IDLIB (Arrahmah.id) -- Kelompok pejuang asing atau muhajirin asal Uzbekistan yang berada di Suriah merilis pernyataan terbuka kepada “saudara-saudara Suriah” di tengah meningkatnya ketegangan dengan pemerintahan Presiden Ahmad asy-Syaraa. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyesalkan berbagai tuduhan dan fitnah yang diarahkan kepada komunitas mereka setelah serangkaian insiden keamanan di Provinsi Idlib beberapa pekan terakhir. Pernyataan itu muncul ketika hubungan antara pemerintah Suriah dan muhajirin yang sebelumnya membantu menggulingkan rezim Bashar al-Assad semakin berada di bawah sorotan.
Ketegangan bermula pada awal Mei 2026 ketika aparat keamanan Suriah menahan seorang muhajirin Uzbekistan yang diduga terlibat dalam insiden penembakan di Kota Idlib. Penahanan tersebut memicu aksi protes sejumlah anggota komunitas Uzbekistan di depan kantor keamanan pemerintah. Situasi kemudian berkembang menjadi operasi keamanan yang berujung pada penangkapan belasan warga Uzbekistan di wilayah Kafriya dan Al-Foua, wilayah yang selama ini menjadi kantong keberadaan petarung asing di Suriah barat laut.
Dalam pernyataan yang dikutip Jamestown Foundation (5/6/2026), para muhajirin Uzbekistan berusaha meredakan ketegangan dengan menegaskan bahwa mereka tidak memiliki niat bermusuhan terhadap masyarakat Suriah. Mereka menyebut berbagai tuduhan yang beredar sebagai upaya pencemaran nama baik yang memperburuk hubungan antara komunitas pejuang asing dan otoritas setempat.
Salah seorang perwakilan komunitas Uzbekistan dalam pernyataan tersebut mengatakan, “Kami menyerukan kepada saudara-saudara Suriah agar tidak mempercayai fitnah dan tuduhan yang ditujukan kepada kami. Kami tidak menginginkan konflik dengan rakyat Suriah dan tetap menghormati mereka.” Pernyataan itu disampaikan sebagai respons atas meningkatnya narasi yang menuduh kelompok-kelompok muhajirin asing mengganggu stabilitas keamanan pascaperang di negara tersebut.
Menurut sejumlah laporan media internasional, pemerintah Suriah saat ini menghadapi dilema besar terkait keberadaan ribuan muhajirin asing yang selama bertahun-tahun ikut bertempur melawan pemerintahan Assad. Sebagian telah diintegrasikan ke dalam struktur keamanan negara, namun sebagian lainnya masih berada di luar kendali penuh pemerintah. Kondisi ini memunculkan kecurigaan timbal balik antara otoritas Damaskus dan kelompok-kelompok muhajirin asing yang memiliki latar belakang ideologis serta jaringan internasional berbeda-beda.
Laporan dari berbagai sumber, termasuk Reuters dan The New Arab, menunjukkan bahwa insiden yang melibatkan muhajirin Uzbekistan bukanlah kasus pertama. Sebelumnya, pemerintah Suriah juga terlibat ketegangan dengan kelompok muhajirin asing lain, termasuk kelompok yang dipimpin militan Prancis Omar Omsen. Rangkaian peristiwa tersebut memperlihatkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Asy-Syaraa dalam menegakkan otoritas negara tanpa memicu konflik terbuka dengan kelompok-kelompok yang pernah menjadi sekutu di medan perang. (hanoum/arrahmah.id)