DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Suriah menghadapi tantangan baru dalam upaya menyatukan kembali wilayahnya setelah kelompok Kurdi menyetujui pembubaran pasukan dan integrasi ke dalam struktur negara, sementara komunitas Druze di Provinsi Suwayda masih menolak menerima kendali pemerintah pusat di Damaskus. Perubahan tersebut menjadikan Suwayda sebagai wilayah utama yang belum sepenuhnya menerima otoritas pemerintahan Presiden Ahmad asy Syaraa.
Dilansir DW (1/9/2026), kesepakatan dengan Kurdi ditandai dengan pembubaran Pasukan Demokratik Suriah (SDF) pada 25 Agustus 2026. Komandan SDF Mazloum Abdi mengumumkan berakhirnya peran kelompok tersebut sebagai kekuatan militer independen dan menyatakan para pejuangnya akan diintegrasikan ke dalam militer Suriah. Wilayah yang sebelumnya berada di bawah kendali administratif dan militer SDF di Suriah timur laut juga secara bertahap dikembalikan ke otoritas pemerintah pusat.
Abdi mengatakan keputusan tersebut mencerminkan perubahan kondisi politik dan keamanan setelah berakhirnya pemerintahan Bashar al-Assad. “Keadaan telah berubah,” kata Mazloum Abdi sebagaimana dikutip Deutsche Welle.
Kesepakatan Kurdi tidak hanya menyangkut militer. Pemerintah asy-Syaraa sebelumnya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengakomodasi identitas dan hak masyarakat Kurdi, termasuk mengakui bahasa Kurdi sebagai bahasa nasional serta memulihkan kewarganegaraan warga Kurdi yang sebelumnya kehilangan status kewarganegaraan akibat kebijakan era pemerintahan Assad.
Berbeda dengan Kurdi, situasi di Suwayda, wilayah mayoritas Druze di Suriah bagian selatan, masih jauh dari penyelesaian. Kelompok-kelompok Druze yang berpengaruh di wilayah tersebut belum menerima pengembalian penuh kendali keamanan kepada pemerintah pusat.
Sheikh Hikmat al-Hijri, salah satu pemimpin spiritual dan tokoh politik paling berpengaruh di komunitas Druze Suwayda, selama ini mendorong otonomi yang lebih luas dan bahkan membuka kemungkinan pemisahan wilayah dari Damaskus.
Dalam pernyataan yang dikutip Foreign Policy pada Juli 2026, al-Hijri menegaskan sikap kerasnya terhadap kendali Damaskus. “Suwayda akan berada di bawah kendali negara lain atau bergabung dengannya. Kami sedang memperjuangkan kemerdekaan,” kata Hikmat al-Hijri.
Sikap tersebut tidak terlepas dari kekerasan sektarian yang terjadi di Suwayda pada Juli 2025. Konflik antara kelompok Druze, pasukan pemerintah, dan kelompok bersenjata Badui menewaskan lebih dari 1.700 orang menurut laporan Foreign Policy, sementara kekerasan tersebut memperdalam ketidakpercayaan sebagian masyarakat Druze terhadap pemerintah baru di Damascus.
Perbedaan sikap Kurdi dan Druze memperlihatkan bahwa proyek penyatuan Suriah masih menghadapi persoalan politik, keamanan, dan kepercayaan antarkelompok. Reuters sebelumnya melaporkan bahwa pemerintahan asy-Syaraa telah berupaya mengintegrasikan berbagai kelompok bersenjata ke dalam struktur negara, tetapi isu mengenai kewenangan daerah, komando militer, serta perlindungan hak kelompok minoritas tetap menjadi persoalan utama. (hanoum/arrahmah.id)