RAMALLAH (Arrahmah.id) - Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris mendesak 'Israel' menghentikan perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki serta segera menarik tender pembangunan lebih dari 1.200 unit rumah dalam proyek permukiman E1.
Dalam pernyataan bersama, keempat negara menyebut pengaktifan kembali proyek tersebut tidak dapat diterima dan memperingatkan dampaknya terhadap stabilitas serta peluang penyelesaian politik konflik Israel-Palestina.
Mereka menilai pembangunan permukiman baru dapat semakin melemahkan prospek solusi dua negara dan meminta 'Israel' menghentikan seluruh langkah terkait proyek E1.
Proyek tersebut juga menuai kecaman internasional. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres melalui juru bicaranya Stéphane Dujarric menyatakan keprihatinan mendalam atas pembangunan permukiman dan tender baru di Tepi Barat, khususnya kawasan E1.
Menurut PBB, proyek tersebut mengancam kesinambungan wilayah Palestina dan prospek solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband menyebut proyek E1 tidak dapat diterima karena berpotensi memisahkan Tepi Barat dari Yerusalem Timur dan menghambat pembentukan negara Palestina yang layak.
Jerman juga memperingatkan proyek tersebut dapat membelah Tepi Barat menjadi dua bagian dan memisahkannya dari Yerusalem Timur.
Mesir dan Yordania turut mengecam rencana tersebut. Mesir menilai proyek E1 bertujuan membelah Tepi Barat dan mengisolasi Yerusalem Timur dari wilayah Palestina lainnya, sementara Yordania menyebut tender pembangunan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional.
Rencana E1 mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit permukiman, perluasan permukiman Ma'ale Adumim, serta penghubungannya dengan Yerusalem. Proyek itu dikhawatirkan memutus hubungan wilayah antara bagian utara dan selatan Tepi Barat.
Pada Agustus 2025, pemerintah Israel menyetujui rencana pembangunan E1. Menteri Keuangan 'Israel' Bezalel Smotrich kemudian menyerukan penerapan kedaulatan 'Israel' penuh atas Tepi Barat. (zarahamala/arrahmah.id)
