GAZA (Arrahmah.id) -- Kelompok perlawanan Palestina Hamas mengumumkan kesediaannya menyerahkan kewenangan pemerintahan sipil di Jalur Gaza kepada National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), sebuah badan teknokrat Palestina yang didukung Amerika Serikat.
Langkah tersebut diumumkan pada Ahad (6/7/2026) sebagai bagian dari upaya menghidupkan kembali rencana perdamaian dan membuka jalan bagi pemerintahan transisi di Gaza setelah hampir dua dekade Hamas mengelola wilayah tersebut.
Dalam pernyataan resminya, seperti dilansir Al Jazeera (6/7), Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang selama ini mengelola urusan sipil di Gaza.
Kelompok itu menyatakan seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan akan diserahkan kepada NCAG setelah komite tersebut dapat memasuki Gaza.
Namun, proses transisi masih menghadapi hambatan karena Israel belum mengizinkan komite tersebut beroperasi di wilayah Gaza, sementara isu perlucutan senjata Hamas juga belum mencapai kesepakatan.
Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, mengatakan, "Langkah ini merupakan pelaksanaan dari sikap Hamas yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu kami tidak akan menjadi bagian dari pengaturan pemerintahan Gaza setelah perang. Kami berharap Komite Nasional untuk Administrasi Gaza dapat segera memasuki wilayah Gaza, dan Hamas siap menyerahkan seluruh tanggung jawab pemerintahan agar komite tersebut berhasil menjalankan tugasnya."
Menurut The Guardian, keputusan Hamas juga bertujuan menghilangkan alasan yang selama ini digunakan Israel untuk menolak masuknya pemerintahan teknokrat Palestina ke Gaza.
Meski demikian, Hamas menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak mencakup perlucutan senjata sayap militernya. Israel tetap bersikeras bahwa setiap penyelesaian pascaperang harus mencakup pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh sebelum rekonstruksi Gaza dapat dimulai. (hanoum/arrahmah.id)