Memuat...

Putra Netanyahu Bikin Inggris Geram, Kenapa?

Hanoum
Sabtu, 5 September 2026 / 24 Rabiulawal 1448 03:54
Putra Netanyahu Bikin Inggris Geram, Kenapa?
Yair Netanyahu. [Foto; JNS]

TEL AVIV (Arrahmah.id) -- Putra Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, memicu kemarahan di Inggris setelah secara terbuka mendukung klaim Argentina atas Kepulauan Falkland, wilayah yang dikuasai Inggris di Atlantik Selatan. Pernyataan tersebut memicu reaksi keras terutama dari kalangan politik kanan Inggris yang selama ini dikenal sebagai salah satu kelompok yang paling mendukung 'Israel'.

Dilansir Al Jazeera (4/9/2026), Yair menyampaikan dukungannya melalui media sosial X dalam bahasa Spanyol. Ia menyebut Falkland sebagai “Islas Malvinas” dan menulis bahwa kepulauan tersebut merupakan milik Argentina. Ia juga meremehkan posisi Inggris dengan menyebut Falkland sebagai sekumpulan pulau batu yang berada ribuan kilometer dari wilayah Inggris.

“Kepulauan Falkland adalah milik Argentina,” tulis Yair Netanyahu dalam unggahannya. Ia kemudian mempertanyakan mengapa Inggris begitu tersinggung dengan sikapnya mengenai wilayah yang berada jauh dari Inggris, sementara pemerintah London menurutnya mencampuri persoalan wilayah yang dianggap 'Israel' sebagai bagian dari sejarah dan kepentingannya sendiri.

Yair kemudian memperjelas bahwa komentarnya tidak berdiri sendiri. Ia mengaitkan sengketa Falkland dengan kritiknya terhadap kebijakan Inggris mengenai 'Israel' dan Palestina. Ia menuduh pemerintah Inggris melakukan “kemunafikan” dan permusuhan terhadap 'Israel' karena mengakui Palestina, mengkritik operasi 'Israel' di Gaza serta menentang kebijakan permukiman 'Israel' di Tepi Barat.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Rupert Lowe, pemimpin partai Restore Britain. Lowe meminta pemerintah 'Israel' menjelaskan apakah pandangan Yair mencerminkan sikap resmi negara 'Israel'.

“Kepulauan Falkland adalah milik Inggris dan akan tetap demikian. Pemerintahan Restore Britain akan berperang jika diperlukan untuk memastikan hal itu,” kata Lowe dalam unggahan di X.

Kritik juga datang dari Sir Conor Burns, mantan anggota parlemen dan menteri dari Partai Konservatif yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan kelompok pendukung 'Israel' di Inggris. Burns menyebut pernyataan Yair sebagai tindakan bodoh dan memperingatkan bahwa komentar tersebut justru dapat merusak dukungan terhadap 'Israel' di kalangan politik kanan Inggris. Greg Smith, ketua Conservative Friends of Israel, juga menegaskan bahwa “Kepulauan Falkland adalah milik Inggris, tanpa pertanyaan.”

Mantan juru bicara pemerintah 'Israel', Eylon Levy, turut menyoroti dampak kontroversi tersebut terhadap hubungan 'Israel' dengan Inggris. Ia mempertanyakan apakah Yair menyadari bahwa kelompok kanan Inggris, yang selama ini cenderung membela 'Israel', sedang membicarakan dirinya secara negatif akibat pernyataan mengenai Falkland.

Pengamat keamanan dari King's College London, Rob Geist Pinfold, menilai pernyataan Yair justru menyerang kelompok politik Inggris yang paling mungkin membela 'Israel'.

“Yair Netanyahu telah membuat marah konstituen di Inggris yang paling cenderung membela Israel,” kata Geist Pinfold kepada Al Jazeera. Menurutnya, kontroversi tersebut menunjukkan bagaimana komentar putra perdana menteri 'Israel' dapat berdampak terhadap hubungan politik 'Israel' dengan para pendukungnya di luar negeri.

Persoalan Falkland sendiri memiliki sejarah panjang dan sensitif bagi Inggris maupun Argentina. Argentina menyebut kepulauan itu sebagai Malvinas dan mempertahankan klaim kedaulatan atas wilayah tersebut, sedangkan Inggris menguasai dan mengadministrasikan kepulauan itu. Kedua negara bahkan berperang pada 1982 setelah Argentina menginvasi Falkland. Inggris kemudian merebut kembali wilayah tersebut.

Posisi penduduk Falkland juga menjadi bagian penting dalam perdebatan tersebut. Dalam referendum 2013, sekitar 99,8 persen pemilih memilih mempertahankan status Falkland sebagai Wilayah Seberang Laut Inggris. London menggunakan hasil tersebut sebagai salah satu dasar untuk menegaskan hak penduduk kepulauan menentukan masa depan politik mereka sendiri. (hanoum/arrahmah.id)