DAMASKUS (Arrahmah.id) – Presiden Suriah Ahmad Asy-Syaraa menegaskan bahwa pemerintahannya berupaya menghindari konfrontasi dengan "Israel" dan tengah mengupayakan tercapainya kesepakatan keamanan yang melibatkan sejumlah negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa langkah tersebut tidak berarti Suriah akan melepaskan haknya atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki.
Pernyataan itu disampaikan Asy-Syaraa dalam wawancara eksklusif bersama Al Jazeera dalam program Al-Muqabalah, yang disiarkan pada Ahad (26/7/2026).
Dalam wawancara tersebut, Asy-Syaraa menegaskan bahwa Suriah membuka diri terhadap seluruh negara di tingkat regional maupun internasional, dengan tetap berpegang pada prinsip tidak terlibat dalam konflik-konflik kawasan.
Ia mengatakan bahwa prioritas utama pemerintah saat ini adalah membangun kembali negara, memulihkan stabilitas dalam negeri, serta mengembalikan posisi Suriah di tingkat regional dan internasional.
Menurutnya, Suriah tidak ingin menjadi bagian dari blok politik mana pun ataupun dijadikan arena persaingan kekuatan-kekuatan regional.
Asy-Syaraa juga menyebut hubungan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara-negara Eropa sebagai kondisi yang "normal" bagi Suriah. Ia menilai isolasi yang dialami Suriah selama bertahun-tahun merupakan akibat kebijakan rezim sebelumnya, sementara pemerintahan baru berusaha membangun kembali kepercayaan melalui komunikasi yang jujur dengan berbagai pihak.
Hindari bentrokan dengan "Israel"
Mengenai hubungan dengan "Israel", Asy-Syaraa mengatakan Damaskus sedang berupaya mencapai kesepakatan keamanan yang melibatkan sejumlah negara.
Ia menegaskan bahwa Suriah menghindari bentrokan dengan "Israel" karena hal itu tidak menguntungkan kepentingan negaranya. Menurutnya, masa depan hubungan kedua pihak bergantung pada keberhasilan pelaksanaan setiap tahapan kesepakatan yang sedang dibahas.
Namun, ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan mengorbankan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan.
Soroti kondisi Lebanon
Dalam pembahasan mengenai Lebanon, Asy-Syaraa menegaskan bahwa stabilitas negara tetangga tersebut merupakan kepentingan langsung Suriah mengingat keterkaitan geografis dan ekonomi kedua negara.
Ia memperingatkan bahwa pecahnya perang saudara atau konflik besar di Lebanon akan berdampak langsung terhadap Suriah.
Asy-Syaraa mendukung penguatan otoritas negara Lebanon sesuai Perjanjian Taif, termasuk pembatasan kepemilikan senjata hanya di tangan negara.
Ia juga menyinggung peran Hizbullah yang pernah bertempur bersama rezim Bashar al-Assad selama revolusi Suriah. Menurutnya, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pendekatan politik, ekonomi, dan keamanan secara terpadu, bukan melalui intervensi militer Suriah ke Lebanon.
Meski demikian, ia mengaku tidak terlalu optimistis terhadap keberhasilan kesepakatan keamanan antara Lebanon dan "Israel" karena masih terdapat banyak celah dalam rancangan perjanjian tersebut.
Hubungan baru dengan Rusia
Mengenai hubungan dengan Rusia, Asy-Syaraa mengatakan Damaskus memiliki kepentingan strategis yang besar dengan Moskow sehingga pemerintahannya segera membuka lembaran baru dalam hubungan bilateral.
Ia mengungkapkan bahwa pembahasan mengenai masa depan pangkalan militer Rusia di Suriah masih berlangsung.
Menurutnya, kedua pihak telah menyepakati penutupan sebagian besar pangkalan militer Rusia, dengan mempertahankan kehadiran terbatas di Pangkalan Udara Hmeimim dan sebagian fasilitas di Tartus.
Ia menambahkan bahwa hubungan Suriah-Rusia tetap didasarkan pada kepentingan strategis di bidang energi, pangan, dan kerja sama pertahanan.
Khawatir perang kawasan meluas
Asy-Syaraa juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan "Israel" di satu pihak dengan Iran di pihak lain.
Ia memperingatkan bahwa eskalasi tersebut dapat berkembang menjadi perang regional yang lebih luas.
Namun, ia menegaskan bahwa sejak lebih dari setahun terakhir Suriah menjalankan kebijakan untuk menjauhkan diri dari konflik tersebut.
Menurutnya, buruknya koordinasi antara para perunding dan pengambil keputusan di Iran menjadi salah satu penyebab mandeknya upaya kesepahaman antara Washington dan Teheran.
Ia juga menilai anggapan sebagian petinggi Garda Revolusi Iran bahwa negara-negara Teluk merupakan titik lemah merupakan pandangan yang keliru.
Pencabutan sanksi dan dukungan negara Teluk
Dalam kesempatan itu, Asy-Syaraa mengatakan pencabutan sanksi Amerika Serikat terhadap Suriah merupakan hasil mediasi Arab Saudi dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Ia menjelaskan bahwa sanksi-sanksi tersebut sebelumnya diberlakukan karena kejahatan rezim lama terhadap rakyat Suriah sehingga, menurutnya, tidak masuk akal jika rakyat Suriah terus dihukum setelah rezim tersebut tumbang.
Ia menambahkan bahwa tahapan yang masih tersisa adalah penghapusan status Suriah sebagai negara pendukung terorisme, yang menurutnya sedang melalui mekanisme hukum di Amerika Serikat.
Asy-Syaraa juga memuji dukungan negara-negara Teluk, khususnya Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang disebutnya telah mulai berinvestasi di sektor energi, bandara, properti, dan pariwisata Suriah.
Bangun model politik Suriah
Di bidang domestik, Asy-Syaraa menegaskan pemerintah akan memperluas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan negara tanpa meniru model politik dari luar negeri.
Ia mengatakan Suriah akan membangun sistem politik yang sesuai dengan karakter, sejarah, dan kebutuhan bangsanya sendiri.
Presiden Suriah itu juga mengungkapkan bahwa lebih dari 3,4 juta pengungsi dan warga terlantar telah kembali ke Suriah dalam satu setengah tahun terakhir seiring meningkatnya peluang kerja dan investasi.
Dalam bidang keadilan transisional, pemerintah telah membentuk lembaga khusus untuk mencari orang-orang hilang sesuai standar internasional, sekaligus melanjutkan proses hukum terhadap tokoh-tokoh rezim sebelumnya.
Mengenai isu Kurdi, Asy-Syaraa membedakan antara masyarakat Kurdi dengan kelompok Pasukan Demokratik Suriah (SDF/QSD). Ia menegaskan bahwa warga Kurdi akan memperoleh hak kewarganegaraan dan hak budaya secara penuh, sementara proses integrasi SDF ke dalam institusi negara akan terus dilakukan berdasarkan prinsip persatuan wilayah Suriah dan monopoli negara atas kepemilikan senjata.
Menutup wawancaranya, Asy-Syaraa menegaskan bahwa identitas negara baru adalah identitas Suriah, seraya menyatakan optimisme bahwa negaranya akan mampu membangun kebangkitan ekonomi dan menjadi salah satu model pembangunan yang berhasil di kawasan.
(Samirmusa/arrahmah.id)
