(Arrahmah.id) - Penulis Amerika menilai bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump gagal menjalankan peran tradisional sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Ia bahkan menyebut Trump bertindak lebih seperti “pemimpin perampok” daripada seorang komandan tertinggi.
Dalam tulisannya di harian The New York Times, Friedman menegaskan bahwa ketika Amerika Serikat terlibat dalam konflik dengan Iran dan mengerahkan puluhan ribu tentara di Timur Tengah, tugas utama seorang presiden adalah menjaga persatuan di dalam negeri.
Namun, menurutnya, Trump tidak melakukan upaya apa pun untuk merangkul atau menyatukan rakyat Amerika di belakang perang tersebut. Sebaliknya, ia justru sibuk dengan konflik politik internal serta proyek-proyek kontroversial yang dinilai menguntungkan dirinya dan sekutu politiknya.
Friedman menambahkan, “Tidak ada yang lebih melemahkan semangat tentara selain melihat negaranya terpecah dari dalam.” Perpecahan domestik, lanjutnya, justru memberi harapan bagi musuh untuk mendapatkan posisi tawar yang lebih baik dalam konflik.
Dana Kontroversial
Friedman juga menyoroti rencana pemerintahan Trump untuk membentuk dana senilai sekitar 1,7 miliar dolar guna memberi kompensasi kepada pihak-pihak yang diklaim menjadi korban “politisasi hukum” pada pemerintahan sebelumnya.
Menurutnya, program ini pada praktiknya akan menjadi bentuk penghargaan bagi loyalis Trump, termasuk individu yang dikaitkan dengan peristiwa penyerbuan pada 6 Januari 2021.
Ia mengutip pernyataan , mantan pemimpin Partai Republik di Senat, yang menyebut gagasan tersebut sebagai “sangat bodoh dan salah secara moral”.
Menurut laporan tersebut, penghentian sementara proyek melalui keputusan pengadilan menjadi pukulan besar bagi Gedung Putih, meskipun Trump sempat mengisyaratkan kemungkinan untuk mundur dari rencana itu. Friedman berpendapat bahwa dana tersebut seharusnya dialokasikan untuk membantu militer Ukraina dalam menghadapi Rusia, bukan untuk memberi kompensasi kepada pihak yang ia sebut sebagai “loyalis yang menyerbu Kongres”.
Ia juga mengkritik klausul lain dalam kesepakatan tersebut yang berpotensi mencegah otoritas di masa depan untuk mengejar klaim pajak terhadap Trump, keluarganya, dan perusahaannya. Hal ini, menurutnya, menimbulkan kekhawatiran serius terkait konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi.
“Pemimpin yang Berdagang”
Friedman tidak hanya mengkritik soal dana tersebut, tetapi juga menyoroti apa yang disebut oleh sebagai fenomena “presiden yang berdagang”.
Trump disebut telah melakukan ribuan transaksi jual-beli saham dalam bulan-bulan awal masa jabatannya, termasuk saham perusahaan yang dapat dipengaruhi langsung oleh kebijakan pemerintahannya.
Friedman mengutip , mantan penasihat etika di pada era Presiden , yang menyatakan bahwa tindakan semacam itu akan dianggap sebagai kejahatan jika dilakukan oleh Menteri Pertahanan, meskipun secara teknis masih legal bagi seorang presiden.
Menurut Friedman, praktik ini memperkuat persepsi di kalangan publik Amerika bahwa presiden memanfaatkan institusi negara untuk kepentingan pribadi, baik melalui pengaruh terhadap sistem hukum maupun melalui pengaturan finansial dan politik yang menguntungkan dirinya dan lingkaran dekatnya.
Sekutu AS: Antara Menahan dan Mencari Alternatif
Di tingkat internasional, Friedman memperingatkan bahwa kebijakan Trump mendorong sekutu tradisional Amerika untuk meninjau kembali hubungan mereka dengan Washington. Kekhawatiran Eropa, menurutnya, kini tidak hanya tertuju pada Rusia, tetapi juga terhadap Amerika Serikat sendiri.
Ia menyoroti ancaman Trump untuk mencaplok Kanada sebagai negara bagian ke-51, wacana pengambilalihan Greenland, serta kebijakan tarif terhadap mitra dagang dan pengurangan bantuan militer serta finansial kepada .
Friedman mengutip pakar geopolitik yang menyatakan bahwa “menahan Amerika di bawah Trump kini menjadi prioritas strategis bagi sekutu, setara dengan menahan Rusia.”
Ia menambahkan bahwa negara-negara anggota mulai menyadari risiko ketergantungan berlebihan pada Amerika Serikat dalam bidang teknologi, pertahanan, dan keuangan.
Sejumlah negara Eropa seperti Jerman, Swedia, Prancis, Norwegia, Belanda, Finlandia, dan bahkan dilaporkan mengirim pasukan terbatas ke Greenland untuk mendukung Denmark—langkah yang dinilai sebagai sinyal belum pernah terjadi sebelumnya atas menurunnya kepercayaan terhadap Amerika Serikat.
Ancaman terhadap Kepemimpinan Global
Friedman menyimpulkan bahwa apa yang ia sebut sebagai “distorsi kepresidenan Amerika” tidak hanya berdampak pada kondisi domestik, tetapi juga mengancam jaringan aliansi global yang berperan penting dalam kemenangan pada dan .
Ia memperingatkan bahwa jika arah kebijakan ini terus berlanjut, Amerika Serikat berisiko kehilangan pengaruh global serta kepercayaan sekutu-sekutunya, sekaligus membahayakan masa depan generasi mendatang di saat dunia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyatukan dan menjaga stabilitas internasional.
(Samirmusa/arrahmah.id)