TOKYO (Arrahmah.com) – Dokter di Jepang telah memperingatkan bahwa sistem medis negara itu bisa runtuh di tengah gelombang kasus virus corona baru.
Ruang gawat darurat tidak dapat mengobati beberapa pasien dengan kondisi kesehatan serius karena beban tambahan yang disebabkan oleh virus, kata para pejabat.
Satu ambulans yang membawa seorang pasien dengan gejala coronavirus ditolak oleh 80 rumah sakit.
Jepang, yang pada awalnya tampak mengendalikan virus, mengonfirmasi 10.000 kasus pada Sabtu (18/4/2020), lansir BBC.
Lebih dari 200 orang kini telah meninggal karena penyakit COVID-19 dan ibu kota Tokyo tetap menjadi daerah yang paling parah terkena dampaknya.
Sekelompok dokter dari bedah umum di kota itu membantu rumah sakit dengan pengujian pasien coronavirus untuk meringankan tekanan pada sistem kesehatan, kata para pejabat.
“Ini untuk mencegah sistem medis dari kehancuran,” Konoshin Tamura, wakil kepala asosiasi dokter, mengatakan kepada kantor berita Reuters.
“Semua orang perlu mengulurkan bantuan. Kalau tidak, rumah sakit-rumah sakit akan hancur,” tambahnya.
Peringatan keras
Dua asosiasi medis mengatakan wabah coronavirus mengurangi kemampuan rumah sakit di Jepang untuk mengobati keadaan darurat medis yang serius lainnya.
Rumah sakit sudah menolak pasien, dan semua ini terjadi saat jumlah kasus COVID-19 yang dikonfirmasi tetap relatif rendah dibandingkan dengan negara lain.
Dokter telah mengeluhkan kurangnya peralatan perlindungan, yang menunjukkan Jepang belum siap dengan baik untuk virus ini. Ini terlepas dari kenyataan bahwa itu adalah negara kedua di luar Cina yang mencatat infeksi, jauh di bulan Januari.
Sementara itu, Perdana Menteri Shinzo Abe telah dikritik karena tidak menerapkan pembatasan untuk menangani wabah lebih cepat karena takut hal itu dapat membahayakan ekonomi.
Pemerintahnya telah berdebat dengan gubernur Tokyo, yang menginginkan langkah-langkah lebih keras diterapkan lebih cepat.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan tingkat pengujian dengan memperkenalkan fasilitas drive-thru. Dalam beberapa minggu terakhir, Jepang telah melakukan tes jauh lebih sedikit daripada di negara lain dan para ahli mengatakan ini telah membuatnya lebih sulit untuk melacak penyebaran penyakit.
Bulan lalu itu dilakukan hanya 16% dari jumlah tes PCR (polymerase chain reaction) yang dilakukan Korea Selatan, menurut data dari Universitas Oxford.
Dan tidak seperti Korea Selatan -yang membawa wabahnya sebagian besar terkendali melalui program pengujian skala besar- pemerintah Jepang mengatakan bahwa melakukan pengujian yang meluas adalah “pemborosan sumber daya”.
Pengujian juga diatur oleh pusat kesehatan setempat, bukan pada tingkat pemerintah nasional -dan beberapa klinik lokal ini tidak diperlengkapi untuk melakukan pengujian pada skala besar.
Tetapi, pada Jumat (17/4), Perdana Menteri Shinzo Abe mengindikasikan bahwa pemerintah telah mengubah kebijakannya untuk menguji dan meluncurkannya secara lebih luas.
“Dengan bantuan dari asosiasi medis regional, kami akan mendirikan pusat pengujian,” katanya dalam konferensi pers.
“Jika dokter di rumah memutuskan pengujian diperlukan, sampel uji diambil di pusat-pusat ini dan dikirim ke perusahaan inspeksi swasta,” katanya. “Dengan demikian, beban pada pusat kesehatan masyarakat akan berkurang.” (haninmazaya/arrahmah.com)
