Pendahuluan
Artikel ini membandingkan sikap Yusril Ihza Mahendra dan Anwar Ibrahim dalam isu Palestina. Yusril kerap dipandang menampilkan dukungan yang lebih bersifat simbolik dan retoris, sedangkan Anwar Ibrahim menunjukkan sikap politik yang tegas melalui kebijakan nyata, termasuk penolakannya terhadap kehadiran warga Israel di Malaysia. Kontras tersebut memperlihatkan perbedaan antara politik simbolik dan politik keberanian dalam mendukung perjuangan Palestina.
Sejak awal kemerdekaannya, Indonesia menempatkan Palestina sebagai bagian dari politik luar negeri yang berlandaskan semangat anti-kolonialisme. Dukungan tersebut berakar pada solidaritas terhadap umat Muslim sekaligus identitas diplomasi Indonesia (Fajriyah & Setiawati, 2025: 142). Namun, dalam praktiknya, kebijakan Indonesia terhadap Palestina sering dinilai ambivalen karena dipengaruhi kepentingan strategis dan pendekatan diplomasi yang pragmatis (Prabandari & Darmawan, 2026: 72).
Kasus deportasi Abdul Karim Raed Miqdad menjadi salah satu contoh yang memunculkan kritik terhadap konsistensi sikap pemerintah Indonesia. Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan organisasi Islam, termasuk Front Persaudaraan Islam (FPI), menilai deportasi tersebut bertentangan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan (Arrahmah, 2026). Dalam konteks ini, Yusril Ihza Mahendra dinilai tidak menunjukkan sikap politik yang tegas dalam membela Palestina.
Yusril Ihza Mahendra: Politik Simbolik dan Ambivalensi
Sebagai salah satu tokoh politik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra kerap tampil dalam berbagai wacana publik mengenai Palestina. Namun, dukungan yang disampaikan dinilai lebih banyak bersifat retoris dan simbolik, tanpa diikuti langkah-langkah konkret yang memberikan dampak nyata bagi perjuangan Palestina. Pola tersebut mencerminkan karakter politik luar negeri Indonesia yang disebut sebagai strategically ambivalent (Prabandari & Darmawan, 2026: 85).
Dalam perspektif penulis, Yusril dapat dipandang sebagai paragon of ugly karena sikapnya dianggap paradoks, penuh kepura-puraan, dan tidak konsisten antara retorika dengan tindakan politik. Dukungan yang disampaikan tidak pernah diwujudkan dalam kebijakan yang secara langsung memberikan tekanan kepada Israel ataupun perlindungan terhadap rakyat Palestina.
Di Indonesia sendiri, dukungan terhadap Palestina lebih banyak digerakkan oleh masyarakat sipil melalui aksi demonstrasi, penggalangan bantuan kemanusiaan, serta kampanye Free Palestine (Asyahidda & Amalia, 2022: 95). Namun, tanpa dukungan politik negara yang lebih tegas, gerakan tersebut dinilai cenderung berhenti pada level simbolik.
Anwar Ibrahim: Politik Keberanian dan Konsistensi
Berbeda dengan Yusril, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim digambarkan sebagai paragon of beauty. Ia menunjukkan keberanian politik dengan menolak berbagai tekanan internasional, termasuk dari Kongres Amerika Serikat, demi mempertahankan posisi Malaysia yang konsisten mendukung Palestina.
Anwar menegaskan bahwa Malaysia tidak akan memberikan ruang bagi warga Israel untuk memasuki wilayah negaranya (MSN, 2023). Sikap tersebut mencerminkan konsistensi kebijakan luar negeri Malaysia yang sejalan dengan solidaritas dunia Islam. Penelitian Shadiqi, Muluk, dan Milla (2020: 13) juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap Palestina di Asia Tenggara memiliki akar yang kuat pada identitas keagamaan dan solidaritas umat Muslim.
Dalam pandangan penulis, Anwar tidak berhenti pada retorika politik semata, melainkan menerjemahkan dukungan terhadap Palestina ke dalam kebijakan negara yang nyata dan konsisten.
Kesimpulan
Perbandingan antara Yusril Ihza Mahendra dan Anwar Ibrahim menunjukkan dua pendekatan yang berbeda dalam menyikapi perjuangan Palestina. Yusril dipandang merepresentasikan politik simbolik yang tidak diikuti keberanian mengambil langkah konkret, sedangkan Anwar Ibrahim menunjukkan konsistensi politik melalui kebijakan yang secara nyata mendukung Palestina.
Kasus deportasi Abdul Karim Raed Miqdad memicu protes dari sedikitnya 14 organisasi masyarakat sipil yang mendesak transparansi pemerintah Indonesia. Mereka menilai tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi yang menolak penjajahan (Arrahmah, 2026).
Dukungan masyarakat Indonesia terhadap Palestina memang sangat kuat, sebagaimana tercermin dalam berbagai gerakan Free Palestine (Asyahidda & Amalia, 2022: 95). Namun, menurut penulis, tanpa keberanian politik yang diwujudkan dalam kebijakan negara, dukungan tersebut berpotensi berhenti pada tataran simbolik. Oleh karena itu, solidaritas terhadap Palestina semestinya tidak hanya diwujudkan melalui retorika politik, tetapi juga melalui kebijakan yang konsisten dan nyata.
Bibliografi
Asyahidda, Fajar Nugraha, & Rizki Amalia. (2022). Analisis Gerakan Free Palestine di Indonesia sebagai Solidaritas Dukungan Umat Muslim terhadap Kemerdekaan Palestina. SOSIETAS, 12(1), 93–100.
Arrahmah. (2026). FPI Desak Pemerintah Pulangkan Syekh Abdul Karim Miqdad, Deportasi Aktivis Palestina Dinilai Mengancam Keselamatan. Arrahmah.id.
Fajriyah, Nurul, & Siti Muti'ah Setiawati. (2025). Indonesia's View: Eradicating Colonialism and Supporting Palestine. Global South Review, 7(1), 139–156.
Gati, Muhammad Irfan, & Abd Hafid. (2024). Indonesia's Diplomatic Contribution to the Israel-Palestine Conflict Since 1948. JURNAL SULTAN: Riset Hukum Tata Negara, 61–69.
Latief, Hilman. (2013). The Politics of Benevolence: Political Patronage of Party-Based Charitable Organizations in Contemporary Indonesian Islam. Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 51(2), 337–363.
MSN. (2023). Ditekan Kongres AS, PM Anwar Bergeming: Tak Satu pun Warga Israel Boleh Injakkan Kaki di Malaysia. MSN News.
Prabandari, Atin, & Arief Bakhtiar Darmawan. (2026). Indonesia's Foreign Policy on Palestine and the Rohingya: Affective Solidarity and Strategic Ambivalence. Jurnal Global & Strategis, 20(1), 71–94.
Shadiqi, Muhammad Abdan, Hamdi Muluk, & Mirra Noor Milla. (2020). Support for Palestine Among Indonesian Muslims: Religious Identity and Solidarity as Reasons for E-Petition Signing. Psychological Research on Urban Society, 3(1), 13.
(*/arrahmah.od)