KABUL (Arrahmah.id) -- Imarah Islam Afghanistan dilaporkan membagikan jutaan afghani sebagai bonus Iduladha kepada madrasah, keluarga pejuang IIA yang tewas, dan anggota kelompok mereka, sementara banyak guru sekolah negeri serta pegawai sipil disebut masih belum menerima gaji penuh. Kebijakan itu memicu kritik luas di tengah krisis ekonomi Afghanistan yang semakin parah.
Menurut laporan media Afghanistan 8AM Media (26/5/2026), distribusi dana dilakukan menjelang Iduladha 2026 atas instruksi pimpinan tertinggi IIA. Bonus tersebut diberikan kepada jaringan madrasah agama, keluarga “martir” IIA, serta anggota keamanan IIA di berbagai provinsi Afghanistan.
Sementara itu, banyak guru sekolah negeri mengaku belum menerima gaji selama berbulan-bulan akibat krisis keuangan pemerintah IIA. Sejumlah pegawai sipil juga dilaporkan mengalami pemotongan gaji dan keterlambatan pembayaran sejak Afghanistan menghadapi isolasi ekonomi internasional pasca IIA kembali berkuasa pada 2021.
Seorang guru di Kabul yang identitasnya dirahasiakan mengatakan, “Kami tidak menerima gaji tepat waktu, tetapi mereka punya uang untuk dibagikan kepada pejuang IIA.”
Laporan tersebut menyebut IIA mengalokasikan dana besar untuk memperkuat basis loyalitas internal mereka melalui dukungan finansial kepada keluarga pejuang dan lembaga pendidikan agama. Banyak madrasah di Afghanistan memang menjadi pusat pendidikan dan perekrutan utama IIA selama perang melawan pemerintah sebelumnya dan pasukan Barat.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebelumnya memperingatkan kondisi ekonomi Afghanistan masih berada pada titik kritis dengan jutaan warga hidup di bawah garis kemiskinan. Program Pangan Dunia (WFP) menyebut sebagian besar keluarga Afghanistan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
Seorang pegawai negeri di Herat mengatakan, “Pemerintah meminta kami tetap bekerja, tetapi kebutuhan hidup semakin mahal dan gaji belum dibayar.”
Media internasional juga melaporkan IIA terus memprioritaskan pendanaan bagi sektor keamanan dan lembaga agama dibanding pendidikan umum maupun pelayanan publik lainnya. Sejak kembali berkuasa, IIA mendapat kritik tajam terkait pembatasan pendidikan perempuan, pemangkasan hak sipil, dan lemahnya pengelolaan ekonomi negara.
Meski IIA mengklaim situasi ekonomi Afghanistan mulai stabil, Bank Dunia dan PBB menyebut negara itu masih menghadapi pengangguran tinggi, inflasi pangan, dan ketergantungan besar terhadap bantuan kemanusiaan internasional. (hanoum/arrahmah.id)