![Wawancara Syria TV dengan Presiden Suriah Ahmad asy Syaraa. [Foto: X]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2025/02/Asy-Syaraa-Ungkap-Strategi-Revolusi-dan-Prioritas-Pemerintahnya.jpg?fit=680%2C383&ssl=1)
DAMASKUS (Arrahmah.id) — Presiden Suriah Ahmad asy Syaraa, dalam wawancara pertamanya yang disiarkan di televisi sejak memangku jabatan, merinci strategi di balik jatuhnya rezim Bashar al Assad, prioritas pemerintahannya, dan jalan Suriah menuju pemerintahan yang demokratis.
Berbicara kepada Syria TV, seperti dilansir Xinhua (4/2/2025), asy Syaraa mengungkapkan bahwa keruntuhan cepat pemerintahan sebelumnya adalah hasil dari rencana lima tahun yang dimulai di Idlib di Suriah barat laut.
BacaJuga
“Pertempuran untuk menjatuhkan rezim Assad dalam 11 hari bukanlah sesuatu yang spontan. Itu adalah hasil dari perencanaan yang cermat yang dimulai di Idlib, tempat kami bekerja untuk menyatukan faksi-faksi dan melibatkan semua kekuatan politik,” kata asy Syaraa.
Ia mengakui bahwa rezim sebelumnya memiliki informasi intelijen tentang persiapan oposisi dan telah memobilisasi sumber dayanya sebagai tanggapan.
Beberapa sekutu bahkan telah memperingatkannya agar tidak melancarkan serangan terakhir, karena khawatir akan konflik perkotaan yang berkepanjangan seperti di Gaza. Namun, ia menegaskan, “Kami memutuskan untuk melanjutkan.”
Asy Syaraa menggarisbawahi bahwa menggulingkan Bashar al Assad hanyalah langkah pertama menuju pembaruan nasional, menekankan kekayaan sumber daya manusia dan modal Suriah sebagai kunci pemulihannya.
“Idlib adalah rumah bagi warga Suriah dari semua provinsi, dan kami memastikan semua orang terwakili dalam Pemerintahan Keselamatan. Ketika kami memasuki Damaskus, prioritas kami adalah melindungi lembaga negara,” katanya.
Mengenai organisasi politik, ia mengakui tidak adanya kerangka hukum yang komprehensif untuk partai politik tetapi menekankan bahwa kompetensi, bukan faksionalisme, akan menentukan penunjukan pemerintah.
“Saya bekerja untuk mencegah Suriah jatuh ke dalam sistem kuota sektarian. Prestasi akan menjadi standar untuk jabatan publik,” katanya.
Asy Syaraa memuji masuknya pasukan oposisi secara disiplin ke kota-kota besar untuk mencegah kekerasan skala besar, menambahkan bahwa Suriah kini telah mencapai tahap stabilitas relatif.
“Kami telah memastikan ketertiban umum, dan negara tetap menjadi penjamin bagi semua komunitas. Insiden individu sangat minim,” katanya.
Ia menepis kekhawatiran atas pembagian wilayah, dengan menegaskan bahwa “semua pihak mendukung persatuan Suriah dan menolak segala bentuk pemisahan atau pemisahan.”
Ia juga mengonfirmasi adanya negosiasi yang sedang berlangsung dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi untuk menyelesaikan berbagai masalah di wilayah timur laut negara tersebut.
Asy Syaraa juga menuduh rezim sebelumnya mengubah Suriah menjadi pusat perdagangan obat terlarang global, khususnya captagon, dan bersumpah untuk membongkar sisa-sisa operasinya.
Mengenai kebijakan luar negeri, Asy Syaraa menekankan bahwa jangkauan diplomatik Suriah melayani kepentingan rakyatnya dan bertujuan untuk memulihkan kedudukan negara tersebut di dunia Arab dan sekitarnya.
Ia menepis spekulasi bahwa Suriah akan tetap berada di bawah kekuasaan satu orang, menjanjikan kebebasan politik yang diperluas di bawah supremasi hukum.
Untuk meletakkan dasar bagi transisi, ia mengumumkan pembentukan komite persiapan untuk konferensi nasional, yang akan berpuncak pada deklarasi konstitusional.
Asy Syaraa memperkirakan bahwa pemilihan presiden dapat berlangsung dalam waktu empat hingga lima tahun. Ia juga menekankan keseimbangan yang rapuh antara keadilan transisi dan rekonsiliasi nasional, bersumpah untuk mengadili kejahatan besar sambil memastikan stabilitas.
“Ada garis tipis antara keadilan transisi dan perdamaian sosial. Kami akan mengejar mereka yang melakukan kejahatan terhadap rakyat Suriah — terutama tokoh-tokoh kunci yang bertanggung jawab,” katanya. (hanoum/arrahmah.id)
