Memuat...

Massa Uighur Gelar Aksi di Kedutaan Cina, Tuntut Penutupan Kamp Xinjiang

Hanoum
Jumat, 10 Juli 2026 / 25 Muharam 1448 04:13
Massa Uighur Gelar Aksi di Kedutaan Cina, Tuntut Penutupan Kamp Xinjiang
Para pengunjuk rasa memegang plakat (dengan foto orang-orang yang ditahan dari kamp) selama demonstrasi di luar Kedutaan Besar Cina di London. [Foto: X]

LONDON (Arrahmah.id) -- Ratusan warga Uighur bersama para pendukung hak asasi manusia menggelar demonstrasi di depan Kedutaan Besar Cina di London, Inggris, pada Ahad (5/7/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut pemerintah Cina menutup kamp-kamp interniran di wilayah Xinjiang, membebaskan warga Uighur dan kelompok minoritas Muslim lainnya yang ditahan, serta menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan praktik keagamaan.

Dilansir Reuters (5/7), para demonstran berkumpul di depan kompleks diplomatik Cina dengan damai sambil mengangkat spanduk dan poster berisi foto-foto kerabat yang menurut mereka hilang atau ditahan di Xinjiang.

Mereka menilai kebijakan Beijing terhadap masyarakat Uighur dan minoritas Muslim lainnya telah membatasi hak-hak dasar, termasuk kebebasan beragama, budaya, dan identitas etnis.

Aksi tersebut bertepatan dengan meningkatnya kampanye internasional yang menyoroti kebijakan terbaru Cina terkait persatuan etnis dan tata kelola wilayah Xinjiang.

Dalam orasinya, Presiden World Uyghur Congress, Turgunjan Alawdun, menegaskan bahwa komunitas Uighur di berbagai negara akan terus memperjuangkan nasib keluarga mereka yang masih berada di Xinjiang.

"Kami meminta pemerintah Cina menghormati hak dasar masyarakat Uighur untuk menjalankan agama mereka, membebaskan mereka yang ditahan tanpa proses hukum yang jelas, dan mengakhiri kebijakan yang memisahkan keluarga-keluarga kami," kata Alawdun.

Aksi di London merupakan bagian dari kampanye global yang digelar kelompok-kelompok Uighur di berbagai negara. Mereka menentang sejumlah kebijakan Beijing yang menurut mereka semakin memperkuat kontrol negara terhadap identitas etnis dan agama di Xinjiang.

Dalam beberapa pekan terakhir, organisasi-organisasi Uighur juga menyampaikan kekhawatiran terhadap penerapan Undang-Undang Persatuan Etnis Cina yang dinilai berpotensi memperluas program asimilasi budaya terhadap kelompok minoritas.

Pemerintah Cina selama ini membantah tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang. Beijing menyatakan fasilitas yang pernah dibangun di wilayah tersebut merupakan pusat pelatihan keterampilan dan program deradikalisasi untuk menangani ekstremisme serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, sejumlah negara Barat, kelompok HAM internasional, dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menyerukan transparansi lebih besar terkait kondisi di wilayah tersebut.

Demonstrasi di London kembali menunjukkan bahwa isu Uighur tetap menjadi salah satu persoalan hak asasi manusia yang mendapat perhatian internasional.

Para peserta aksi mendesak komunitas global untuk terus memberikan tekanan diplomatik kepada Beijing agar memberikan akses independen ke Xinjiang dan memastikan pembebasan warga yang disebut masih ditahan di kamp-kamp interniran. (hanoum/arrahmah.id)