YERUSALEM (Arrahmah.id) – Pemerintahan ‘Israel’ sedang mempersiapkan kemungkinan bahwa Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Galant, dan Kepala Staf Angkatan Darat Herzi Halevy, atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Jalur Gaza.
Surat perintah penangkapan tersebut, jika dikeluarkan, datang dalam konteks tuntutan hukum yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap ‘Israel’. Oleh karena itu, Tel Aviv sedang mempersiapkan, selain upaya diplomatik dan tekanannya terhadap pemerintah Amerika, untuk menggunakan hak vetonya terhadap langkah ini, dan mencari bantuan tim pengacara untuk membatalkan perintah penangkapan di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional.
BacaJuga
Para pemimpin ‘Israel’ harus menghadapi proses hukum sambil mengajukan tuntutan balik untuk membatalkan perintah penangkapan, hadir di hadapan pengadilan di Den Haag, dan harus menghindari perjalanan ke luar negeri karena takut ditangkap dan diekstradisi ke pengadilan berdasarkan Piagam Roma, selain berhenti mengunjungi negara-negara anggota pengadilan.
Dampak nyata
Koresponden urusan peradilan Channel 12 Israel, Yuval Brummer, menyajikan skenario tindakan yang harus diambil para pemimpin ‘Israel’ jika surat perintah penangkapan dikeluarkan terhadap mereka, dan membahas dampaknya terhadap ‘Israel’ secara diplomatis dan global, dan bahkan terhadap perilaku perang di Gaza.
Jurnalis ‘Israel’ tersebut menjelaskan bahwa pemberlakuan surat perintah penangkapan internasional terhadap para pemimpin ‘Israel’ akan menjadi peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan sangat mempengaruhi kemampuan ‘Israel’ untuk melanjutkan agresi di Gaza.
Selain itu, Brummer mengatakan bahwa tindakan seperti itu dapat sangat merusak kedudukan ‘Israel’ di dunia internasional, dan semakin memperburuk hubungan antara ‘Israel’ dan Amerika Serikat, hingga menyebabkan krisis diplomatik yang luar biasa.
Dia menambahkan, asumsi bahwa Washington terlibat, atau setidaknya tidak menentang langkah dramatis pengadilan di Den Haag menimbulkan pertanyaan sulit tentang masa depan aliansi strategis dan vital ‘Israel’ dengan pemerintahan Presiden Joe Biden.
Brumer percaya bahwa, meskipun upaya diplomatik dan hukum yang intens sedang dilakukan oleh ‘Israel’, jika surat perintah penangkapan benar-benar dilaksanakan, para pejabat senior akan terpaksa mempertimbangkan untuk meninggalkan perbatasan, karena takut ditangkap dan diadili atas kejahatan perang.
Tsunami yang dahsyat
Pembacaan yang sama juga ditinjau oleh analis urusan peradilan di surat kabar Yedioth Ahronoth, Tova Tsimoki, yang menjelaskan bahwa Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok bukan anggota pengadilan, sehingga tersangka dapat pergi ke sana tanpa rasa takut, tidak seperti kebanyakan negara Eropa di mana mereka adalah anggota pengadilan.
“Akan sangat sulit bagi para pemimpin ‘Israel’ untuk melakukan perjalanan dan mencapai lokasi tersebut, karena dapat diasumsikan bahwa negara-negara Eropa mungkin akan mencoba menangkap mereka dan menyerahkan mereka ke pengadilan internasional,” kata Tsimoki.
Dia memperkirakan bahwa jika surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan, hal ini akan seperti “tsunami yang akan menyapu bersih segalanya,” dan akan merusak kesempatan untuk memulangkan orang-orang yang diculik, menutup proses normalisasi dengan Arab Saudi, dan mengarah pada penghentian segera pembayaran ‘Israel’ kepada Otoritas Palestina.
Tsimoki menambahkan, bahwa Presiden Biden adalah satu-satunya yang dapat menghentikan hal ini. Namun untuk saat ini, Biden menahan diri untuk mengambil tindakan.
Dari sudut pandang prosedural, Tsimoki mengatakan bahwa jaksa penuntut Karim Khan sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa 7 Oktober, dan menegaskan bahwa dia mengunjungi ‘Israel’ dan penyeberangan Rafah, namun dia berada di bawah tekanan kuat untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan ini, “kemungkinan untuk mencegah operasi militer Israel di Rafah.” katanya.
Khan tidak akan puas hanya dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pejabat ‘Israel’, namun sebagai imbalannya, dia akan mengambil langkah yang sama terhadap para pemimpin Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), menurut analis urusan peradilan.
Piagam Roma
Pengacara Durgham Saif, profesor hukum internasional dan dosen di Universitas Al-Quds Abu Dis, meninjau langkah-langkah yang harus diambil ‘Israel’ jika surat perintah penangkapan internasional dikeluarkan terhadap para pemimpin politik dan militernya, dengan mengatakan, “Tel Aviv akan mempersiapkan tim-tim pengacara untuk menanggapi perintah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Kriminal Internasional”.
Setiap negara yang telah menandatangani Piagam Roma (Statuta Roma) akan diwajibkan untuk menerapkan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpin ‘Israel’ terkait, jika mereka ditemukan di wilayahnya dan di bawah kedaulatannya, atau jika mereka berada di dalam pesawat yang terbang di wilayah udaranya, mereka akan dipaksa mendarat untuk menangkap mereka dan menyerahkan mereka ke pengadilan di Den Haag, menurut Saif, yang mengharapkan Tel Aviv untuk bertindak dengan sangat hati-hati, dan agar para pemimpinnya menahan diri untuk tidak bepergian ke luar negeri.
Guru besar hukum internasional ini menyatakan bahwa surat perintah penangkapan bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah awal penting dari sebuah prosedur hukum yang diatur dalam Statuta Roma, yang terutama berkisar pada 4 kejahatan internasional, yaitu kejahatan perang, kejahatan agresi, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan ini adalah tuduhan yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Kriminal Internasional berdasarkan Gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan terhadap ‘Israel’ atas agresinya di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)
