KHARTOUM (Arrahmah.id) – PBB mengatakan pada Selasa (23/5/2023) bahwa “kondisi tidak memungkinkan untuk melakukan operasi kemanusiaan berskala besar” di Sudan meskipun telah terjadi gencatan senjata antara pihak-pihak yang bertikai.
“Menyusul kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini, organisasi-organisasi kemanusiaan siap untuk menggerakkan sekitar 168 truk untuk menjangkau lebih dari 4 juta orang di seluruh negeri,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada para wartawan, lansir Anadolu.
Ia mengatakan bahwa PBB dan mitranya sedang memperluas operasi kemanusiaan ke beberapa lokasi di Sudan meskipun masih ada beberapa tantangan.
Angkatan Bersenjata Sudan dan paramiliter Pasukan Pendukung Cepat (RSF), pada Sabtu menyetujui gencatan senjata selama tujuh hari.
Negara Afrika yang dilanda konflik ini telah dilanda kekerasan selama berminggu-minggu antara tentara dan RSF.
Lebih dari 700 orang telah terbunuh, termasuk 190 anak, dan 6.000 lainnya terluka, menurut PBB.
Lebih dari 1 juta penduduk telah mengungsi dan lebih dari 840.000 orang telah mencari perlindungan di daerah pedesaan dan negara bagian lain, sementara 250.000 orang lainnya telah menyeberangi perbatasan Sudan.
Ketidaksepakatan telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir antara kedua belah pihak mengenai integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata, syarat utama dari perjanjian transisi Sudan dengan kelompok-kelompok politik.
Sudan tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi sejak musim gugur 2021, ketika militer membubarkan pemerintahan transisi Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan mengumumkan keadaan darurat dalam sebuah langkah yang dikecam oleh berbagai kekuatan politik sebagai “kudeta.”
Masa transisi, yang dimulai pada Agustus 2019 setelah penggulingan Presiden Omar al-Bashir, telah dijadwalkan akan berakhir dengan pemilihan umum pada awal 2024. (haninmazaya/arrahmah.id)
