KABUL (Arrahmah.id) -- Hubungan antara otoritas Taliban atau Imarah Islam Afghanistan (IIA) dan Rusia semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, ditandai dengan kerja sama politik, ekonomi, dan keamanan yang terus berkembang. Kedekatan ini terlihat semakin jelas setelah Moskow menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui pemerintahan IIA pasca kembalinya kelompok tersebut berkuasa di Afghanistan pada 2021. Perkembangan tersebut menandai perubahan besar dalam hubungan kedua pihak yang pernah terlibat dalam konflik berdarah selama pendudukan Uni Soviet di Afghanistan pada dekade 1980-an.
Kedekatan terbaru itu kembali menjadi sorotan setelah Menteri Pertahanan IIA, Mullah Muhammad Yaqoob, melakukan kunjungan ke Moskow dan menyaksikan penandatanganan kerja sama militer-teknis antara Afghanistan dan Rusia. Menurut laporan Deutsche Welle (DW) (5/6/2026), kesepakatan tersebut berfokus pada perawatan dan modernisasi sistem persenjataan buatan Rusia yang telah dimiliki Afghanistan, termasuk helikopter dan pesawat militer.
Yaqoob menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukanlah aliansi militer baru, melainkan bentuk dukungan teknis yang dibutuhkan Afghanistan. Dalam pernyataannya yang dikutip DW, ia mengatakan, "Implementasi kesepakatan dengan Rusia akan segera dimulai," seraya menekankan bahwa perjanjian tersebut tidak ditujukan untuk mengancam negara lain.
Hubungan yang semakin hangat ini tidak terlepas dari kepentingan strategis kedua belah pihak. Bagi Rusia, Afghanistan memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tengah dan menghadapi ancaman kelompok militan seperti Islamic state Khurasan Provience (ISKP). Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Sergei Shoigu, menyatakan bahwa Moskow sedang membangun kemitraan penuh dengan pemerintahan IIA untuk mendukung keamanan dan pembangunan kawasan.
Dalam forum keamanan regional Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada Mei 2026, Shoigu mengatakan, "Kami secara konsisten membangun kemitraan penuh yang mencakup kontak politik, keamanan, perdagangan, ekonomi, budaya, dan kerja sama kemanusiaan." Pernyataan itu mencerminkan perubahan kebijakan Rusia yang kini melihat IIA sebagai mitra pragmatis dalam menghadapi tantangan keamanan regional.
Langkah Rusia mendekati IIA juga didorong faktor geopolitik. Setelah hubungan Moskow dengan negara-negara Barat memburuk akibat perang Ukraina, Kremlin berupaya memperluas jaringan mitra di Asia dan Timur Tengah. Dalam konteks tersebut, Afghanistan dipandang sebagai jalur penting bagi perdagangan regional, kerja sama energi, serta pengaruh politik Rusia di kawasan.
Di sisi lain, IIA membutuhkan dukungan internasional untuk mengurangi isolasi diplomatik yang mereka hadapi sejak kembali berkuasa. Pengakuan resmi Rusia pada 2025 menjadi kemenangan diplomatik penting bagi Kabul setelah bertahun-tahun berupaya memperoleh legitimasi internasional. Kementerian Luar Negeri Rusia saat itu menyatakan bahwa pengakuan tersebut diharapkan dapat mendorong kerja sama produktif di berbagai bidang antara kedua negara.
Meski demikian, kedekatan IIA dan Rusia tetap menuai perhatian dunia internasional. Banyak negara Barat masih menolak memberikan pengakuan resmi kepada IIA karena kekhawatiran terhadap kondisi hak asasi manusia, terutama pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan di Afghanistan. Namun bagi Moskow, stabilitas keamanan dan kepentingan strategis kawasan tampaknya menjadi pertimbangan utama dalam membangun hubungan yang lebih erat dengan Kabul. (hanoum/arrahmah.id)