TEPI BARAT (Arrahmah.id) - Menteri Pertahanan 'Israel' Israel Katz memutuskan mengalihkan kewenangan penanganan keamanan terhadap pemukim 'Israel' di Tepi Barat yang diduduki dari militer kepada kepolisian. Langkah ini dinilai menjadi bagian dari proses aneksasi bertahap wilayah tersebut.
Kewenangan tersebut akan berada di bawah kepolisian yang berada di bawah Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir, tokoh sayap kanan 'Israel'. Keputusan itu diambil ketika kekerasan pemukim terhadap warga Palestina terus meningkat.
Menurut data PBB, sejak awal 2026 telah terjadi lebih dari 1.400 serangan pemukim, sementara sekitar 3.800 warga Palestina, setengahnya anak-anak, terpaksa mengungsi akibat serangan, penghancuran rumah, dan pengusiran.
Otoritas Palestina mengecam keputusan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan kesepakatan yang telah ditandatangani. Hamas juga menilai langkah itu merupakan bagian dari kebijakan pemerintah 'Israel' untuk memperluas permukiman dan menciptakan fakta baru di Tepi Barat.
Pengamat urusan 'Israel' Wadi' Awawda menilai kebijakan tersebut sejalan dengan strategi penentuan yang diterapkan pemerintah 'Israel' sejak 2017 untuk mempersempit ruang hidup warga Palestina dan mendorong pemindahan mereka.
Sementara itu, profesor ilmu politik Ali al-Jarbawi menilai pengalihan kewenangan tersebut tidak banyak mengubah kondisi di lapangan karena tekanan terhadap warga Palestina telah menjadi kebijakan sistematis yang melibatkan pemerintah, militer, dan pemukim 'Israel'.
Kebijakan itu mencakup perluasan permukiman, pengambilalihan tanah, pembangunan jalan bagi pemukim, serta tekanan terhadap Otoritas Palestina dan perekonomian Palestina.
Mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS Thomas Warrick menilai sikap Washington terhadap pemerintah 'Israel' masih ragu-ragu dan belum disertai langkah konkret.
Al-Jarbawi bahkan menilai konsep solusi dua negara secara praktis telah berakhir, sementara kebijakan 'Israel' mengarah pada penguasaan wilayah seluas mungkin dengan mempersempit ruang hidup warga Palestina. Ia menyerukan strategi Palestina baru yang berfokus pada mempertahankan keberadaan dan tanah mereka. (zarahamala/arrahmah.id)
