Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) merilis pernyataan di platform Al-Zallaqa, beberapa hari setelah serangan pada 8 Januari.
Kelompok itu mengajukan klaim atas pemboman bunuh diri dan serangan roket sebagai pembalasan atas tuduhan pemboman Prancis di sebuah pernikahan di pusat kota Bounti pada 3 Januari. Tentara Prancis telah menolak tuduhan tersebut.
Pernyataan itu diverifikasi oleh platform intelijen SITE yang melacak aktivitas online organisasi “ekstremis”.
Menyusul rumor dan laporan yang saling bertentangan bahwa serangan itu menargetkan warga sipil selama berhari-hari, Prancis mengkonfirmasi pada 7 Januari bahwa pesawat tempur menjatuhkan bom pada pertemuan setidaknya 40 anggota kelompok bersenjata.
Menteri Pertahanan Florence Parly menegaskan kembali bahwa serangan itu “melenyapkan beberapa puluh militan”.
“Tidak ada pernikahan, atau wanita atau anak-anak. Semua yang ada di sana adalah pria, secara eksklusif,” katanya kepada stasiun radio France Inter. “Anda bisa mengatakan banyak hal […] Ini adalah fakta, tepat, terbukti, dan telah diperiksa silang.”
Namun, kelompok lokal seperti Pemuda Tabital Pulaaku Mali, sebuah asosiasi suku Fulani setempat, memberikan nama 19 warga sipil yang diduga tewas dalam penyerangan tersebut, serta tujuh lainnya yang terluka, dengan alasan bahwa mereka telah menghadiri pernikahan dan menuntut investigasi oleh lembaga internasional ke dalam operasi tersebut.
Medecins Sans Frontieres (MSF), juga dikenal sebagai Dokter Tanpa Batas, yang beroperasi di Mali memverifikasi telah merawat warga sipil yang terluka.
JNIM menolak pernyataan Prancis dan Mali bahwa serangan itu menargetkan teroris bersenjata dan bersikeras bahwa “drone” tanpa pandang bulu menyerang pesta pernikahan, membunuh, dan melukai lusinan pria, wanita, dan anak-anak.
Di tengah kurangnya data dan bukti spesifik, serangan tersebut tampaknya telah memperburuk sentimen anti-Prancis di Mali dan menimbulkan pertanyaan tambahan tentang kehadiran militer Prancis.
JNIM mengatakan pihaknya telah melakukan dua serangan balasan untuk “membalas pembunuhan orang tak berdosa” – serangan roket terhadap pasukan Barkhane dan MINUSMA di Amachach, 200 kilometer utara Kidal. Dan serangan bunuh diri yang melukai enam tentara Prancis antara Boni dan Manduro di Arbanda, yang berbatasan dengan Burkina Faso.
Dalam pernyataannya, mereka menuduh kehadiran Prancis berusaha melindungi kepentingan perusahaan besar seperti “Total, Areva, dan lainnya, dan tidak membantu Mali, mencapai kemajuan dan perkembangan ekonomi, atau menunjukkan kepedulian terhadap kehidupan mereka.”
JNIM memperingatkan tentara Prancis untuk mundur dari negara Afrika Barat itu, mengancamnya dengan serangan yang lebih parah dan kejam.
Sekitar 5.100 tentara Prancis dikerahkan di wilayah Sahel di bawah Operasi Barkhane untuk melawan kelompok “teror”.
Sejak akhir Desember, kehadiran Prancis semakin menjadi target serangan – lima tentara tewas dan enam cedera – mendorong para pejabat pertahanan untuk mengevaluasi strategi militernya dan mempertimbangkan kembali untuk mengurangi jumlah pasukan. (Althaf/arrahmah.com)
