JAKARTA (Arrahmah.id) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, geleng-geleng kepala saat mengetahui mahalnya ongkos politik calon anggota legislatif (caleg) di DKI Jakarta yang disebut mencapai RP 40 miliar.
“Membaca pernyataan salah seorang petinggi partai yang mengatakan biaya atau ongkos untuk bisa duduk menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Jakarta sangat mahal yaitu sebesar Rp 40 miliar. Hal ini tentu saja membuat kita geleng-geleng kepala,” ujar Anwar Abbas pada Senin (14/8/2023).
Besarnya ongkos caleg di DKI Jakarta diungkapkan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat memberikan sambutan pidato kebangsaan di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, pada Jumat (11/8).
“Bahkan kata yang bersangkutan (Cak Imin), jika sang calon hanya memiliki modal Rp 20 miliar hingga Rp 25 miliar maka besar kemungkinan mereka tidak akan pernah bisa melaju ke Senayan,” tutur Anwar.
Oleh karena itu, Anwar menilai politik uang dalam Pemilu sudah menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dihindari. Sebab, tanpa adanya uang dari calon legislatif, maka masyarakat enggan untuk memilihnya.
“Apalagi sesuatu yang akan diberikan kepada para pemilih itu sekarang menurut politisi tersebut tidak cukup hanya berupa kaos dan atau kerudung saja tetapi kulkas,” paparnya.
Atas dasar itu, Anwar menyimpulkan hanya orang kaya atau yang dibiayai orang kaya saja yang bisa berkuasa dan memenangkan Pemilu.
“Jadi dengan demikian dapat disimpulkan hanya orang kaya atau orang yang dibiayai oleh orang kaya sajalah yang bisa berkuasa dan bisa menang dalam Pemilu,” tegasnya.
Dia menyesalkan adanya politik uang dalam Pemilu, karena masyarakat tidak mungkin mau menaruh harapannya kepada orang yang hanya sibuk berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan kembali pundi-pundi rupiah yang telah ia gelontorkan saat kampanye.
“Sehingga akibatnya dunia politik kita sudah bagaikan sebuah pasar di mana para pelaku yang ada sibuk bertransaksi untuk kepentingan dirinya dan kelompok serta partainya,” jelas Anwar.
Bahkan, lanjut dia, bisa dilihat bahwa mereka tidak segan-segan melakukan apapun, termasuk mewarnai ayat dan pasal dalam pembahasan sebuah rancangan Undang-Undant (UU) yang kemudian disahkan menjadi UU.
Menurut Anwar, UU tersebut pun sangat-sangat merugikan rakyat dan juga sangat bertentangan dengan jiwa dan semangat dari UUD 1945.
“Hal ini bisa terjadi karena yang penting bagi mereka bukanlah bagaimana mereka bisa memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat serta patuh kepada konstitusi tapi adalah bagaimana caranya supaya modal yang sudah mereka tanam bisa kembali dan keuntungan yang mereka inginkan bisa mereka dapatkan,” ungkapnya.
Jika dalam Pemilu yang akan datang hal serupa masih saja terus terjadi, maka menurut Anwar Abbas, sangat tipis sekali harapan rakyat, terutama nasib mereka-mereka yang ada di lapis bawah akan bisa berubah.
“Untuk itu kita harus bisa mengusahkan secara bersama-sama bagaimana caranya agar Pemilu 2024 yang akan datang benar-benar bisa dilaksanakan dengan biaya atau ongkos yang semurah-murahnya,” ucap Anwar
Ia menilai hanya dengan itulah masyarakat akan bisa mendapatkan anggota DPR yang benar-benar mampu mencerminkan dirinya sebagai wakil rakyat.
“Ini penting karena dengan hal seperti itulah kita akan bisa berharap di negeri ini akan dapat tercipta sebuah perubahan yang benar-benar berarti dan bermakna, di mana rakyatnya akan bisa hidup dengan aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Semoga,” pungkasnya. (rafa/arrahmah.id)
