Demonstrasi mahasiswa kembali menggema. Mereka menuntut adanya perubahan terhadap kebijakan-kebijakan penguasa yang dinilai semakin membebani rakyat. Aksi dimulai tanggal 12 Juni 2026 yang digagas BEM UI di Bundaran HI dan DPR RI Jakarta. Demo ini akhirnya melebar ke Bandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Medan, Makasar dan lain-lain.
Mereka menuntut turunnya harga BBM yang berimbas pada mahalnya kebutuhan pokok, hentikan program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, serta stop militerisme di sipil.
Pada akhirnya DPR RI merespon aksi mahasiswa ini. Audiensi tertutup pun digelar di Gedung Nusantara, komplek Parlemen, Jumat (19/6). Mereka membahas tuntutan para pendemo, yaitu masalah program MBG, kenaikan BBM dan kelangkaan subsidi energi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Àhmad, berjanji akan membawa tuntutan ini kepada pemerintah sesuai fungsi pengawasan DPR. (Wartaekonomi.co.id, 12/6/2026)
Meski demo terus digelar dan kritikan pada penguasa terkait MBG, BBM, listrik dan lain-lain disampaikan lewat forum-forum offline maupun online di medsos, namun kebijakan-kebijakan tersebut tetap berjalan. Sangat disayangkan, ketika rakyat sudah mulai berani mengkritik, tapi penguasa dan pendukungnya justru abai akan kritik. Wajar jika muncul kesan bahwa ruang partisipasi publik hanya menjadi tempat menyampaikan aspirasi yang tidak berpengaruh sedikit pun pada keputusan yang dihasilkan.
Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana seharusnya hubungan penguasa dengan rakyatnya? Karena pada kenyataannya standar relasi ini masih dominan dipengaruhi oleh kepentingan atau manfaat yang tidak ditujukan untuk masyarakat luas, tapi hanya bagi beberapa gelintir orang saja. Mereka adalah para oligarki yang sekarang sebagiannya menjadi penguasa. Jargon demokrasi yang mengatakan "dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat" nyatanya tidak terbukti, karena rakyat tidak lebih hanya dijadikan sebagai penonton dan mesin ATM. Tanah digusur atas nama kepentingan umum, pajak naik, izin usaha sulit. Kesejahteraan makin jauh, sementara para konglomerat makin makmur.
Penguasa selalu berdalih bahwa pihaknya tidak bisa memuaskan seluruh rakyat. Namun tetap saja mereka memaksakan kebijakannya atau program-programnya demi melanggengkan kepentingan dan kekuasaannya. MBG yang terbukti banyak madaratnya dibanding manfaatnya tetap dipertahankan. Selain itu program KDMP (Koperasi Desa Merah Putih) belum berjalan saja sudah memakan korban jiwa. Hal ini membuktikan bahwa apa yang dicanangkan pemerintah tidak dipersiapkan dengan matang. Baik buruknya tidak dipertimbangkan, padahal banyak para ahli atau orang bijak di kalangan masyarakat sudah mengingatkan. Rezim bersikukuh dengan apa yang diinginkannya karena di situ ada manfaat yaitu bisa melanggengkan kekuasaannya.
Dalam sistem demokrasi yang merupakan bagian dari sistem kapitalisme di bidang pemerintahan, kebebasan apa pun dijamin undang-undang. Rakyat bebas menyampaikan pendapat, bebas bertingkah laku, bebas memiliki sesuatu bahkan bebas beragama. Hanya saja hal itu menyebabkan lahirnya konflik kepentingan atas nama rakyat. Bagaimana tidak, dalam sistem yang serba bebas ini, akhirnya muncul peng-peng yaitu penguasa sekaligus pengusaha. Hal ini mau tidak mau akan menciptakan kondisi ketika rezim mengambil keputusan yang berbenturan antara kepentingan pribadi/kelompok dengan kepentingan rakyat banyak. Konflik ini selalu dimenangkan oleh manfaat pribadi karena kursi kekuasaan terlalu empuk untuk dilepaskan, apalagi sekularisme sudah mengakar di negeri mayoritas muslim ini. Agama sudah ditinggalkan jauh oleh para pengambil kebijakan, meski katanya negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lantas bagaimana seharusnya hubungan antara penguasa dan rakyatnya menurut Islam?
Dalam Islam, semua urusan baik besar maupun kecil ada aturannya. Hubungan penguasa dan rakyatnya pun diatur dalam al-Quran dan as-Sunah, serta sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau menjadi kepala negara di Madinah. Tidak ada konflik kepentingan, manfaat pribadi apalagi keinginan untuk melanggengkan kekuasaan/jabatan. Sebagaimana Rasul, para pemimpin dalam sistem Islam hanya menginginkan kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan rakyatnya dunia dan akhirat. Mereka adalah penguasa yang amanah dan takut jika ada rakyatnya yang mendakwanya nanti di hadapan Allah. Mereka berpegang teguh pada pesan Rasul bahwa kepala negara itu adalah pengurus rakyat dan hanya dialah yang bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.
Kenapa para penguasa dalam sistem Islam (Khilafah) terbebas dari konflik kepentingan? Karena mereka hanya menerapkan syariat Islam, tidak ada kebijakan yang dibuatnya atau diadopsinya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Semuanya harus sesuai aturan yang garis besarnya ada dalam al-Quran dan as-Sunah. Kemudian diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan dan lain-lain. Sementara rakyat muslim dan non muslim wajib taat. Karena itu perintah Allah bagi yang muslim dan untuk non muslim ketaatannya merupakan syarat jadi warga Khilafah. Di titik ini tidak ada yang dirugikan, pemerintah dan masyarakat sama-sama melaksanakan kewajiban dari Allah yang Maha Kuasa.
Meskipun demikian sistem yang baik ini dijalankan oleh manusia yang sifatnya bisa salah dan khilaf. Untuk itu rakyat memiliki hak syuro (musyawarah) dengan penguasa dalam hal-hal yang dibolehkan syara'. Dalam Khilafah ada yang namanya majelis umat, di mana wakil rakyat dari berbagai wilayah duduk bersama mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai syariat. Anggota majelis ini dipilih oleh masyarakat, mereka terdiri dari orang salih, faqih fiddin dan berani menegakkan kebenaran.
Selain itu, rakyat sendiri secara pribadi mempunyai kewajiban mengoreksi penguasa jika penguasa berbuat kezaliman. Aktivitas ini juga dilakukan para sahabat. Contohnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ada seorang wanita yang mengkritik kepala negara ini di hadapan umum. Sang khalifah tidak marah dan membenarkan kritikan wanita tersebut. Sungguh indah jika suasana amar makruf nahi mungkar ini senantiasa terwujud di tengah-tengah umat. Pemimpin dan rakyatnya saling berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Swt. Tidak ada yang dirugikan, semua tujuannya bagaimana kedudukan masing-masing diri di hadapan Allah. Sehingga tercipta hubungan yang saling mencintai antara rakyat dan pemimpinnya sebagaimana tergambar dalam hadis berikut:
"Dari Auf bin Malik ra (secara marfu'), sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka melaknat kalian...." (Hadis sahih riwayat Muslim).
Wallahu a'lam bish shawab