KARNATAKA (Arrahmah.id) – Selama empat hari, sekitar 28 gadis Muslim berdiri memprotes di depan perguruan tinggi Pra-Universitas Junior di negara bagian Karnataka setelah mereka ditolak masuk karena mengenakan jilbab –sebuah masalah yang telah menyebar ke perguruan tinggi lain di negara bagian selatan.
Pada Senin pagi Farheen (nama diubah) dan teman-temannya diizinkan masuk ke kampus yang terletak di kota pesisir Kundapur di distrik Udupi, tetapi mereka terkejut setelah otoritas kampus tidak mengizinkan mereka duduk di kelas mereka masing-masing dengan siswa lainnya.
Pada hari yang sama, pejabat perguruan tinggi memasang pemberitahuan di luar gerbang yang menyatakan larangan jilbab di ruang kelas sebagai bagian dari kode seragam perguruan tinggi.
“Guru kami memberi tahu kami bahwa mereka tidak akan mengizinkan kami masuk ke ruang kelas atau mengajar kami tanpa perintah pemerintah”, Farheen, seorang siswa perdagangan, mengatakan kepada Al Jazeera.
Hal itu membuat Farheen dan teman-temannya “terluka dan terhina”.
Seorang pejabat dari departemen pendidikan mengunjungi gadis-gadis itu saat mereka duduk di ruang kelas yang terpisah. “Lepaskan hijabmu. Jika Anda berpegang pada ini, Anda akan kehilangan pendidikan Anda’, katanya kepada kami, ” kenang Farheen.
“Bagaimana adilnya kalau siswa lain diajari dan kita disuruh duduk sendiri-sendiri dan belajar sendiri hanya karena memakai jilbab,” kata teman Farheen yang juga tidak mau disebutkan namanya itu.
“Kami dulu duduk di kelas selama ini dengan hijab. Sekarang tiba-tiba, mereka memperlakukan kami seperti penjahat dan menahan kami di ruang kelas yang terpisah. Kami terluka.”
Keputusan perguruan tinggi Kundapur untuk memisahkan gadis-gadis Muslim, bagaimanapun, telah membuat marah mahasiswa dan aktivis yang menyebutnya sebagai bentuk “apartheid agama” dan “tak tersentuh”, mengacu pada praktik diskriminasi yang dilarang terhadap anggota kasta yang lebih rendah dalam masyarakat hierarki Hindu.
Front Kampus India (CFI), sebuah organisasi mahasiswa Muslim yang aktif di negara bagian India selatan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Ahad bahwa larangan jilbab adalah “konspirasi nasional terorganisir [yang] secara sistematis dieksekusi oleh sayap kanan Hindutva [Hindu] kelompok-kelompok yang tidak memanusiakan wanita Muslim”.
Kemarahan, protes
Pemandangan mahasiswa yang ditutup di luar gerbang oleh beberapa perguruan tinggi di negara bagian tersebut telah menyebabkan kemarahan yang meningkat di kalangan minoritas Muslim dan memicu protes sejak pekan lalu, dengan kelompok hak asasi menuduh bahwa tindakan tersebut melanggar hak mahasiswa Muslim untuk mempraktikkan agama mereka dan mengakses pendidikan.
Ketegangan meningkat setelah mahasiswa dan aktivis yang diduga didukung oleh kelompok nasionalis Hindu mulai mengenakan syal warna safron, menyerukan larangan jilbab di lembaga pendidikan di negara bagian itu – di mana Muslim membentuk 12 persen dari populasi.
Pada Selasa, mahasiswa dan aktivis sayap kanan Hindu terlihat berbaris ke kampus mengenakan syal dan sorban di banyak perguruan tinggi di seluruh negara bagian dan dalam beberapa kasus, bentrok dengan polisi.
Sebuah video viral yang menunjukkan seorang siswa berhijab dicemooh oleh sekelompok pria Hindu di distrik Mandya telah menyebabkan kemarahan online, dengan banyak yang memuji gadis itu karena keberaniannya dalam melawan gerombolan.
Ketua Menteri Karnataka Basavaraj Bommai dari Partai Bharatiya Janata (BJP) mengumumkan penutupan tiga hari lembaga pendidikan di seluruh negara bagian dan meminta ketenangan.
“Saya mengimbau kepada semua siswa, guru dan manajemen sekolah dan perguruan tinggi, serta masyarakat Karnataka, untuk menjaga perdamaian dan kerukunan,” kata Bomai dalam sebuah cuitan.
Pekan lalu, pemerintahnya mengeluarkan arahan bahwa semua institusi pendidikan harus mengikuti aturan berpakaian yang ditetapkan oleh manajemen.
Siddaramaiah, mantan menteri utama dan pemimpin oposisi utama di negara bagian itu, menyalahkan pemerintah karena “mencoba menciptakan ketidakharmonisan komunal di seluruh negara bagian atas nama hijab”.
Pemerintah “menolak pendidikan untuk gadis-gadis Muslim”, katanya.
Hak kebebasan beragama
Pada Rabu, pengadilan tinggi negara bagian yang mendengarkan petisi oleh gadis-gadis Muslim untuk mengizinkan penggunaan jilbab di lembaga pendidikan telah merujuk kasus ini ke panel hakim yang lebih besar.
Pengacara yang hadir untuk para gadis berargumen di depan pengadilan bahwa praktik jilbab dilindungi di bawah hak kebebasan beragama yang dijamin dalam konstitusi India dan bahwa negara tidak memiliki kekuatan untuk melarangnya.
Kaneez Fathima, anggota dewan legislatif negara bagian dari partai oposisi Kongres, yang memimpin demonstrasi di kota Kalburgi untuk mendukung anak perempuan mengatakan bahwa dia mengenakan jilbab dan melihatnya sebagai bagian penting dari kehidupan seorang wanita Muslim.
“Kami telah mengenakan jilbab selama bertahun-tahun tanpa masalah, tetapi sekarang, masalah ini tiba-tiba diangkat oleh kelompok BJP dan Hindutva untuk meningkatkan ketegangan komunal”, katanya kepada Al Jazeera, merujuk pada kelompok sayap kanan Hindu.
Kontroversi jilbab pertama dimulai sebulan yang lalu ketika sekelompok enam mahasiswa Muslim di sebuah perguruan tinggi wanita yang dikelola pemerintah di distrik Udupi ditolak masuk ke ruang kelas mereka karena pemerintah menuduh mereka melanggar aturan dengan mengenakan jilbab.
Namun, gadis-gadis itu menentang tekanan itu bahkan ketika mereka dipaksa untuk duduk di luar kelas di tangga. (haninmazaya/arrahmah.id)
