JAKARTA (Arrahmah.id) – Tiga warga negara mengajukan permohonan uji materiil terhadap aturan mengenai hak pensiun Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Mereka menilai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 belum memberikan kejelasan mengenai kriteria pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden secara hormat maupun tidak dengan hormat.
Ketiga pemohon tersebut adalah Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.
Permohonan pengujian materiil itu telah resmi teregistrasi di MK dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin (16/11/2026).
Adapun pasal yang diuji merupakan bagian dari UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden.
Pasal 6 ayat (1) UU tersebut berbunyi:
"Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun."
Sementara itu, bagian penjelasan pasal menyebutkan bahwa setiap pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai pemberhentian dengan hormat, kecuali Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.
Pemohon Nilai Norma Bertentangan dengan UUD 1945
Dalam pokok permohonannya, para pemohon menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Menurut para pemohon, Pasal 6 ayat (1) tidak memberikan klasifikasi yang jelas mengenai syarat dan kualifikasi yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden secara tidak dengan hormat.
Mereka menilai ketentuan tersebut justru menyerahkan penafsiran mengenai kondisi pemberhentian tidak dengan hormat sepenuhnya kepada MPR.
"Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat," demikian dikutip dari dokumen permohonan, Selasa (17/11/2026).
Para pemohon berpendapat bahwa tidak adanya kualifikasi, parameter, dan syarat objektif mengenai pemberhentian tidak dengan hormat menimbulkan kekosongan hukum.
Kondisi tersebut dinilai dapat memicu ketidakpastian konstitusional karena penentuan status pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden sepenuhnya bergantung pada diskresi politik MPR.
Singgung Wacana Pemakzulan Gibran
Dalam permohonannya, para pemohon juga menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini, termasuk wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat bergulir di DPR.
Gibran belakangan menyatakan berhenti sehingga proses di parlemen tidak dilanjutkan.
Para pemohon kemudian mempertanyakan bagaimana status pemberhentian seorang Presiden atau Wakil Presiden apabila proses pemakzulan benar-benar dilaksanakan.
Mereka mempertanyakan apakah pemberhentian tersebut akan dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat.
Jika dikategorikan sebagai pemberhentian dengan hormat, menurut pemohon, diperlukan instrumen dan alat ukur objektif yang jelas. Sebaliknya, apabila dikategorikan sebagai pemberhentian tidak dengan hormat, harus ada parameter yuridis yang menjadi landasannya.
"Apakah terdapat undang-undang khusus yang mengatur kualifikasi rinci mengenai batasan pelanggaran tersebut? Realitasnya, jawaban atas seluruh pertanyaan krusial tersebut menemui jalan buntu karena norma a quo tidak menyediakan instrumen hukumnya, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada diskresi politik Majelis Permusyawaratan Rakyat," tulis para pemohon.
Dinilai Berpotensi Memunculkan Subjektivitas Politik
Lebih lanjut, para pemohon menilai penyerahan penentuan status pemberhentian mantan Presiden atau Wakil Presiden kepada diskresi politik tanpa parameter objektif bertentangan dengan prinsip negara hukum.
Mereka khawatir mekanisme penegakan konstitusi justru bergeser dari proses hukum yang objektif dan terukur menjadi kompromi politik yang rentan terhadap kepentingan kekuasaan.
"Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas," tulis para pemohon.
Minta MK Tetapkan Kriteria Pemberhentian
Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Sebagai alternatif, mereka meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan memberikan batasan yang jelas mengenai kategori pemberhentian dengan hormat dan tidak dengan hormat.
Adapun kategori pemberhentian dengan hormat yang diminta para pemohon meliputi:
- Meninggal dunia.
- Mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Diberhentikan akibat perampingan atau alasan nonpelanggaran lainnya.
Sementara itu, kategori pemberhentian tidak dengan hormat yang mereka usulkan meliputi:
- Dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan, dengan ancaman pidana minimal dua tahun.
- Melanggar sumpah atau janji jabatan.
- Melakukan perbuatan tercela.
Melalui permohonan tersebut, para pemohon berharap terdapat kepastian hukum mengenai hak pensiun bagi mantan Presiden dan Wakil Presiden sekaligus kejelasan mengenai konsekuensi hukum dari setiap jenis pemberhentian.
Permohonan ini selanjutnya akan diproses sesuai dengan mekanisme persidangan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.
(ameera/arrahmah.id)
