DAMASKUS (Arrahmah.id) – Suriah memasuki babak politik baru setelah Majelis Rakyat (Parlemen) Suriah menggelar sidang perdana pada Ahad (12/7/2026), yang menjadi sesi legislatif pertama sejak tumbangnya rezim Bashar al-Assad.
Sidang pembukaan tersebut dihadiri Presiden Suriah Ahmad Asy-Syaraa, Ketua Komite Tinggi Pemilihan Majelis Rakyat Muhammad Thaha Al-Ahmad, para anggota parlemen, serta sejumlah menteri, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Suriah (SANA) dan dikutip Al Jazeera.
Para anggota parlemen tiba di gedung sidang sejak sore hari untuk mengikuti pengambilan sumpah konstitusi dan pemilihan pimpinan parlemen sebelum memulai tugas legislasi dan pengawasan. Parlemen baru ini akan bertugas mengusulkan, mengesahkan, mengubah, maupun mencabut undang-undang pada masa transisi Suriah.
Menteri Luar Negeri Suriah, As'ad Asy-Syaibani, menyambut dimulainya kerja parlemen baru sebagai awal fase pembangunan institusi negara.
Melalui akun X miliknya, ia menyatakan bahwa dimulainya sidang pertama Majelis Rakyat menandai babak baru bagi Suriah dengan hadirnya lembaga-lembaga konstitusional yang aktif dan sinergi antarlembaga negara demi kepentingan rakyat.
Menurutnya, pembangunan Suriah baru hanya dapat terwujud melalui institusi yang kuat, supremasi hukum, serta tata kelola pemerintahan yang mampu menciptakan stabilitas dan mendorong pembangunan.
Tanpa Tepuk Tangan
Sidang perdana tersebut menjadi perbincangan luas di media sosial. Banyak warga Suriah menyoroti absennya pemandangan yang selama puluhan tahun identik dengan parlemen pada era Bashar al-Assad, yakni tepuk tangan berkepanjangan, sorakan, dan pidato-pidato yang memuja presiden.
Jurnalis Suriah Asia Hisyam menulis bahwa untuk pertama kalinya parlemen berlangsung tanpa tepuk tangan, tanpa penjilatan, dan tanpa pemborosan waktu dengan pidato-pidato berlebihan. Ia menyebutnya sebagai awal yang menjanjikan bagi Suriah baru.
Aktivis Joudi Al-Halabi juga menyebut bahwa untuk pertama kalinya dalam enam dekade tidak terdengar tepuk tangan di ruang sidang parlemen. Sementara aktivis Amal Katibah menegaskan bahwa Suriah yang diharapkan adalah Suriah tanpa sorakan, tanpa kultus individu, serta tanpa slogan-slogan kosong.
Komentar serupa juga disampaikan sejumlah aktivis lain yang menilai sidang berlangsung tanpa pidato panjang, tanpa syair pujian, dan tanpa slogan politik seperti yang lazim terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.
Dokter Omar Muhammad Al-Baghdadi bahkan menyoroti bagaimana Presiden Ahmad Asy-Syaraa selesai menyampaikan pidato lalu kembali ke tempat duduknya tanpa disambut tepuk tangan maupun yel-yel pemujaan.
Aktivis Bilal Al-Barini menilai suasana tersebut mencerminkan pergeseran budaya politik Suriah dari budaya loyalitas kepada individu menuju budaya partisipasi dan pertukaran gagasan.
Dinilai Kirim Pesan Politik Baru
Sejumlah pengamat media sosial juga menilai sidang perdana itu sarat dengan simbol politik baru. Di antaranya pembukaan pidato Presiden Ahmad Asy-Syaraa dengan basmalah, pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, pengambilan sumpah anggota parlemen secara bersama-sama, hingga berakhirnya pidato presiden tanpa tepuk tangan.
Menurut mereka, pemandangan tersebut menjadi kontras dibandingkan parlemen pada era Assad yang selama puluhan tahun identik dengan dominasi satu tokoh dan budaya pemujaan terhadap pemimpin.
Banyak warganet menilai sidang perdana ini memperlihatkan perubahan hubungan antara lembaga negara dan kepala negara. Fokus pidato presiden juga disebut lebih menekankan pentingnya negara, institusi, dan tanggung jawab bersama daripada pengagungan terhadap individu.
Pada 1 Juli 2026, Presiden Ahmad Asy-Syaraa mengeluarkan dekret yang menetapkan 207 anggota Majelis Rakyat dari total 210 kursi. Sebanyak 137 anggota terpilih melalui pemilihan tidak langsung, sementara 70 lainnya ditunjuk langsung oleh presiden sesuai kewenangannya dalam deklarasi konstitusi. Adapun tiga kursi dari Provinsi Suweida masih kosong karena pemilihan tidak dapat diselenggarakan di wilayah tersebut.
(Samirmusa/arrahmah.id)