KABUL (Arrahmah.id) -- Otoritas Taliban atau Imarah Islam Afghanistan (IIA) kembali mendekati Amerika Serikat dengan menawarkan peluang investasi di Afghanistan, termasuk akses ke cadangan mineral yang diperkirakan bernilai sedikitnya US$1 triliun atau sekitar Rp17.725 triliun.
Tawaran tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri IIA Amir Khan Muttaqi dalam wawancara dengan Financial Times dan menjadi bagian dari upaya Kabul memperbaiki hubungan dengan Washington setelah dua dekade perang serta mencari jalan keluar dari isolasi ekonomi dan diplomatik.
Muttaqi mengatakan, seperti dilansir Financial Times (31/8/2026), IIA terbuka terhadap investasi perusahaan Amerika di sektor pertambangan, infrastruktur, pertanian, dan perdagangan. Ia juga berusaha mengubah cara Washington melihat hubungan dengan pemerintahan IIA yang kembali berkuasa di Afghanistan sejak 2021.
“Hubungan antara Afghanistan dan Amerika Serikat seharusnya tidak dinilai dari sudut pandang perang selama 20 tahun terakhir, melainkan berdasarkan kerja sama di masa depan,” kata Muttaqi.
Tawaran itu menjadi penting karena Afghanistan memiliki kekayaan mineral yang besar, termasuk tembaga, bijih besi, litium, kobalt, emas, niobium, dan sejumlah mineral lainnya.
Survei geologi Amerika Serikat dan pemerintah Afghanistan sebelumnya memperkirakan nilai sumber daya mineral yang belum dikembangkan mencapai sedikitnya US$1 triliun. Namun, angka tersebut merupakan estimasi nilai seluruh cadangan mineral dan bukan berarti IIA telah menawarkan kontrak investasi senilai US$1 triliun kepada Amerika Serikat.
IIA berharap masuknya modal Amerika tidak hanya mengembangkan sektor pertambangan, tetapi juga membantu membuka kembali akses Afghanistan terhadap sistem keuangan internasional.
Kabul menginginkan pelonggaran sanksi serta pelepasan aset Afghanistan yang masih dibekukan di luar negeri. Bank sentral Afghanistan memperkirakan sekitar US$9,5 miliar cadangan negara masih berada di luar negeri, termasuk sekitar US$7 miliar di Amerika Serikat.
Dalam wawancara tersebut, Muttaqi juga menilai aset Afghanistan tidak semestinya digunakan sebagai alat tekanan politik.
“Tidak ada individu, pemerintah, atau lembaga yang boleh menggunakan aset rakyat Afghanistan sebagai alat tekanan politik,” ujarnya. Ia sekaligus mendorong Washington membuka kembali Kedutaan Besar AS di Kabul dengan alasan IIA telah menjamin keamanannya.
Upaya pendekatan tersebut berlangsung ketika IIA berusaha memperluas hubungan ekonomi dengan negara lain. Sejak kembali berkuasa pada 2021, pemerintah IIA telah mengumumkan kesepakatan pertambangan bernilai lebih dari US$7 miliar dengan sejumlah negara, termasuk Cina dan Iran. Afghanistan International melaporkan sebagian kesepakatan tersebut mencakup emas, batu mulia, dan kromit. (hanoum/arrahmah.id)