TEL AVIV (Arrahmah.id) - Dewan Menteri Politik dan Keamanan 'Israel' (Kabinet) pada Ahad (26/7/2026) secara resmi menyetujui pengerahan pasukan stabilisasi internasional di bawah Dewan Perdamaian (Board of Peace) ke Jalur Gaza. Kendati demikian, pihak kantor Perdana Menteri 'Israel' menegaskan bahwa kehadiran pasukan tersebut bersifat bersyarat dan wajib berada di bawah koordinasi penuh dengan militer 'Israel'.
Pasukan stabilisasi internasional ini merupakan salah satu dari empat entitas pengelola transisi Gaza yang tercantum dalam Rencana Trump untuk mengakhiri perang, serta telah diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi Nomor 2803 pada 17 November 2025.
Seorang pejabat di kantor PM 'Israel' menyampaikan bahwa pada tahap awal ini, jumlah pasukan internasional yang dikerahkan hanya akan mencakup sekitar 200 personel dari negara-negara sahabat. Saluran televisi 'Israel' i24NEWS melaporkan, mengutip sumber diplomatik, bahwa Uganda dan Maroko menjadi sebagian negara yang dilibatkan.
'Israel' memegang kendali penuh untuk menyeleksi negara-negara yang diizinkan berpartisipasi. Kriteria tersebut dibatasi pada negara-negara yang memiliki perjanjian damai dengan 'Israel' serta tidak mengambil tindakan hukum terhadap pejabat 'Israel' di forum internasional. Masuknya pasukan ini juga memerlukan izin terpisah dari perdana menteri, menteri pertahanan, dan menteri luar negeri 'Israel'.
Berdasarkan keputusan kabinet, pasukan internasional tersebut akan beroperasi di luar wilayah yang dikuasai 'Israel' di zona Garis Kuning (Yellow Line). 'Israel' menegaskan tidak akan menarik mundur pasukannya dari zona tersebut kecuali Hamas dan Jalur Gaza dilucuti sepenuhnya dari senjata.
Lembaga Penyiaran Publik Israel (Kan) melaporkan bahwa lampu hijau dari kabinet ini membuka jalan bagi pembangunan pusat komando dan pangkalan pasukan internasional di dekat kota Rafah, bagian selatan Gaza. Siaran Radio Militer 'Israel' bahkan merilis rekaman video yang memperlihatkan pembangunan pangkalan di wilayah "Gaza Envelope" dekat perbatasan Kerem Shalom, lengkap dengan fasilitas kendaraan dan bangunan modular.
Ketua Dewan Perdamaian Gaza, Nickolay Mladenov, menyambut baik langkah tersebut. Melalui X, ia menegaskan bahwa fokus saat ini adalah memastikan implementasi penuh peta jalan 20 poin untuk Gaza, termasuk transisi kekuasaan kepada otoritas transisi Palestina di bawah payung Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Harian 'Israel' Haaretz mengungkapkan bahwa keputusan kabinet juga mencakup pembangunan dua zona permukiman baru berkapasitas puluhan ribu jiwa. Anggota komite teknokrat Palestina akan diizinkan masuk secara bertahap dan terbatas di Zona Oranye yang terletak di antara wilayah kontrol militer 'Israel' dan teritori yang dipegang Hamas.
Selain itu, ratusan personel kepolisian Palestina yang saat ini tengah menjalani pelatihan di Mesir akan diizinkan bertugas di zona tersebut, meskipun 'Israel' menolak memberikan izin keluar bagi ribuan personel polisi lainnya di Gaza. Berbeda dengan aparat konvensional, polisi Palestina ini dilaporkan hanya akan dibekali pentungan karet dan alat kejut listrik, sementara pelatihan lanjutan dan pengamanan perbatasan akan didukung langsung oleh pasukan multinasional bersama Mesir dan Yordania. (zarahamala/arrahmah.id)
