WASHINGTON (Arrahmah.id) -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mendesak agar Suriah mengambil peran utama dalam menghadapi milisi Syiah Hizbullah di Lebanon, alih-alih membiarkan 'Israel' terus terlibat dalam perang berkepanjangan melawan kelompok tersebut. Pernyataan itu disampaikan Trump di tengah meningkatnya perbedaan pandangan antara Washington dan Tel Aviv mengenai cara mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan di kawasan perbatasan Lebanon-Israel.
Dalam pertemuan dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, seperti dilansit The Jerusalem Post (16/6/2026), Trump menilai Suriah yang kini dipimpin pemerintahan baru pasca-runtuhnya rezim Bashar al-Assad memiliki peluang lebih besar untuk menekan pengaruh Hizbullah di Lebanon melalui kerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara kawasan. Ia juga mengkritik operasi militer 'Israel' yang dinilai terlalu lama dan menimbulkan korban besar di Lebanon.
“Menurut saya, Suriah akan melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam menangani Hizbullah. Jika 'Israel' tidak bisa menyelesaikannya, biarkan Suriah yang melakukannya,” kata Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Trump menyatakan bahwa perang 'Israel' melawan Hizbullah telah berlangsung terlalu lama dan belum menghasilkan penyelesaian yang jelas. Ia menilai pendekatan yang lebih terukur melalui pemerintah Suriah dapat membantu menciptakan stabilitas di Lebanon tanpa harus memperluas konflik regional. Pernyataan tersebut merupakan kritik paling terbuka yang pernah disampaikan Trump terhadap strategi militer 'Israel' sejak konflik Lebanon kembali memanas awal tahun ini.
Menurut sejumlah laporan media Amerika dan Timur Tengah, Trump sebelumnya juga telah menyampaikan gagasan serupa dalam pembicaraan dengan para pemimpin kawasan. Ia berpendapat bahwa pemerintahan baru Suriah dapat berperan dalam membatasi aktivitas Hizbullah di Lebanon melalui operasi yang lebih terarah dan dukungan internasional, termasuk dari Amerika Serikat.
Pernyataan Trump muncul ketika hubungan antara Washington dan Tel Aviv menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Pemerintah 'Israel' di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tetap mempertahankan operasi militernya di Lebanon dan menolak berbagai usulan yang dianggap dapat membatasi kebebasan 'Israel' untuk menyerang Hizbullah. Sejumlah pejabat 'Israel' menegaskan bahwa keberadaan kelompok tersebut masih menjadi ancaman langsung bagi keamanan nasional 'Israel'.
Di sisi lain, pemerintahan Suriah yang baru berupaya memperkuat kontrol negara di wilayah perbatasan dan membangun kembali hubungan dengan negara-negara Barat. Washington dalam beberapa bulan terakhir telah melonggarkan sejumlah sanksi terhadap Damaskus sebagai bagian dari dukungan terhadap proses transisi politik dan pemulihan ekonomi Suriah.
Meski demikian, belum ada indikasi bahwa pemerintah Israel akan menerima usulan tersebut. Para pejabat 'Israel' berulang kali menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan operasi terhadap Hizbullah selama kelompok itu masih memiliki kemampuan militer yang dianggap mengancam wilayah 'Israel'. Dengan perbedaan pandangan yang semakin terlihat antara Washington dan Tel Aviv, masa depan konflik Lebanon diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam diplomasi Timur Tengah beberapa bulan mendatang. (hanoum/arrahmah.id)