JAKARTA (Arrahmah.id) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hukum, Dr. Wahiduddin Adams, menyoroti besarnya dukungan finansial yang disebut mengalir kepada kelompok pendukung LGBTQ.
Menurutnya, kekuatan pendanaan kelompok tersebut tidak hanya besar, tetapi juga terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas.
Hal itu disampaikan Wahiduddin dalam forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ yang diselenggarakan Kementerian Agama (Kemenag) RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Dalam pemaparannya, Wahiduddin mengoreksi pernyataan Wakil Menteri Agama yang menyebut kelompok teroris, narkoba, dan LGBT memiliki kekuatan pendanaan yang besar. Ia menilai, kekuatan finansial kelompok pendukung LGBTQ bahkan jauh melampaui kategori kuat.
"Tadi saya terusik pertanyaan pernyataan dari Pak Wamenag tadi bahwa teroris, narkoba, LGBT ini kuat dananya, Pak. Enggak benar, Pak. Lebih kuat sekali, ternyata. Bukan hanya kuat, tapi lebih kuat dan dahsyat. Jadi kalau Bapak tadi bilang kuat, enggak benar. Dahsyat, Pak," ujar Wahiduddin.
Ia mengatakan, besarnya kekuatan finansial dan tekanan dari jaringan kelompok tersebut pernah terlihat dalam proses legislasi nasional, khususnya ketika pembahasan materi hukum yang berkaitan dengan kesusilaan.
Menurut Wahiduddin, kelompok tersebut menunjukkan penolakan yang kuat ketika menghadapi upaya pembentukan regulasi yang dinilai tidak sejalan dengan pandangan mereka.
Ia kemudian menyinggung pengalaman saat pengujian materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, khususnya Pasal 284 tentang perzinaan.
Wahiduddin menyebut Jusuf Kalla (JK) pernah menguraikan besarnya kekuatan kelompok tersebut dalam proses legislasi. Saat itu, kelompok yang menolak perubahan aturan tersebut dinilai memiliki daya tekan yang besar terhadap proses pembahasan revisi KUHP.
"Mereka beranggapan lebih baik mewarisi hukum kolonial daripada berubah lebih Pancasilais. Nah, oleh sebab itu, betul, Pak. Jadi tidak hanya kuat, sangat kuat, Pak," katanya.
MUI Dorong Regulasi Setingkat Undang-Undang
Lebih lanjut, Wahiduddin menekankan perlunya instrumen hukum yang kuat dalam bentuk undang-undang untuk mengatur upaya pencegahan penyebaran budaya LGBTQ.
Menurutnya, Indonesia membutuhkan landasan hukum yang memiliki kepastian dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Ia menjelaskan, organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan MUI telah memiliki fatwa maupun pandangan keagamaan terkait persoalan tersebut.
Namun, menurut Wahiduddin, pandangan keagamaan itu perlu diperkuat melalui instrumen hukum formal agar pelaksanaannya memiliki landasan yang jelas.
Ia menilai, tanpa pengaturan yang tegas di tingkat undang-undang, penerapan kebijakan berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran. Kondisi tersebut, menurutnya, pernah terjadi dalam penerapan sejumlah peraturan daerah (Perda).
Karena itu, penyusunan naskah akademik oleh Kementerian Agama dinilai menjadi salah satu langkah untuk merumuskan landasan regulasi yang lebih jelas.
Berharap Dibahas di Badan Legislasi DPR
Wahiduddin berharap draf naskah akademik mengenai pencegahan penyebaran budaya LGBTQ dapat segera dikawal hingga memasuki proses pembahasan legislasi di DPR RI melalui Badan Legislasi (Baleg).
Menurutnya, kebutuhan terhadap regulasi tersebut berkaitan dengan perkembangan pengaruh budaya global serta dukungan sumber daya yang, berdasarkan penilaiannya, dimiliki jaringan kelompok pendukung LGBTQ di tingkat nasional maupun internasional.
Ia menilai, keberadaan regulasi formal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan pencegahan.
Melalui forum tersebut, MUI menyampaikan harapan agar penyusunan naskah akademik tidak berhenti pada tahap perumusan, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi pembahasan regulasi di tingkat nasional.
(ameera/arrahmah.id)
