TEHERAN (Arrahmah.id) - Iran dan Oman telah meresmikan mekanisme baru yang mengatur navigasi di Selat Hormuz. Kesepakatan ini menegaskan posisi Iran bahwa jalur air strategis tersebut harus dikelola secara eksklusif oleh negara-negara kawasan, tanpa keterlibatan Amerika Serikat.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, mengumumkan pada Jumat (3/7/2026) bahwa perjanjian yang dicapai dengan Muscat berdasarkan Pasal Lima nota kesepahaman antara Iran dan AS kini telah memasuki tahap implementasi.
"Amerika Serikat tidak akan memiliki peran dalam mekanisme ini," tegas Ghalibaf. Ia menambahkan bahwa Teheran akan melakukan koordinasi implementasi kesepakatan tersebut dengan negara-negara Teluk lainnya yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz.
Selat Hormuz merupakan koridor maritim paling strategis di dunia, dengan sekitar seperlima dari perdagangan minyak global melintasinya. Kesepakatan ini menjadi langkah implementasi besar pertama dari nota kesepahaman antara Teheran dan Washington yang dicapai setelah melalui negosiasi panjang pasca-konflik.
Sesuai Pasal Lima nota kesepahaman tersebut, Iran berkomitmen untuk bekerja sama dengan Oman dan negara-negara pesisir Teluk lainnya guna menentukan masa depan administrasi navigasi dan layanan maritim di Selat Hormuz. Pengelolaan ini akan didasarkan pada hukum internasional dan kedaulatan negara-negara di sekitar jalur tersebut.
Di sisi lain, Ghalibaf menuding 'Israel' berupaya menggagalkan nota kesepahaman tersebut demi meruntuhkan kerangka gencatan senjata yang ada. Meski demikian, ia menegaskan keyakinannya bahwa kemampuan penangkalan (deterrence) Iran akan mampu mencegah pecahnya konflik baru. Pernyataan ini sejalan dengan peringatan dari Penjabat Menteri Pertahanan Iran, Brigadir Jenderal Majid Ebn al-Reza, yang menegaskan bahwa Iran akan merespons dengan cepat dan tegas setiap pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata.
Pengumuman ini muncul di tengah laporan The New York Times yang menyebut adanya kekhawatiran pejabat AS bahwa Israel sempat berupaya melakukan upaya pembunuhan terhadap Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi selama negosiasi sensitif antara Teheran dan Washington awal tahun ini.
Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Washington sempat meminta pemerintah negara-negara kawasan untuk memperingatkan Iran mengenai kemungkinan operasi 'Israel', karena khawatir serangan tersebut akan menghancurkan diplomasi dan menyulut kembali perang. Intelijen terkait ancaman ini bahkan sempat memaksa pesawat Ghalibaf melakukan pendaratan darurat di Mashhad saat kembali dari Islamabad, sebelum melanjutkan perjalanan ke Teheran melalui jalur darat. (zarahamala/arrahmah.id)