JAKARTA (Arrahmah.id) - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji perubahan skema penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah menghentikan pemberian MBG kepada anak-anak atau siswa yang berasal dari keluarga sejahtera hingga kaya.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan langkah tersebut bertujuan menciptakan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Namun, rencana itu belum menjadi keputusan final karena masih harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Maksudnya yang mampu, yang kaya. Yang kaya nanti tidak dapat lagi. Angkanya sudah, tapi kan tak laporkan Presiden dulu," ujar Nanik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (12/6/2026).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan adanya potensi penyesuaian kebutuhan anggaran program MBG.
Ia menegaskan bahwa langkah tersebut bukanlah pemangkasan secara sepihak, melainkan hasil evaluasi dan perhitungan yang lebih rinci.
"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari program makan bergizi gratis ini," kata Prasetyo dalam konferensi pers peningkatan kualitas layanan MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Menurut Prasetyo, pemerintah saat ini sedang melakukan penataan menyeluruh terhadap sistem distribusi dan implementasi MBG.
Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga terus dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berjalan lebih efektif dan efisien.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Hingga April 2026, pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp73,8 triliun untuk pelaksanaannya.
Nilai tersebut menjadi komponen terbesar dalam belanja kementerian/lembaga yang mencapai Rp400,5 triliun, atau sekitar 26,5 persen dari total APBN.
Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk MBG. Hingga April 2026, realisasi pelaksanaannya telah mencapai 22,4 persen dari total pagu anggaran.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tetap akan melakukan penghematan tanpa menghilangkan tujuan utama program tersebut.
"Tapi nanti bukan Rp335 triliun, nanti ada penghematan-penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Pak Presiden, sehingga dana BGN bisa dipakai lebih efektif dan efisien," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita.
Wacana penghentian MBG bagi siswa dari keluarga mampu diperkirakan akan memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
Di satu sisi, banyak pihak menilai bantuan negara memang semestinya diprioritaskan bagi kelompok yang paling membutuhkan.
Namun di sisi lain, pemerintah juga perlu menyiapkan mekanisme pendataan yang akurat agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial maupun salah sasaran dalam pelaksanaannya.
Jika akhirnya disetujui Presiden, perubahan ini akan menggeser konsep MBG dari program yang bersifat lebih universal menjadi program yang lebih terarah berdasarkan kondisi ekonomi penerimanya.
Tantangan terbesarnya bukan hanya pada penghematan anggaran, melainkan memastikan bahwa tidak ada anak yang sebenarnya membutuhkan justru terlewat dari bantuan negara.
(ameera/arrahmah.id)