GAZA (Arrahmah.id) - Board of Peace yang bertugas mengawasi rekonstruksi Jalur Gaza dilaporkan belum menerima dana dari para donor. Informasi tersebut disampaikan oleh seorang sumber tepercaya kepada AFP pada Rabu (27/5/2026). Kendati demikian, pihak Dewan segera membantah klaim tersebut melalui pernyataan resmi di X.
Sumber itu menyebutkan bahwa Board of Peace, yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, saat ini sama sekali tidak memiliki dana di dalam rekening khususnya, meskipun sebelumnya telah menerima komitmen bantuan bernilai miliaran dolar.
Ia menambahkan bahwa nihilnya aliran dana ke rekening khusus tersebut dikarenakan peruntukannya yang spesifik bagi tahap rekonstruksi dan pembangunan. Sementara itu, tahap tersebut belum tercapai berdasarkan ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata antara 'Israel' dan Hamas.
Laporan serupa juga dirilis oleh media Inggris, Financial Times, pada hari yang sama. Mengutip empat sumber tepercaya, media tersebut memberitakan bahwa Dewan yang dipimpin langsung oleh Trump ini belum menerima dana sepeser pun di rekening khusus mereka yang dikelola oleh Bank Dunia dan didukung oleh PBB.
"Tidak ada satu dolar pun yang disetorkan," ujar salah satu sumber kepada Financial Times.
Sebagai gantinya, laporan tersebut mengungkapkan bahwa dana donor justru dialirkan langsung ke rekening yang dibuka di bank JPMorgan. Langkah ini memicu sorotan karena rekening tersebut dinilai tidak memiliki standar transparansi yang independen.
Menanggapi laporan tersebut, Board of Peace menegaskan lewat unggahan di X bahwa rekening khusus di Bank Dunia itu hanya satu dari sekian banyak mekanisme pendanaan yang belum digunakan oleh kelompok donor hingga saat ini. Pihak Dewan menyatakan bahwa operasional mereka didanai melalui mekanisme lain.
Board of Peace Tuding Media Lakukan Penggiringan OpiniDewan Perdamaian menuduh laporan Financial Times sengaja berupaya meragukan komitmen AS dan para mitranya. Mereka menilai media tersebut sengaja menaruh informasi bias di awal artikel demi menggiring opini pembaca sejak awal.
Sebagai informasi, Dewan Perdamaian dibentuk pada Januari lalu sebagai bagian dari proposal AS yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara 'Israel' dan Hamas pada Oktober tahun lalu.
Tujuan awal lembaga ini adalah mengawasi gencatan senjata dan memimpin rekonstruksi Gaza. Namun, fokus lembaga ini kemudian meluas hingga mencakup penyelesaian berbagai konflik internasional, yang memicu kekhawatiran bahwa badan ini akan menjadi entitas tandingan yang sejajar dengan PBB.
Sejumlah negara besar Eropa seperti Prancis dan Inggris memilih untuk menjauh dari Dewan ini. Anggota lembaga tersebut kini didominasi oleh mitra historis AS di kawasan, sekutu ideologis Trump, serta beberapa negara kecil.
Biaya Rekonstruksi Capai Miliaran Dolar
Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa AS akan memberikan kontribusi sebesar 10 miliar dolar ke Dewan tersebut, sementara beberapa negara lain berkomitmen menyumbang minimal 1 miliar dolar. Berdasarkan piagam lembaga, negara yang ingin mendapatkan kursi permanen di Dewan diwajibkan membayar biaya partisipasi sebesar 1 miliar dolar.
Di sisi lain, studi bersama yang dilakukan oleh PBB, Uni Eropa, dan Bank Dunia pada April lalu memperkirakan biaya rekonstruksi Jalur Gaza untuk 10 tahun ke depan mencapai 71,4 miliar dolar akibat kehancuran masif yang terjadi.
Agresi militer yang berlangsung di Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 dilaporkan telah menyebabkan kehancuran total di wilayah tersebut dan menewaskan lebih dari 72 ribu warga Palestina, menurut data dari Kementerian Kesehatan di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)