KUALA LUMPUR (Arrahmah.com) – Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers on the plight of the Rohingya Muslim Minority in Myanmar (KTM LB) di Kuala Lumpur, Malaysia (19/1/2017).menegaskan pentingnya pemerintah Myanmar untuk terus menghormati dan melindungi HAM bagi semua komunitas di Rakhine State.
“Hanya dengan mengambil langkah konstruktif dan inklusif, OKI dapat berkontribusi dalam membuat situasi di Rakhine State lebih baik,” demikian disampaikan Menlu RI, Retno Marsudi dalam pertemuan Extraordinary Meeting of the Council of Foreign Ministers on the plight of the Rohingya Muslim Minority in Myanmar (KTM LB) di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 19 Januari 2017, dikutip dari laman Kemlu.go.id.
Dalam pertemuan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan kembali keprihatinan Indonesia mengenai situasi keamanan dan kemanusiaan di Rakhine State sejak terjadinya konflik pada 9 Oktober 2016. Selain itu, Menlu RI juga menegaskan pentingnya Pemerintah Myanmar untuk terus menghormati dan melindungi HAM bagi semua komunitas di Rakhine State.
Menlu RI selanjutnya menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan Indonesia untuk membantu Myanmar. Secara khusus Menlu RI menyampaikan telah melakukan pertemuan terpisah dengan Aung San Suu Kyi, mantan Sekjen PBB Kofi Annan, Perdana Menteri serta Menlu Bangladesh, serta kunjungan ke camp pengungsi Rohingya di Cox Bazar, Bangladesh.
Indonesia juga telah berhasil mendorong Myanmar untuk mengadakan pertemuan Menlu ASEAN Retreat pada Desember 2016. Pertemuan tersebut berhasil mendorong Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN kepada seluruh komunitas di Rakhine State, membuka akses secara bertahap kepada media, dan kesediaan Myanmar untuk memberi perkembangan berkala mengenai situasi di Rakhine State kepada Menlu ASEAN.
Menlu RI juga menyampaikan bahwa setelah Pertemuan OKI di Kuala Lumpur, Menlu RI akan melakukan kunjungan ke Sittwe, Rakhine State. Kunjungan tersebut akan digunakan untuk menyerahkan 10 kontainer bantuan kemanusiaan Indonesia yang telah dilepas Presiden RI pada 29 Desember 2016. Selain itu, Menlu RI juga akan meresmikan 2 sekolah baru bantuan masyarakat Indonesia untuk dimanfaatkan oleh seluruh komunitas di Rakhine State.
Indonesia juga menegaskan akan meneruskan bantuan yang bersifat jangka menengah dan panjang, antara lain melalui pemberikan pengembangan kapasitas (capacity building), antara lain di bidang demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik (good governence) dan pelatihan bagi polisi Myanmar.
Indonesia juga akan mengirim tim interfaith dialogue untuk membantu membangun kepercayaan pada akar rumput antara komunitas Buddha dan Islam di Rakhine State.
“Indonesia telah memilih untuk mengambil langkah-langkah konstruktif dan inklusif untuk membantu Pemerintah Myanmar membuat situasi di Rakhine State lebih baik, termasuk bagi komunitas Muslim minoritas,” tegas Menlu RI.
Banyak negara OKI yang dalam pernyataannya selama Pertemuan menyampaikan apresiasi terhadap kepemimpinan dan langkah yang diambil Indonesia dalam membantu penyelesaian situasi di Rakhine State.
Lebih lanjut Menlu RI mengusulkan empat langkah kepada OKI untuk berkontribusi terhadap perbaikan situasi di Rakhine State, yaitu:
- Selain menyampaikan keprihatinan terhadap situasi di Rakhine State, OKI diharapkan dapat menawarkan bantuan guna mencegah situasi Rakhine State menjadi memburuk
- OKI diharapkan dapat meng-engaged Myanmar secara konstruktif\
- OKI diharapkan dapat bekerjsama dengan Organisasi kawasan seperti ASEAN dalam menangani berbagai aspek terkait isu Rakhine State. Dalam kaitan ini, Menlu telah sampaikan hasil dari Pertemuan Retreat Menlu ASEAN di Yangon tanggal 19 Desember 2016.
- Meminta agar OKI dapat menjadi mitra pembangunan ekonomi Myanmar, termasuk kemungkinan kerjasama dengan Islamic Development Bank.
Dalam pernyataannya Menlu RI kembali mengulang kesediaan Indonesia berperan sebagai “jembatan” bagi upaya untuk mencari solusi yang berkelanjutan, termasuk untuk menghilangkan penderitaan komunitas Muslim di Rakhine State.
Pertemuan luar biasa Para Menteri Luar Negeri OKI ini menyepakati dua dokumen, yaitu:
- Resolusi mengenai situasi kelompok minoritas Muslim Rohingya di Myanmar, yang antara lain meminta negara anggota OKI untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan meminta pemerintah Myanmar untuk membuka akses bagi pemberian bantuan kemanusiaan.
- Final Communique yang antara lain meminta Perwakilan OKI di New York, Jenewa dan Brussels secara periodik melakukan review terhadap perkembangan di Myanmar.
Pertemuan juga telah mengesahkan Kuala Lumpur Declaration on Palestine and the City of Al Quds Al Sharif. Dalam pertemuan seluruh anggota OKI juga memberikan dukungannya terhadap penyelenggaraan Middle East Peace Conference 15 Januari 2017 di Paris dalam rangka memobilisasi dukungan terhadap two-state solution terhadap konflik Palestina-Israel.
(azm/arrahmah.com)
