![Bolton disagreed with Trump on foreign policy approaches [File: Oliver Contreras/EPA]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2019/09/ecd26e525d0d4129b5a7bd1c76caa449_18.jpg?fit=800%2C450&ssl=1)
WASHINGTON (Arrahmah.com) – Pemecatan John Bolton, mantan penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, terkait dengan ketidaksepakatan mendasar atas masalah pelonggaran sanksi Iran, sebuah laporan Bloomberg mengatakan, dikutip Al Jazeera, Kamis (12/9/2019).
Trump memecat Bolton melalui Twitter, dengan mengatakan ia “sangat tidak setuju” dengan banyak posisi hawkish Bolton, termasuk dalam hubungan dengan Iran dan Korea Utara.
BacaJuga
Membidik Bolton, Iran mengatakan AS harus menjauhkan diri dari “penghasut perang”.
Sementara itu, Bolton menuturkan pernyataan yang berbeda, mengatakan bahwa dia telah mengajukan pengunduran diri sehari sebelumnya.
Meskipun bukan rahasia lagi, kedua orang itu tidak melihat secara langsung sejumlah masalah kebijakan luar negeri utama, waktu keluarnya Bolton lebih khusus terkait dengan penolakannya terhadap Trump, menandakan kesediaannya untuk meringankan sanksi terhadap Iran sebagai cara untuk mengamankan pertemuan dengan Presiden Hassan Rouhani, lapor Bloomberg.
Mengutip tiga orang anonim yang akrab dengan masalah ini, Bloomberg melaporkan bahwa Bolton telah berdebat menentang gagasan itu ketika diangkat di Kantor Oval pada Senin (9/9).
Setelah Steven Mnuchin, menteri keuangan, menyatakan dukungannya untuk gagasan Trump, “Trump memutuskan untuk menggulingkan Bolton” di kemudian hari.
Bolton adalah pendukung kuat kampanye “tekanan maksimum” AS di Iran, di mana ia mempelopori pengabaian AS terhadap perjanjian nuklir 2015 dengan Iran dan penerapan kembali sanksi. Dia juga telah lama menyerukan serangan pre-emptive di Teheran untuk menghancurkan program nuklirnya.
Bertemu Rouhani tanpa ‘prasyarat’
Menurut orang-orang yang dikutip oleh Bloomberg, Gedung Putih telah memulai persiapan bagi Trump untuk bertemu Rouhani di sela-sela Sidang Umum PBB tahunan selama minggu 23 September di New York.
Ketika ditanya setelah kepergian Bolton apakah Trump akan bertemu Rouhani, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo – yang selama berbulan-bulan jarang melewatkan kesempatan untuk memukul Iran – terlihat sangat optimis.
“Tentu,” jawab Pompeo. “Presiden telah menjelaskan bahwa dia siap untuk bertemu tanpa prasyarat.”
Namun Trump tetap ambigu tentang masalah pelonggaran sanksi terhadap Iran, mengatakan kepada wartawan pada Rabu (11/9), “Kita akan melihat apa yang terjadi”.
Namun, di sisi lain, Rouhani mengatakan dia hanya akan mempertimbangkan pertemuan jika AS menghapus sanksi, prospek yang dikutuk Bolton.
Menurut Charles Kupchan, seorang anggota senior di Dewan Hubungan Luar Negeri, sekarang setelah Bolton keluar dari administrasi Trump, kemungkinan peningkatan militer di Timur Tengah telah berkurang.
“Terlalu sulit untuk mengatakan jika pertemuan akan terjadi mengingat pertanyaan apakah itu cocok secara politis bagi kedua pemimpin,” kata Kupberg.
“Tetapi kemungkinan pertemuan telah meningkat karena salah satu pencela utamanya sekarang tidak lagi bekerja.”
Hubungan yang berantakan antara Bolton dan Trump telah lama ditunjukkan dalam ketidaksepakatan mereka tentang kebijakan internasional.
Pada Rabu (11/9), Trump mengatakan Bolton telah menjadi “bencana” pada kebijakan Korea Utara, “tidak sesuai” dengan Venezuela, dan lainnya.
Trump mengatakan Bolton telah melakukan kesalahan, termasuk menyinggung pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dengan menuntut agar ia mengikuti “model Libya” dan menyerahkan semua senjata nuklirnya.
“Kami seolah mundur dengan cara yang sangat buruk ketika John Bolton berbicara tentang model Libya … benar-benar bencana,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih.
Korea Utara mengecam Bolton sebagai “maniak perang” dan “sampah manusia”. Tahun lalu, pihaknya mengancam akan membatalkan pertemuan puncak pertama antara Kim dan Trump setelah Bolton menyarankan model pelucutan senjata sepihak Libya. Di masa lalu, Bolton telah mengusulkan menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan dinasti yang berkuasa di negara itu. (Althaf/arrahmah.com)
