GAZA (Arrahmah.id) - Dalam sebuah langkah yang dinilai sebagai perubahan fundamental dalam administrasi Jalur Gaza, Hamas secara resmi mengumumkan pembubaran Komite Darurat Pemerintah dan mengalihkan tugas-tugas administratif kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza yang berada di bawah naungan Dewan Perdamaian (Board of Peace). Keputusan ini diambil di tengah berlangsungnya negosiasi di Kairo terkait usulan amandemen kesepakatan gencatan senjata.
Para pengamat menilai langkah ini menandai berakhirnya dua dekade kekuasaan langsung Hamas di Gaza. Pakar konflik internasional, Dr. Ibrahim Freihat, menjelaskan bahwa kebijakan ini merepresentasikan transisi dari tata kelola pemerintahan menuju pengelolaan pengaruh. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa langkah ini tidak berarti berakhirnya peran politik Hamas, melainkan sebuah strategi untuk memisahkan fungsi administratif dari urusan militer.
Terdapat empat isu krusial yang diprediksi akan mendominasi debat masa depan: berakhirnya administrasi langsung, risiko kekosongan keamanan dan administratif, tantangan proses rekonstruksi, serta arah masa depan politik wilayah tersebut.
Hingga saat ini, krisis kemanusiaan di Gaza belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan. Laporan menunjukkan bahwa militer 'Israel' masih menguasai sekitar 70% wilayah Gaza dan terus melanjutkan operasi militer. Israel secara konsisten menuntut pelucutan senjata penuh sebagai prasyarat bagi setiap kemajuan politik.
Di sisi lain, Hamas menolak keras penggabungan berkas senjata dengan isu kemanusiaan. Sebagai solusinya, gerakan tersebut mengusulkan agar senjata berat didata dan diserahkan kepada otoritas Palestina di bawah protokol yang ditetapkan oleh Komite Nasional. Usulan ini dikabarkan telah mendapat kesepahaman di antara faksi-faksi Palestina yang berpartisipasi dalam pembicaraan di Kairo.
Rencana pembentukan "Zona Kemanusiaan" di Rafah, yang akan dikelola oleh Komite Nasional di bawah perlindungan pasukan internasional, menuai kritik tajam. Pengamat politik, Ahmad Al-Tanani, memperingatkan bahwa proyek ini berisiko menjadi skema pembagian wilayah (partition) Gaza dan memfasilitasi rencana perpindahan paksa warga Palestina ke arah Sinai. Hamas menolak skema ini dan menuntut agar Komite Nasional memikul tanggung jawab atas seluruh wilayah Gaza tanpa pemisahan administratif.
Direktur Pusat Penelitian Kebijakan Masarat, Hani Al-Masri, menyoroti bahwa situasi regional saat ini tidak mendukung kemajuan perdamaian, terutama karena fokus AS yang terbagi pada krisis di Iran dan Lebanon. Al-Masri juga memperingatkan bahwa pemilu 'Israel' mendatang pada Oktober mendatang berpotensi memicu eskalasi baru karena pemerintah Israel kemungkinan besar akan memanfaatkan isu Gaza untuk kepentingan politik domestik.
Para ahli secara kolektif mendesak agar prioritas utama segera diberikan pada bantuan kemanusiaan tanpa dikaitkan dengan negosiasi politik yang berlarut-larut. Mereka memperingatkan agar masa transisi di Gaza tidak berubah menjadi kondisi permanen yang merusak, seperti yang terjadi di kamp pengungsi Nahr al-Bared di Lebanon, di mana proses rekonstruksi tertunda selama lebih dari 15 tahun. (zarahamala/arrahmah.id)