WASHINGTON (Arrahmah.com) – Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan Rabu (31/3/2021) bahwa kendali “Israel” atas Tepi Barat memang “pendudukan,” mengklarifikasi pendiriannya setelah rilis laporan yang tampaknya meremehkan istilah tersebut.
Laporan tahunan Departemen Luar Negeri tentang hak asasi manusia “memang menggunakan istilah ‘pendudukan’ dalam konteks status Tepi Barat saat ini,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price kepada wartawan.
“Ini telah menjadi posisi lama pemerintahan kedua partai sebelumnya selama beberapa dekade,” katanya.
Tetapi di bawah Trump yang sangat pro-“Israel”, laporan tahunan hak asasi manusia mengganti nama bagian tentang “”Israel” dan Wilayah Pendudukan” menjadi “”Israel”, Tepi Barat, dan Gaza.”
Laporan pertama yang dikeluarkan di bawah Biden, yang dirilis Selasa (30/3), menyimpan rumusan yang sama tetapi menyatakan bahwa bahasa itu tidak dimaksudkan untuk menyampaikan posisi apa pun.
Pejabat tinggi Departemen Luar Negeri bidang hak asasi manusia, Lisa Peterson, mengatakan bahwa laporan tersebut umumnya menggunakan nama geografis dan bahwa “”Israel”, Tepi Barat, dan Gaza” lebih mudah dan jelas bagi pembaca.
Menteri Luar Negeri Trump, Mike Pompeo, melanggar preseden dengan mengunjungi pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan mengatakan dia tidak setuju dengan konsensus internasional yang luas bahwa konstruksi semacam itu ilegal, dengan Trump memberi isyarat bahwa “Israel” harus bebas untuk mencaplok tanah Palestina.
Trump juga mengakui Yerusalem sebagai ibu kota “Israel” serta pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh “Israel” dari Suriah.
“Israel” menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005 tetapi mempertahankan kendali atas wilayah udara dan perbatasan wilayah yang dikuasai Hamas yang padat.
Menteri Luar Negeri Antony Blinken telah mengindikasikan Amerika Serikat tidak akan membalikkan keputusan Trump tentang Yerusalem tetapi mengklaim juga akan berbuat lebih banyak untuk bekerja menuju negara Palestina yang merdeka. (Althaf/arrahmah.com)
