TEL AVIV (Arrahmah.id) - Jumlah warga 'Israel' yang meninggalkan negaranya dan tidak kembali dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Fenomena tersebut terjadi di tengah konflik yang meluas dan berbagai persoalan politik, ekonomi, serta sosial di 'Israel'.
Menurut surat kabar 'Israel', Maariv, laporan Pusat Riset dan Informasi Knesset menunjukkan jumlah warga 'Israel' yang kembali ke negaranya mengalami penurunan hingga 53 persen dalam beberapa tahun terakhir.
Laporan tersebut mencatat ratusan ribu warga 'Israel' meninggalkan negara itu dan tidak kembali. Penurunan jumlah warga yang kembali mulai terlihat pada 2023, setelah sebelumnya terus menurun dalam periode 2021-2024.
Jumlah warga yang kembali ke 'Israel' turun dari sekitar 8.000 orang pada 2020 menjadi sekitar 3.800 orang pada 2024, atau berkurang 53 persen. Angka tersebut menjadi yang terendah dalam beberapa tahun terakhir, dengan tren penurunan semakin terlihat sejak 2023.
Menurut laporan tersebut, sejak 2022 'Israel' mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah warga yang meninggalkan negara itu secara permanen.
Saldo migrasi 'Israel' menjadi negatif selama periode 2022-2024, dengan pengurangan bersih sekitar 140 ribu orang.
Lebih dari separuh warga yang kembali ke 'Israel' pada 2024-2025 berada dalam kelompok usia produktif, yakni 28-60 tahun. Proporsi tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase kelompok usia tersebut dalam keseluruhan populasi 'Israel'.
Sekitar 70 persen warga yang kembali telah tinggal di luar negeri selama lebih dari lima tahun. Hampir sepertiga di antaranya bahkan telah berada di luar negeri selama satu dekade atau lebih.
Data laporan menunjukkan sekitar setengah dari warga yang kembali ke 'Israel' pada 2024-2025 berasal dari Amerika Utara. Sekitar 45 persen berasal dari Amerika Serikat dan 5 persen dari Kanada.
Sejumlah negara Eropa juga menjadi sumber kepulangan warga 'Israel', antara lain Inggris sebesar 6 persen, Prancis 4 persen, dan Jerman 3 persen.
Namun, jumlah warga yang kembali dari Amerika Serikat mengalami penurunan tajam, dari sekitar 3.700 orang pada 2020 menjadi hanya sekitar 1.500 orang pada 2024.
Sebaliknya, setelah pecahnya perang Rusia-Ukraina, jumlah warga yang kembali dari kedua negara tersebut meningkat pada 2022. Pada tahun itu, mereka masing-masing menyumbang 9 persen dari total warga yang kembali dari Ukraina dan 8 persen dari Rusia.
Laporan tersebut juga menyoroti berbagai persoalan birokrasi, ekonomi, dan sosial yang membuat warga 'Israel' di luar negeri sulit memutuskan untuk kembali.
Salah satunya adalah ketimpangan hak dibandingkan dengan imigran baru. Warga yang kembali ke 'Israel' mendapatkan bantuan yang jauh lebih sedikit dibandingkan pendatang baru.
Warga 'Israel' yang telah lama tinggal di luar negeri dan berhenti membayar iuran asuransi nasional juga harus menunggu hingga enam bulan sebelum mendapatkan layanan kesehatan pemerintah. Alternatifnya, mereka harus membayar biaya khusus sebesar 16.860 shekel.
Menurut Maariv, sebanyak 94 persen warga 'Israel' yang ditempatkan dalam masa tunggu selama 2022-2024 tidak membayar biaya tersebut. Akibatnya, mereka harus menunggu antara dua hingga enam bulan tanpa mendapatkan perlindungan kesehatan pemerintah.
Laporan itu juga menyebut para warga yang kembali kesulitan memperoleh pekerjaan dengan upah yang sesuai. Selain itu, proses pengurusan status pasangan yang bukan warga 'Israel' dapat berlangsung rumit dan memakan waktu antara lima hingga tujuh tahun.
Situasi keamanan dan kondisi sosial di 'Israel' turut mendorong sejumlah warga 'Israel' di luar negeri menunda atau bahkan menghentikan rencana kepulangan mereka.
Ketua Komite Knesset untuk Imigrasi, Integrasi dan Diaspora, Gilad Kariv, mengatakan dirinya telah memperingatkan mengenai gelombang migrasi besar dari 'Israel' sejak menjabat.
Kariv mengatakan pihaknya telah berulang kali meminta pemerintah menunjuk seseorang yang secara khusus menangani fenomena tersebut.
Sebelumnya, Financial Times melaporkan sekitar 150 ribu warga 'Israel' meninggalkan negara itu dalam tiga tahun terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan saldo migrasi 'Israel' menjadi negatif pada 2023 dan 2024, sebuah fenomena yang jarang terjadi dalam sejarah 'Israel'.
Gelombang keberangkatan tersebut mulai meningkat di tengah krisis politik domestik yang dipicu rencana pemerintah Benjamin Netanyahu untuk melakukan reformasi sistem peradilan pada awal 2023. Tren itu kemudian semakin cepat setelah serangan 7 Oktober 2023 dan perang di Gaza yang menyusul, yang kemudian berkembang menjadi konflik regional di berbagai front. (zarahamala/arrahmah.id)
