NABLUS (Arrahmah.id) - Untuk hari ketiga berturut-turut, militer 'Israel' memperketat blokade militer di berbagai wilayah di utara Tepi Barat pada Ahad (26/7/2026). Penutupan ketat pada pos pemeriksaan militer serta serbuan masif ke kota dan desa kian melumpuhkan aktivitas warga.
Kota Nablus, khususnya, menghadapi cengkeraman militer yang semakin parah pasca-bentrokan berdarah di Desa Tel pada Jumat lalu yang menewaskan empat warga Palestina dan dua warga 'Israel'. Menurut organisasi Physicians for Human Rights (Dokter untuk Hak Asasi Manusia), pembatasan ketat ini telah melumpuhkan layanan ambulans dan darurat, memicu penurunan drastis akses terhadap layanan kesehatan dasar.
Dalam pernyataan resminya, organisasi kemanusiaan tersebut mengungkapkan bahwa blokade militer yang terus berlanjut menghambat laju kendaraan ambulans di pos-pos pemeriksaan. Akibatnya, tercatat dua kasus ibu melahirkan di dalam mobil ambulans setelah dilarang melintas menuju rumah sakit. Sementara itu, seorang perempuan lainnya terpaksa melahirkan di sebuah klinik di Aqraba, sebelah selatan Nablus, karena gagal dievakuasi ke rumah sakit.
Organisasi itu juga memperingatkan bahwa para pasien cuci darah (dialisis) turut tertahan di pos pemeriksaan, sebagian terjebak di dalam ambulans tanpa akses ke perawatan penyelamat nyawa. Petugas medis di lapangan dilaporkan tidak berdaya menjangkau pasien maupun mengevakuasi korban luka akibat penutupan total tersebut.
Seorang petugas ambulans di Aqraba, mengungkapkan bahwa para tenaga medis menghadapi hambatan ekstrem akibat penahanan berjam-jam oleh tentara Israel di pos pemeriksaan.
"Tentara sama sekali tidak peduli dengan kondisi darurat yang kami bawa, termasuk perempuan hamil," ujar Diriya kepada Al Jazeera Net. Situasi ini memaksa empat ibu melahirkan di pusat medis lokal di Aqraba yang tidak memiliki fasilitas memadai, sementara mereka sebenarnya masih memerlukan perawatan rumah sakit.
Diriya mencontohkan insiden pada Ahad pagi, di mana seorang pasien gagal ginjal tertahan di Pos Pemeriksaan Awarta selama satu jam 45 menit meski telah mengantongi izin koordinasi sebelumnya. Pemeriksaan dan penggeledahan berulang kali terhadap pasien, ambulans, dan petugas medis memperparah risiko bagi kasus-kasus kritis seperti korban kecelakaan maupun penderita stroke.
Berdasarkan data resmi Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman Palestina, total pos pemeriksaan militer dan gerbang pembatas di wilayah pendudukan kini mencapai 916 titik, dengan 243 gerbang di antaranya didirikan pasca-7 Oktober 2023. (zarahamala/arrahmah.id)
