WASHINGTON (Arrahmah.id) – Kunjungan Komandan Pasukan Marinir Amerika Serikat (AS) di Komando Pusat (CENTCOM), Letjen Joseph Clearfield, ke "Israel" dan Lebanon menandai dimulainya tahap implementasi kesepakatan kerangka (framework agreement) terkait penataan keamanan di Lebanon selatan.
Menurut laporan media "Israel" yang dikutip Al Jazeera, Washington tengah mendorong pelaksanaan rencana bertahap berupa penarikan terbatas pasukan "Israel" dari sejumlah wilayah di Lebanon selatan. Wilayah yang ditinggalkan nantinya akan diserahkan kepada Tentara Lebanon sebagai bagian dari proyek percontohan sebelum diperluas ke daerah lain.
Namun, "Israel" tetap mengaitkan setiap kemajuan proses penarikan pasukan dengan tuntutan agar persoalan persenjataan Hizbullah diselesaikan lebih dahulu di seluruh wilayah Lebanon.
Joseph Clearfield disebut sebagai pejabat militer AS yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan proyek percontohan tersebut. Tim yang dipimpinnya dijadwalkan tiba di kawasan pekan depan untuk menyelesaikan pengaturan teknis dan operasional penarikan pasukan "Israel" dari dua wilayah pertama yang akan diserahkan kepada Tentara Lebanon.
Menurut perkiraan pihak "Israel", proses penyerahan kendali kedua wilayah tersebut diperkirakan berlangsung antara satu hingga tiga pekan.
Kesepakatan kerangka yang ditandatangani Beirut dan Tel Aviv pada 26 Juni 2026 mengatur pembentukan "zona percontohan" sebagai tahap awal penarikan bertahap. Wilayah-wilayah itu akan diserahkan kepada Tentara Lebanon setelah dipastikan bebas dari kelompok bersenjata di luar kendali negara serta infrastruktur militernya telah dibongkar.
Meski demikian, kesepakatan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan lokasi wilayah yang dimaksud. Dalam klausulnya hanya disebutkan bahwa kedua pihak akan menyepakati dua zona awal, kemudian memperluasnya secara bertahap berdasarkan kesepakatan bersama.
Harian Haaretz, mengutip sumber militer, melaporkan bahwa pembahasan penarikan pasukan mencakup tiga desa di Lebanon selatan, yakni Frun, Al-Ghanduriyah, dan Zoutr Al-Gharbiyah. "Israel" disebut masih menempatkan pasukan di Frun dan Al-Ghanduriyah, sementara tidak memiliki kehadiran permanen di Zoutr Al-Gharbiyah.
Laporan itu juga menyebut militer "Israel" telah menyiapkan usulan mengenai dua wilayah berikutnya yang akan dimasukkan dalam tahap lanjutan penarikan. Usulan tersebut telah diajukan kepada Kepala Staf "Israel", Eyal Zamir, sebelum dibahas kabinet keamanan.
Di sisi lain, sumber-sumber "Israel" mengungkapkan bahwa kesepakatan tersebut juga mencakup pembentukan mekanisme koordinasi keamanan baru antara Tentara Lebanon dan militer "Israel" dalam rangka penerapan gencatan senjata.
Mekanisme itu disebut akan beroperasi melalui sebuah "ruang operasi virtual" dengan keterlibatan langsung Amerika Serikat. Selain memantau pelanggaran gencatan senjata, forum tersebut juga diklaim akan mengoordinasikan langkah-langkah operasional terkait pembongkaran kemampuan militer Hizbullah.
Washington diperkirakan memegang peran utama dalam pembentukan dan pengawasan mekanisme tersebut, termasuk menyetujui identitas para peserta yang terlibat guna mencegah kebocoran informasi intelijen.
Media "Israel" menyebut kegagalan mekanisme serupa yang dibentuk pada 2024 antara lain disebabkan oleh kebocoran informasi kepada Hizbullah, sehingga sistem baru dirancang dengan pengawasan yang lebih ketat.
(Samirmusa/arrahmah.id)